Hukum Perjanjian di Era Digital: Buku Baru Farid Wajdi Soroti Keadilan Kontrak
Satu klik dapat mengikat seseorang pada puluhan klausul yang tidak pernah dibacanya. Persetujuan berlangsung dalam hitungan detik, tetapi sengketanya bisa bertahun-tahun. Ironi itu menjadi pintu masuk buku Hukum Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata, Syariah dan Transformasi Digital karya Farid Wajdi dan Khairunnisa Rezeki Ramadhani Wajdi Lubis.
Farid Wajdi menyampaikan hal itu kepada wartawan di Medan, Sabtu (21/11/2026). Buku tersebut diterbitkan Setara Press, Malang, tahun 2026, dengan ISBN 978-634-7099-45-7, setebal xvi + 214 halaman, berukuran 15,5 × 23 sentimeter. Buku ini hadir ketika transaksi digital semakin massif dan kontrak standar menjadi keseharian.
Kebebasan Berkontrak dan Ketimpangan yang Tersembunyi
Farid menyebut kekuatan utama buku ini terletak pada keberaniannya membawa hukum kontrak keluar dari pembacaan administratif. Perjanjian bukan sekadar formulir, tanda tangan, atau kumpulan kewajiban. Hubungan kontraktual merupakan instrumen pendistribusian risiko, kekuasaan, keuntungan, dan tanggung jawab.
“Sebuah kontrak dapat memenuhi persyaratan formal, tetapi tetap menyimpan ketimpangan melalui klausula sepihak, informasi tersembunyi, atau mekanisme penyelesaian sengketa yang memberatkan pihak lemah,” kata Farid, mengutip isi buku.
Melalui pendekatan tersebut, penulis menguji batas doktrin kebebasan berkontrak. Otonomi kehendak memang penting, namun tidak dapat dilepaskan dari kecakapan, persetujuan yang bermakna, itikad baik, dan kepatutan. Kekuatan mengikat perjanjian memperoleh legitimasi sosial ketika pelaksanaannya menjaga keseimbangan, bukan sekadar memenangkan pihak dengan sumber daya terbesar.
Buku ini menyoroti bahwa persetujuan dalam kontrak digital sering kali bersifat semu. Pengguna mencentang kotak tanpa membaca, sementara penyedia layanan memiliki kendali penuh atas teks dan informasi. Dalam kondisi itu, kebebasan berkontrak menjadi formalitas yang menyembunyikan ketidaksetaraan.
Dialog Hukum Perdata dan Ekonomi Syariah
Analisis dalam buku ini diperkaya oleh dialog antara hukum perdata dan hukum ekonomi syariah. Tradisi perdata menyediakan konstruksi perikatan, prestasi, wanprestasi, pembuktian, dan pemulihan. Perspektif akad menghadirkan amanah, kerelaan, keadilan, serta kemaslahatan; sekaligus memberikan batas terhadap riba, gharar, dan maysir.
Pertemuan keduanya menawarkan ukuran ganda: kontrak harus sah secara hukum dan layak secara etis. Farid menegaskan bahwa pendekatan ini tidak sekadar menambah wawasan, tetapi memberi kerangka penilaian yang lebih utuh terhadap praktik kontrak modern.
Buku ini disusun dalam tujuh bab yang bergerak sistematis dari filsafat, terminologi, sumber hukum, dan asas perjanjian menuju perancangan kontrak, praktik bisnis, akad keuangan syariah, pelaksanaan kewajiban, berakhirnya hubungan kontraktual, hingga penyelesaian sengketa. Pembahasan renegosiasi, keadaan memaksa, kerugian, dan manajemen risiko menjadikannya dekat dengan persoalan pekerjaan notaris, advokat, regulator, serta pelaku usaha.
Menurut Farid, buku ini tidak hanya untuk akademisi. Praktisi dan pelaku usaha dapat menggunakan pembahasan tersebut untuk merancang kontrak yang lebih adil dan menyadari titik-titik rawan sengketa.
Kontrak Elektronik, Blockchain, dan Kecerdasan Buatan
Bagian paling aktual menelaah kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, perdagangan melalui marketplace, fintech syariah, blockchain, smart contract, aset digital, dan kecerdasan buatan. Inovasi memungkinkan transaksi lebih cepat dan luas, tetapi otomatisasi bukan jaminan keadilan.
Ketika algoritma menjalankan klausul tanpa ruang klarifikasi, pertanyaan tentang kesalahan, pertanggungjawaban, keamanan data, dan akses pemulihan justru semakin mendesak. Buku ini menyoroti bahwa smart contract, misalnya, dapat mengeksekusi kesepakatan secara otomatis, tetapi tidak serta-merta menyelesaikan persoalan keadilan substansial.
Di Indonesia, pertanyaan tersebut semakin penting ketika transaksi pribadi, layanan keuangan, dan perdagangan digital berlangsung melalui kontrak standar. Buku ini mengingatkan pembaca untuk melihat hubungan antara teks perjanjian dan kenyataan sosial: siapa menyusun ketentuan, siapa memahami risikonya, serta siapa menanggung akibat ketika janji gagal dipenuhi.
Farid menilai bahwa teknologi seharusnya menjadi ujian bagi prinsip klasik, bukan pengganti pertimbangan hukum. “Kemajuan memerlukan aturan yang adaptif tanpa mengorbankan perlindungan manusia,” ujarnya.
Relevansi bagi Mahasiswa, Akademisi, dan Pelaku Usaha
Bagi mahasiswa, buku ini menghubungkan teori dengan persoalan mutakhir. Bagi akademisi dan praktisi, pembahasannya menyediakan peta analisis untuk merancang serta menilai kontrak secara lebih cermat. Bagi dunia usaha, pesannya sederhana tetapi menentukan: kepastian transaksi tidak cukup dibangun melalui klausul ketat; kepercayaan bertahan melalui kesepakatan yang adil.
Farid berharap buku ini dapat menjadi rujukan di ruang kelas dan ruang rapat. Ia menyebut bahwa pemahaman hukum perjanjian yang kritis akan membantu masyarakat menghadapi gelombang transaksi digital yang terus berkembang.
Buku Hukum Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata, Syariah dan Transformasi Digital juga mengajak pembaca mempertanyakan siapa yang dilindungi oleh janji, bagaimana risiko dibagi, dan apakah kemajuan digital benar-benar menghadirkan keadilan bagi semua pihak.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Penulis
Farid Wajdi menyatakan bahwa buku ini merupakan kontribusi untuk diskusi yang lebih luas tentang hukum kontrak di Indonesia. Ia berharap pembaca, terutama generasi muda, tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga kritis terhadap klausul yang mereka setujui.
“Hukum Perjanjian bukan hanya bacaan tentang cara mengikat janji. Buku ini mengajak pembaca mempertanyakan siapa yang dilindungi oleh janji tersebut, bagaimana risiko dibagi, dan apakah kemajuan digital benar-benar menghadirkan keadilan bagi semua pihak,” kata Farid.
Buku yang diterbitkan Setara Press ini dapat menjadi pijakan awal bagi diskusi lanjutan mengenai regulasi kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab platform digital. Farid tidak menutup kemungkinan adanya kajian lanjutan yang lebih spesifik pada sektor-sektor tertentu.
Analisis Redaksi
Buku ini menyentuh titik lemah yang sering diabaikan dalam diskusi hukum digital: persetujuan yang tidak bermakna. Di tengah euforia efisiensi, konsumen kerap diposisikan sebagai pihak yang pasrah pada klausul standar. Farid Wajdi dan Khairunnisa Rezeki Ramadhani Wajdi Lubis berhasil membongkar bahwa formalitas kontrak tidak sama dengan keadilan.
Kritik terhadap otomatisasi, termasuk smart contract dan kecerdasan buatan, juga relevan. Teknologi dapat mempercepat transaksi, tetapi tanpa mekanisme klarifikasi dan pemulihan, ia justru memperlebar jurang antara pihak yang memahami dan yang tidak. Di sinilah hukum perjanjian perlu terus dikontekstualisasikan.
Namun, buku ini belum menawarkan solusi regulatif yang spesifik. Pembaca mungkin berharap adanya usulan konkret mengenai pengawasan klausul baku atau mekanisme penyelesaian sengketa digital. Meski demikian, sebagai pemetaan persoalan, buku ini telah memberi fondasi yang kuat untuk diskusi lebih lanjut.
Sumber asli artikel ini dapat dibaca di Waspada.id. Informasi lebih lanjut mengenai penerbit dapat diakses melalui Setara Press.
Sumber: setarapress.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0