Mafirion Soal Pencabutan PBPH RAPP: Pelanggaran Hutan Harus Ditindak, Tak Ada Kebal Hukum
- Pencabutan Izin RAPP dan Sebaran Konsesi di Enam Kabupaten
- Penegakan Hukum dan Dampak Kerusakan Hutan bagi Masyarakat Riau
- Nasib Pekerja, Kontraktor, dan UMKM di Sekitar Konsesi
- Tata Kelola Hutan Pascapencabutan dan Pengawasan Kawasan
- Langkah Selanjutnya: Kepastian Hukum dan Perlindungan Warga
- Analisis Redaksi
Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB Dapil Riau II, Mafirion Syamsuddin Rogo, menegaskan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau harus menjadi momentum penegakan hukum tanpa tebang pilih sekaligus pembenahan tata kelola kehutanan nasional.
Pencabutan Izin RAPP dan Sebaran Konsesi di Enam Kabupaten
Areal PBPH yang dicabut tersebar di enam kabupaten: Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, dan Kampar. Kawasan konsesi itu juga berbatasan langsung dengan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo di Pelalawan dan Kuantan Singingi.
Tesso Nilo selama ini menjadi sorotan aktivis lingkungan terkait dugaan kerusakan hutan. Kawasan penyangga yang berhimpitan dengan konsesi menjadi titik rawan, terutama karena tekanan pembukaan lahan dan aktivitas ekonomi di sekitarnya.
Mafirion menilai luas 338.536 hektare bukan angka kecil. Sebagai perbandingan, luas itu setara dengan beberapa kali luas wilayah administrasi sebuah kabupaten di Riau. Karena itu, keputusan pencabutan izin dinilai tidak boleh berhenti sebagai pengumuman administratif.
“Kami meminta agar siapa pun yang terbukti melanggar aturan pengelolaan hutan harus ditindak. Jangan ada perusahaan besar atau pemegang konsesi yang kebal hukum. Penegakan hukum harus adil, transparan, dan tidak tebang pilih. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan siapa pun,” tegas Mafirion.
Penegakan Hukum dan Dampak Kerusakan Hutan bagi Masyarakat Riau
Menurut Mafirion, pembiaran terhadap kerusakan hutan tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan. Dampaknya langsung terasa pada kehidupan masyarakat, mulai dari banjir hingga kabut asap.
Dua persoalan itu bukan hal baru di Riau. Banjir dan kabut asap berulang kali terjadi dan menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, serta terganggunya aktivitas pendidikan.
Karena itu, ia menegaskan pengelolaan hutan harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar keuntungan kelompok atau korporasi tertentu. Orientasi itu, kata dia, mesti menjadi dasar dalam setiap keputusan perizinan maupun pengawasan.
Pernyataan tersebut muncul di tengah tekanan publik agar pemerintah konsisten menindak pelanggaran di sektor kehutanan. Selama ini, organisasi masyarakat sipil kerap menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pemegang konsesi besar.
Mafirion menempatkan persoalan ini sebagai ujian bagi negara. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih menjadi syarat agar kepercayaan publik terhadap proses hukum tetap terjaga.
Nasib Pekerja, Kontraktor, dan UMKM di Sekitar Konsesi
Meski mendorong penindakan tegas, Mafirion mengingatkan penegakan hukum harus disertai tanggung jawab pemerintah melindungi masyarakat yang terdampak. Kawasan PBPH RAPP memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat Riau.
Ia menyebut ada puluhan ribu pekerja beserta keluarga, kontraktor, pemasok, pelaku UMKM, dan masyarakat sekitar kawasan operasional yang menggantungkan hidup dari aktivitas di kawasan tersebut.
“Jika perusahaan terbukti melanggar, silakan proses sesuai hukum. Namun, jangan sampai pekerja dan masyarakat yang tidak melakukan pelanggaran justru kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan. Pemerintah harus memastikan mereka tetap terlindungi,” ujarnya.
Peringatan itu masuk akal. Di banyak daerah, industri pengolahan kayu dan pulp menjadi tulang punggung ekonomi lokal, termasuk bagi usaha kecil yang memasok kebutuhan harian pekerja.
Rantai ekonominya panjang. Mulai dari angkutan, warung, penyedia jasa perbaikan, hingga pedagang di permukiman sekitar. Ketika operasi berhenti tanpa skema transisi, guncangan ekonomi bisa meluas ke luar perusahaan.
Karena itu, Mafirion meminta pemerintah segera menjelaskan skema pengelolaan kawasan pascapencabutan PBPH.
- Kepastian status pekerja beserta hak-haknya.
- Tanggung jawab pemulihan lingkungan di areal bekas konsesi.
- Mekanisme pengawasan kawasan agar tidak menjadi ruang kosong hukum.
- Keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
Tata Kelola Hutan Pascapencabutan dan Pengawasan Kawasan
Menurut Mafirion, penataan ulang kawasan hutan tidak boleh berhenti pada pencabutan izin. Pemerintah harus memastikan kawasan tetap terjaga, kerusakan lingkungan dipulihkan, dan aktivitas ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat tidak berhenti begitu saja.
Ia menilai pencabutan izin tanpa rencana pengelolaan berpotensi menimbulkan persoalan baru. Kawasan luas yang tidak diawasi bisa menjadi sasaran pembukaan lahan ilegal, perambahan, atau aktivitas lain yang justru memperparah kerusakan.
“Jangan hanya berhenti pada pencabutan izin. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kawasan tersebut akan dikelola, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pengawasan dilakukan dan bagaimana nasib para pekerja,” kata Mafirion.
Pernyataan itu menempatkan tiga hal sebagai pekerjaan rumah pemerintah: pengelolaan kawasan, pertanggungjawaban pemulihan lingkungan, dan perlindungan sosial-ekonomi warga.
Publik dapat memantau perkembangan kebijakan kehutanan melalui kanal resmi Fraksi PKB. Informasi mengenai kawasan konservasi dan penyangga, termasuk Tesso Nilo, tersedia di laman KSDAE Kementerian Kehutanan.
Langkah Selanjutnya: Kepastian Hukum dan Perlindungan Warga
Mafirion menutup pernyataannya dengan menempatkan dua kepentingan secara berimbang. Pelanggaran harus ditindak, lingkungan harus diselamatkan, tetapi rakyat juga tidak boleh dikorbanan.
“Pelanggaran harus ditindak, lingkungan harus diselamatkan, tetapi rakyat juga tidak boleh dikorbankan,” pungkasnya.
Dari pernyataan itu, ada tiga hal yang kini menunggu penjelasan pemerintah. Pertama, dasar dan rincian pencabutan izin beserta temuan pelanggaran yang menyertainya. Kedua, skema pengelolaan kawasan seluas 338.536 hektare pascapencabutan. Ketiga, jaminan perlindungan bagi pekerja dan masyarakat sekitar.
Tanpa ketiganya, pencabutan izin berisiko menjadi keputusan setengah jalan. Publik di Riau akan menilai dari apa yang terjadi di lapangan, bukan dari pernyataan di atas kertas.
Analisis Redaksi
Pernyataan Mafirion memuat dua hal yang jarang berdiri bersama dalam satu napas: desakan menindak pelanggar tanpa pandang besar-kecilnya perusahaan, dan peringatan agar pekerja tidak menjadi korban dari proses hukum. Kombinasi itu penting karena penegakan hukum di sektor kehutanan kerap berhenti pada sanksi administratif, sementara dampak sosialnya tidak pernah dihitung.
Yang perlu diawasi sekarang adalah apakah pencabutan izin disertai temuan pelanggaran yang jelas dan dapat diuji publik. Pencabutan tanpa penjelasan rinci mudah berubah menjadi polemik berkepanjangan, bahkan bisa memicu gugatan. Sebaliknya, penjelasan yang terbuka akan memperkuat posisi pemerintah dan memberi kepastian bagi dunia usaha.
Persoalan Tesso Nilo dan kawasan penyangganya menunjukkan bahwa pengawasan tidak cukup dilakukan dari jakarta. Dibutuhkan mekanisme di tingkat kabupaten yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat setempat. Kawasan luas yang dibiarkan tanpa pengelolaan jelas justru berisiko menjadi celah baru bagi perambahan.
Bagi pekerja dan pelaku UMKM, kepastian adalah segalanya. Pemerintah semestinya menyiapkan skema transisi sebelum operasi berhenti, bukan setelah ribuan orang kehilangan penghasilan. Perlindungan lingkungan dan perlindungan sosial bukan dua hal yang saling meniadakan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0