Polri Copot Kadivkum Irjen Ahrie Sonta Nasution, Tersangka Penyadapan Prabowo

Nov 22, 2026 - 10:40
 0  1
Polri Copot Kadivkum Irjen Ahrie Sonta Nasution, Tersangka Penyadapan Prabowo

Polri resmi mencopot Irjen Ahrie Sonta Nasution dari jabatan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Ahrie, tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, dimutasi ke posisi Perwira Tinggi Pelayanan Markas (Pati Yanma) melalui surat telegram Kapolri tertanggal 20 November 2026.

Ad
Ad

Pencopotan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026. Kursi Kadivkum kini diisi Brigjen Iksantyo Bagus Pramono. Mutasi ini menjadi bagian dari rotasi besar-besaran yang melibatkan 704 perwira tinggi dan perwira menengah Polri.

Kronologi Pencopotan Ahrie Sonta Nasution

Surat telegram yang diteken Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto terbit pada Jumat, 20 November 2026. Ada empat surat telegram sekaligus, yakni ST/2598, ST/2599, ST/2600, dan ST/2601. Keempatnya mengatur rotasi 704 perwira.

Ahrie bukan satu-satunya pejabat yang terkena dampak. Telegram tersebut juga mengganti enam Kapolda: Papua, Papua Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan. Enam jabatan Wakapolda turut dirombak.

Irjen Alfred Papare, sebelumnya Kapolda Papua Barat, kini menjadi Kapolda Papua menggantikan Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin. Posisi Alfred diisi Irjen Edfrie R. Maith. Brigjen Augustinus Berlianto Pangaribuan ditunjuk sebagai Kapolda Bengkulu.

Untuk posisi Wakapolda, Kombes Octo Budhi Prasetyo ditunjuk sebagai Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Beny Arjanto sebagai Wakapolda Kalimantan Barat, dan Kombes Purwadi Wahyu Anggoro sebagai Wakapolda DIY. Seluruh perwira diminta menempati jabatan baru paling lambat 14 hari sejak keputusan ditetapkan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut mutasi sebagai hal wajar dalam dinamika organisasi. Menurut dia, penempatan personel mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. "Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional," kata Johnny dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Johnny juga mengapresiasi pejabat yang telah menuntaskan penugasan sebelumnya. Ia berharap pejabat baru segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing.

Empat Tersangka dan Alur Penyadapan Ilegal

Dalam perkara penyadapan, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

Penyidik menduga para tersangka memasukkan nomor telepon target ke server Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri tanpa prosedur sah. Praktik itu berlangsung pada 2025 hingga 2026. Kapolri Suyudi mengungkapkan perintah penyadapan mengalir dari Listyo melalui Slamet, lalu diteruskan kepada Ahrie dan Eko Hadi.

Sasaran penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo. Temuan awal polisi menyebut para menteri, tokoh politik, pengusaha, kalangan media, hingga tokoh masyarakat juga menjadi target. Pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file dan log hasil penyadapan di sistem LIMS untuk menghilangkan jejak.

Penyidik menyita 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti. Para tersangka dijerat pasal berlapis:

  • Pasal 258 KUHP, ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun;
  • Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, ancaman paling lama 6 tahun;
  • Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ancaman paling lama 8 tahun.

Bareskrim menyatakan tidak menerapkan pasal makar dalam perkara ini, meski Komisi III DPR sempat mendesak penerapan pasal tersebut. Presiden Prabowo sebelumnya telah memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Sanksi Etik dan Banding Ahrie-Eko

Di jalur etik, Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Ahrie pada Selasa. Sanksi serupa dijatuhkan kepada Eko Hadi pada hari yang sama. Keduanya mengajukan banding.

Polri menyatakan akan membentuk majelis KKEP tingkat banding dan mengumumkan hasilnya kepada publik. "Nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Rabu.

Meski banding tengah diproses, Ahrie dan Eko tetap menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sidang etik terhadap Listyo Sigit dijadwalkan pekan ini. Susunan majelisnya ditentukan langsung oleh Kapolri. Jadwal sidang etik Slamet Uliandi belum pasti karena masih menjalani perawatan kesehatan.

Publik menanti hasil banding Ahrie dan Eko. Jika banding ditolak, PTDH tetap berlaku. Jika diterima, sanksi bisa diringankan, tetapi proses pidana berjalan terpisah di Bareskrim.

Latar Belakang: LIMS dan Penyalahgunaan Wewenang

LIMS adalah sistem resmi Polri untuk penyadapan yang sah dalam rangka penegakan hukum. Sistem ini seharusnya hanya digunakan berdasarkan izin dan prosedur ketat. Dugaan penyalahgunaan LIMS menempatkan pengawasan internal Polri di bawah sorotan.

Kasus ini mencuat setelah penyidik menemukan nomor target di luar kewenangan masuk ke server. Alur perintah dari Listyo ke Slamet, lalu ke Ahrie dan Eko, menunjukkan penyadapan dilakukan secara berjenjang. Jika terbukti, praktik itu melanggar prosedur dan berpotensi melanggar hak privasi.

Presiden Prabowo sempat menjadi target. Pemberhentian Listyo dari jabatan KSP menegaskan keseriusan pemerintah. DPR melalui Komisi III mendesak pasal makar, tetapi Bareskrim menilai unsur makar tidak terpenuhi.

Mutasi 704 perwira di tengah kasus ini memunculkan tanya: apakah rotasi murni kebutuhan organisasi atau bagian dari penataan personel di lingkaran kasus? Polri menegaskan mutasi berbasis meritokrasi. Namun publik akan menilai dari transparansi proses hukum dan sidang etik.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Pencopotan Ahrie berdampak pada struktur Divisi Hukum Polri. Brigjen Iksantyo Bagus Pramono kini memimpin Kadivkum. Ia pernah menangani kasus Bahar bin Smith, menurut profil yang beredar.

Bagi Ahrie, posisi Pati Yanma adalah penempatan nonstruktural. Status tersangka dan proses banding membuat kariernya di kepolisian berada di ujung tanduk. Hal serupa dialami Eko Hadi.

Langkah berikutnya: sidang etik Listyo Sigit pekan ini, pembentukan komisi banding untuk Ahrie dan Eko, serta penyelesaian berkas perkara pidana di Bareskrim. Polri berjanji mengumumkan hasil banding kepada publik.

Reputasi Polri dipertaruhkan. Kasus penyadapan yang menyasar presiden, menteri, dan tokoh publik adalah ujian terberat bagi reformasi internal. Transparansi menjadi kunci.

Analisis Redaksi

Mutasi 704 perwira adalah keputusan organisasi yang sah. Namun pencopotan Ahrie dari Kadivkum di tengah status tersangka menimbulkan pertanyaan etika: mengapa seorang tersangka kasus penyadapan masih menjabat selama proses hukum berjalan? Polri perlu menjelaskan kapan Ahrie dinonaktifkan dan apakah ada pejabat lain yang berstatus tersangka.

Alur perintah Listyo–Slamet–Ahrie–Eko menunjukkan penyadapan dilakukan secara sistematis, bukan spontan. Jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum harus menyentuh semua lini, tanpa tebang pilih.

Keputusan Bareskrim tidak menerapkan pasal makar juga layak diawasi. Publik berhak tahu dasar hukumnya. Di sisi lain, desakan DPR agar pasal makar diterapkan tidak boleh mengintervensi penyidik. Proses pidana dan etik harus berjalan independen, transparan, dan akuntabel. Kredibilitas Polri bergantung pada itu.

Sumber: afu.id, polri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad