BKPRMI Kecam Perundungan Anak Dasco: Minta Perlindungan Anak Digital Diperkuat

Nov 22, 2026 - 10:10
 0  1
BKPRMI Kecam Perundungan Anak Dasco: Minta Perlindungan Anak Digital Diperkuat

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) mengecam dugaan perundungan terhadap anak Sufmi Dasco Ahmad yang beredar di media sosial. Organisasi kepemudaan Islam itu meminta perlindungan anak di ruang digital diperkuat.

Ad
Ad

Kecaman tersebut disampaikan menyusul beredarnya konten yang dinilai merendahkan anak Ketua DPR RI itu. BKPRMI menilai serangan terhadap anak pejabat publik tetap merupakan pelanggaran serius, terlepas dari posisi orang tuanya.

Dugaan perundungan ini menjadi sorotan karena menyangkut dua hal sekaligus: etika bermedia sosial dan perlindungan anak. Sumber pemberitaan awal dapat dibaca di Suara Landak.

Kronologi Kecaman BKPRMI atas Dugaan Perundungan

BKPRMI menyampaikan kecaman lewat pernyataan resmi yang merespons penyebaran konten bernada perundungan terhadap anak Sufmi Dasco Ahmad. Konten itu beredar di media sosial dan memicu reaksi publik.

Dalam pernyataannya, BKPRMI menyoroti bahwa korban adalah anak di bawah umur. Karena itu, organisasi yang bergerak di lingkungan masjid ini menilai kasus tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.

BKPRMI meminta aparat dan platform digital mengambil langkah tegas. Permintaan itu mencakup penanganan konten dan perlindungan terhadap anak yang menjadi sasaran.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Sufmi Dasco Ahmad maupun pihak keluarga soal dugaan perundungan tersebut. Belum diketahui pula langkah hukum yang akan ditempuh.

Siapa Sufmi Dasco Ahmad dan Posisinya di Pemerintahan

Sufmi Dasco Ahmad adalah politikus Partai Gerindra yang menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh dekat Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai pejabat publik, Dasco kerap menjadi sasaran kritik. Namun BKPRMI menarik garis tegas: kritik terhadap pejabat berbeda dengan serangan yang menyasar anak-anak.

Posisi ayah sebagai tokoh nasional membuat anaknya mudah terekspos. BKPRMI menilai eksposur itu tidak menghapus hak anak atas rasa aman, termasuk di ruang digital.

Kasus ini menambah daftar persoalan etika bermedia sosial yang melibatkan keluarga pejabat. Publik menanti bagaimana institusi terkait merespons.

Bahaya Perundungan Anak di Media Sosial

Perundungan di ruang digital berbeda dari perundungan konvensional. Konten dapat menyebar cepat, tersimpan lama, dan diakses siapa saja, termasuk teman sebaya korban.

Dampaknya tidak berhenti di layar. Anak yang menjadi sasaran bisa mengalami tekanan psikologis, menarik diri, hingga kesulitan belajar.

BKPRMI menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari agenda perlindungan anak. Organisasi itu meminta penguatan aturan dan pengawasan konten yang menyasar anak.

Beberapa hal yang dinilai perlu diperkuat:

  • Pengawasan konten yang menargetkan anak di platform media sosial.
  • Respons cepat platform terhadap laporan perundungan.
  • Edukasi etika digital bagi pengguna, termasuk orang tua.
  • Pendampingan psikologis bagi anak yang menjadi korban.
  • Penegakan aturan perlindungan anak di ruang online.

Kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia sudah mengatur hak anak atas perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan psikis. Persoalannya, penerapan di ruang digital masih menjadi pekerjaan bersama.

Respons Publik dan Tekanan terhadap Platform Digital

Kecaman BKPRMI menambah tekanan publik terhadap platform digital. Selama ini, moderasi konten yang menyasar anak sering dinilai lambat.

Pengguna dapat melaporkan konten, tetapi prosesnya kerap tidak transparan. Korban dan keluarga biasanya baru mendapat kejelasan setelah kasus menjadi viral.

Dalam kasus yang menyangkut keluarga pejabat, sorotan publik justru lebih besar. Itu bisa menjadi pedang bermata dua: mempercepat respons, tetapi juga memperluas penyebaran konten.

Pemerhati anak berulang kali mengingatkan bahwa setiap kali konten perundungan dibagikan ulang, korban kembali terluka. Prinsipnya sederhana: jangan sebarkan, laporkan.

Rujukan umum soal hak anak dan perlindungan dari kekerasan dapat dilihat di UNICEF Indonesia.

Langkah Selanjutnya yang Dituntut BKPRMI

BKPRMI mendesak penguatan perlindungan anak di ruang digital. Tuntutan itu diarahkan kepada pemerintah, platform, dan masyarakat.

Organisasi ini juga mengajak orang tua dan pendidik lebih peka terhadap jejak digital anak. Pencegahan dinilai lebih efektif daripada penanganan setelah korban terlanjur dirugikan.

Belum ada informasi apakah BKPRMI akan menempuh jalur hukum formal. Yang jelas, isu ini kini masuk ke perdebatan publik yang lebih luas soal batas kritik dan etika bermedia.

Perkembangan berikutnya bergantung pada respons platform dan aparat. Publik akan menilai apakah kecaman ini berujung pada langkah konkret atau sekadar pernyataan.

Analisis Redaksi

Kecaman BKPRMI menyentuh titik yang sering terlewat dalam perdebatan politik: anak pejabat publik bukan bagian dari pertarungan orang tuanya. Serangan yang menyasar mereka adalah bentuk kekerasan, bukan kritik.

Namun kecaman saja tidak cukup. Persoalan sesungguhnya ada pada lambatnya moderasi konten dan lemahnya penegakan aturan perlindungan anak di ruang digital. Selama proses pelaporan tidak transparan, korban akan terus bergantung pada keberuntungan viral.

Kasus ini juga menguji konsistensi publik. Mereka yang membela anak saat menjadi korban seharusnya juga menolak segala bentuk perundungan, tanpa melihat siapa orang tuanya. Perlindungan anak tidak boleh bersifat pilih-pilih.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad