Kejagung Proses Hukum Riza Chalid Meski Buron di Luar Negeri

Nov 22, 2026 - 11:00
 0  0
Kejagung Proses Hukum Riza Chalid Meski Buron di Luar Negeri

Kejaksaan Agung tetap memproses perkara hukum pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid meski tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero) itu berada di luar negeri. Penyidik dan penuntut umum menyiapkan jalur persidangan tanpa kehadiran terdakwa.

Ad
Ad

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyatakan upaya menghadirkan para tersangka yang melarikan diri ke luar negeri sudah berjalan beberapa bulan. Salah satu jalur yang disiapkan adalah mekanisme in absentia, yakni persidangan tanpa kehadiran terdakwa.

"Penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung sudah beberapa bulan lalu sedang berusaha menghadirkan para pelaku atau tersangka yang melarikan diri yang berada di LN dan juga untuk dilakukan persidangan secara in absentia, baik itu MRC ataupun Juristan," kata Anang dalam pesan tertulis kepada awak media yang diterima di Jakarta, Minggu, seperti dilansir ANTARA.

MRC adalah inisial yang merujuk pada Riza Chalid, sementara Juristan disebut sebagai pihak lain yang juga berada di luar negeri. Keduanya belum berhasil dihadirkan secara fisik.

Penyidik Lanjutkan Penelusuran Aset Meski Tersangka Belum Hadir

Anang menegaskan proses pidana tidak berhenti hanya karena tersangka tidak berada di Indonesia. Penyidik dan penuntut umum tetap melanjutkan penanganan perkara sekaligus menelusuri aset milik para tersangka.

Langkah itu penting karena korupsi tata kelola minyak mentah menyangkut kerugian keuangan negara yang besar. Penelusuran aset menjadi pintu untuk memastikan pemulihan kerugian, bukan sekadar menghadirkan tubuh tersangka di ruang sidang.

Kejagung juga memproses perkara terhadap pihak lain yang diduga terlibat. Anang menyebut perkara yang melibatkan anak Riza Chalid dan Nadiem Makarim beserta pihak lainnya sudah melalui proses persidangan dan kini berada di tahap upaya hukum.

Artinya, sebagian perkara turunan dari kasus besar ini sudah bergerak lebih jauh daripada perkara Riza Chalid sendiri. Putusan tingkat pertama telah dijatuhkan, dan para pihak kini menempuh banding atau upaya hukum lain.

Syarat Sidang In Absentia: Pengumuman, DPO, dan Red Notice Interpol

Menggelar sidang tanpa kehadiran terdakwa bukan perkara sederhana. Anang menjelaskan ada tahapan yang harus dilalui sebelum pengadilan bisa menyidangkan perkara secara in absentia.

"Dalam mengajukan persidangan in absentia ada tahapan atau proses dua kali yang harus dilakukan seperti diumumkan dan di-DPO-kan, diajukan red notice ke Interpol, di samping itu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan termasuk para pelaku dan saksi lainnya," ujarnya.

Secara ringkas, tahapan itu mencakup:

  • Pengumuman resmi kepada tersangka agar yang bersangkutan mengetahui proses hukum yang berjalan.
  • Penetapan status daftar pencarian orang (DPO) oleh aparat penegak hukum.
  • Pengajuan red notice melalui Interpol agar keberadaan tersangka dapat dilacak lintas negara.
  • Pertimbangan fakta persidangan, termasuk keterangan pelaku lain dan para saksi.

Prosedur berlapis ini lazim dalam hukum acara pidana Indonesia. Tujuannya melindungi hak tersangka sekaligus memastikan negara tidak kehilangan kesempatan menuntut karena yang bersangkutan memilih bersembunyi di luar yurisdiksi.

Kendala utamanya bukan sekadar teknis. Kerja sama antarnegara, status kewarganegaraan, dan keberadaan tersangka di negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia menjadi faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya upaya menghadirkan mereka.

Opsi Tuntutan Mati dan Parameter Hukum yang Harus Dipenuhi

Soal tuntutan hukuman mati ikut mencuat dalam perkara ini. Anang menyatakan hukuman mati dimungkinkan dalam undang-undang, tetapi penerapannya harus memenuhi parameter dan persyaratan hukum.

"Terkait tuntutan mati dapat dimungkinkan dilakukan dan itu ada dan diatur dalam UU, namun demikian ada parameter/syarat dan ketentuan dalam menerapkan tuntutan mati," katanya.

Ia menegaskan keputusan mengenai tuntutan pidana akan bergantung pada hasil persidangan dan pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku. "Untuk penerapan tuntutan berdasarkan dari hasil di persidangan apakah memenuhi syarat dan kondisinya sesuai undang-undang dalam penerapan tuntutan mati," ujar Anang.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi menyatakan pihaknya membuka opsi tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Opsi itu dikaji tim jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan besarnya dampak perkara.

Wacana hukuman mati dalam kasus korupsi memang jarang muncul. Ketika dibuka, sinyal yang dikirim biasanya soal skala kerugian dan dampak sistemik yang ditimbulkan. Dalam perkara tata kelola minyak mentah, dampaknya menyentuh langsung anggaran negara dan harga energi.

Jejak Perkara dan Keterlibatan Perusahaan Terafiliasi

Perkara ini bukan yang pertama menyentuh nama Riza Chalid. Kejagung sebelumnya menetapkan Riza Chalid dan enam orang lain sebagai tersangka kasus Petral, sebagaimana diberitakan dalam pemberitaan ANTARA terkait penetapan tersangka tersebut.

Dalam penanganan terbaru, Kejagung menduga perusahaan terafiliasi Riza Chalid terlibat dalam korupsi kerja sama operasi (KSO) di lingkungan Pertamina. Dugaan itu memperluas cakupan perkara dari individu ke korporasi.

Pemerintah pun disebut diharapkan bisa memulangkan Riza Chalid ke Indonesia. Harapan itu muncul karena keberadaan tersangka di luar negeri menyulitkan proses hukum, meski secara normatif penyidik tetap bisa melanjutkan perkara.

Kejagung juga menunggu sikap anak Riza Chalid terkait vonis banding dalam perkara yang menjeratnya. Sikap itu akan menentukan arah upaya hukum berikutnya bagi pihak-pihak yang sudah disidang lebih dulu.

Apa yang Menentukan Langkah Berikutnya

Dalam waktu dekat, yang paling menentukan adalah kelengkapan tahapan in absentia. Selama pengumuman, DPO, dan red notice belum tuntas, persidangan tanpa kehadiran terdakwa sulit digelar.

Kejagung juga masih menimbang fakta persidangan dari perkara pihak lain yang sudah berjalan. Keterangan saksi dan pelaku yang telah disidang bisa menjadi bahan penting untuk menyusun konstruksi perkara Riza Chalid.

Untuk tuntutan mati, keputusan akhir tetap bergantung pada hasil persidangan. Jaksa tidak bisa mengajukan tuntutan itu tanpa memenuhi syarat dan kondisi yang diatur undang-undang.

Yang jelas, Kejagung memilih tidak menunggu. Proses pidana dan penelusuran aset berjalan bersamaan dengan upaya menghadirkan tersangka. Bagi negara, menjaga agar perkara tidak mengendap lebih penting daripada sekadar mencatat bahwa tersangka berada di luar negeri.

Analisis Redaksi

Pernyataan Kejagung bahwa proses hukum tetap berjalan meski tersangka di luar negeri adalah sinyal yang tepat, tetapi belum cukup. Publik sudah sering mendengar janji serupa dalam perkara-perkara besar yang kemudian berhenti di tengah jalan tanpa penjelasan.

Yang perlu diawasi sekarang adalah tenggat. Tahapan pengumuman, DPO, dan red notice Interpol punya urutan yang jelas. Jika tahapan itu tidak kunjung tuntas, alasan "tersangka berada di luar negeri" berisiko berubah menjadi pembenaran atas kemacetan penanganan.

Wacana hukuman mati juga perlu dibaca hati-hati. Membuka opsi itu memang memberi tekanan politik, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan menghadirkan terdakwa. Hukuman seberat apa pun tidak akan berarti jika yang dihukum tidak pernah berdiri di ruang sidang.

Karena itu, penelusuran aset menjadi bagian yang paling menentukan. Di kasus korupsi yang menyangkut tata kelola minyak mentah, pemulihan kerugian negara adalah ukuran keberhasilan yang paling konkret, terlepas dari ada atau tidaknya tersangka di dalam negeri.

Sumber: interpol.int

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad