Cuti Berbayar Tambahan dan Aturan Jaminan Sosial Baru Disahkan Majelis Nasional Vietnam

Nov 22, 2026 - 11:30
 0  1
Cuti Berbayar Tambahan dan Aturan Jaminan Sosial Baru Disahkan Majelis Nasional Vietnam

Majelis Nasional Vietnam mengesahkan serangkaian kebijakan baru soal cuti berbayar dan jaminan sosial pada sidang keduanya, termasuk penambahan dua hari libur nasional dan sanksi ganti rugi bagi pihak yang terlambat memproses klaim.

Ad
Ad

Dua Hari Libur Berbayar Baru Masuk Kode Ketenagakerjaan

Perubahan paling menonjol ada pada Kode Ketenagakerjaan. Majelis Nasional menyetujui penambahan dua hari libur berbayar bagi karyawan, seperti dilaporkan Vietnam.vn yang mengutip Báo Tuổi Trẻ.

Hari pertama adalah 24 November, yang ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk memperingati Hari Kebudayaan Vietnam. Penetapan ini melembagakan Resolusi 80 Politbiro. Pekerja berhak atas satu hari libur, dan aturan ini langsung berlaku pada 2026.

Hari kedua adalah 27 Juli, yang ditetapkan sebagai Hari Ucapan Terima Kasih Nasional tahunan, bertepatan dengan Hari Veteran Perang dan Para Martir. Pekerja juga berhak atas satu hari libur, tetapi penerapannya menunggu undang-undang berlaku pada 1 Maret 2027.

Dengan tambahan ini, kalender libur nasional Vietnam bertambah dua hari yang secara langsung menyentuh hak cuti berbayar pekerja. Perubahan tidak hanya bersifat teknis administrasi, tetapi juga menyangkut pengakuan negara atas nilai budaya dan jasa generasi sebelumnya.

Alasan Pemerintah Menambah Hari Libur

Dalam laporannya kepada Majelis Nasional, Menteri Dalam Negeri Nguyen Tien Hai menegaskan bahwa penambahan 27 Juli sebagai hari libur nasional bertujuan menciptakan kondisi bagi pekerja untuk ikut serta dalam kegiatan menghormati leluhur, mengenang generasi sebelumnya, dan mereka yang berkontribusi pada revolusi.

"Ini bukan hanya tentang menambahkan satu hari libur pada sistem ketenagakerjaan, tetapi juga menunjukkan hubungan antara kebijakan ketenagakerjaan dan pelestarian serta promosi tradisi mengingat akar budaya dan menunjukkan rasa syukur, yang tertanam kuat dalam nilai-nilai bangsa kita," kata Nguyen Tien Hai dalam laporan tersebut.

Pernyataan itu memberi kerangka politik atas keputusan tersebut. Hari libur tidak dilihat semata sebagai tambahan waktu istirahat, melainkan instrumen kebijakan untuk merawat tradisi dan memupuk rasa syukur kolektif.

Resolusi 80 Politbiro menjadi dasar bagi penetapan Hari Kebudayaan Vietnam pada 24 November. Artinya, keputusan ini berjenjang dari arahan politik tertinggi hingga menjadi norma hukum yang mengikat pemberi kerja.

Aturan Baru Pengumuman Jadwal Libur dan Tet

Selain dua hari libur baru, undang-undang mengatur mekanisme pengumuman jadwal libur. Setiap tahun, berdasarkan kondisi aktual, Perdana Menteri akan memutuskan tanggal spesifik untuk hari libur dan Tet atau Tahun Baru Imlek.

Sebelum 30 September setiap tahun, Menteri Dalam Negeri, berdasarkan keputusan Perdana Menteri, mengumumkan jadwal libur untuk tahun berikutnya. Ketentuan ini memberi kepastian waktu bagi pekerja dan pemberi kerja dalam merencanakan kegiatan.

Bagi perusahaan, tenggat 30 September berarti jadwal operasional, shift, dan produksi tahun berikutnya bisa disusun lebih awal. Bagi pekerja, kepastian tanggal libur memudahkan perencanaan perjalanan pulang kampung, terutama untuk Tet yang menjadi puncak mobilitas tahunan.

Perubahan ini melengkapi paket kebijakan cuti yang disahkan pada sidang kedua. Pemerintah memegang kendali penetapan tanggal, sementara kementerian dalam negeri menjadi kanal pengumuman resmi.

Jaminan Sosial: Batas 12 Bulan Surat Kuasa Dihapus

Bersamaan dengan penambahan hari libur, Majelis Nasional mengesahkan undang-undang yang mengubah dan menambah sejumlah pasal Undang-Undang Jaminan Sosial. Salah satu perubahan utama adalah penghapusan batas waktu 12 bulan untuk surat kuasa penerimaan pensiun dan tunjangan jaminan sosial.

Sebagai gantinya, undang-undang baru menetapkan bahwa kuasa tertulis harus diberikan kepada orang lain untuk menangani urusan asuransi sosial. Pelaksanaan kuasa ini diatur oleh hukum perdata.

Perubahan tersebut menyentuh praktik sehari-hari penerima pensiun, terutama lanjut usia yang mengandalkan keluarga untuk mengurus pencairan. Penghapusan batas 12 bulan menghilangkan salah satu sumber kerumitan administratif yang berulang.

Sanksi Ganti Rugi atas Keterlambatan Klaim

Undang-undang baru juga menetapkan tanggung jawab atas keterlambatan pengajuan atau pemrosesan klaim tunjangan. Kewajiban menyerahkan dokumen tepat waktu ditambahkan. Jika terjadi keterlambatan penyerahan, pihak yang bertanggung jawab harus memberikan penjelasan tertulis dan mengirimkannya ke lembaga Asuransi Sosial saat penyerahan.

Pemberi kerja yang mengajukan klaim manfaat asuransi sosial melewati batas waktu sehingga merugikan hak dan kepentingan sah penerima manfaat wajib memberikan kompensasi sesuai hukum, kecuali penerima manfaat yang bersalah.

Tanggung jawab serupa dibebankan kepada lembaga Asuransi Sosial. Lembaga itu bertanggung jawab menerima permohonan, memproses manfaat, serta mengatur pembayaran pensiun, tunjangan asuransi sosial, dan tunjangan asuransi pengangguran secara penuh, mudah, dan tepat waktu.

Jika pemrosesan tertunda melebihi batas waktu dan menyebabkan kerugian terhadap hak penerima manfaat, ganti rugi harus dibayarkan sesuai hukum, kecuali penundaan disebabkan kesalahan penerima. Ketentuan ini memberi pekerja posisi tawar yang lebih jelas terhadap keterlambatan birokratis.

Perubahan Tunjangan Pensiun Sekali dan Buku Elektronik

Undang-undang mengubah dan melengkapi Klausul 2 Pasal 68 Undang-Undang Asuransi Sosial 2024 mengenai besaran tunjangan pensiun satu kali. Tunjangan untuk setiap tahun kontribusi yang melebihi batas dalam Pasal 68 ayat 1 ditetapkan 0,5 kali gaji rata-rata yang digunakan sebagai dasar iuran jaminan sosial sebagaimana diatur Pasal 72, untuk setiap tahun kontribusi melebihi usia pensiun.

Jika karyawan memenuhi syarat pensiun sesuai Pasal 64 dan 65 dan terus memberikan kontribusi, jumlah manfaatnya sama dengan dua kali gaji rata-rata yang digunakan sebagai dasar kontribusi, untuk setiap tahun kontribusi yang melebihi jumlah tahun dalam Klausul 1 Pasal 68, dihitung sejak mencapai usia pensiun.

Dalam penghitungan manfaat sekaligus untuk periode iuran sebelum dan sesudah mencapai usia pensiun, bulan-bulan ganjil pada periode sebelum pensiun dialihkan ke periode sesudah pensiun. Undang-undang juga menetapkan buku asuransi sosial diterbitkan secara elektronik, sementara versi kertas dikeluarkan atas permintaan peserta dan memiliki kekuatan hukum sama.

Undang-undang baru berlaku efektif 1 Maret 2027. Permohonan yang telah diterima lembaga Asuransi Sosial tetapi belum diproses sebelum tanggal itu akan dilanjutkan sesuai peraturan sebelumnya, kecuali undang-undang menetapkan ketentuan lain yang lebih menguntungkan penerima manfaat.

Analisis Redaksi

Paket kebijakan ini menarik karena menempatkan dua hal yang biasanya berjalan terpisah dalam satu payung: cuti dan jaminan sosial. Penambahan hari libur berbayar menyentuh sisi waktu kerja, sementara perubahan undang-undang jaminan sosial menyentuh sisi perlindungan pendapatan. Keduanya sama-sama berbicara tentang keseimbangan antara beban kerja dan hak pekerja.

Yang paling substansial justru pasal tentang keterlambatan. Selama ini, kelambatan memproses klaim sering dianggap risiko administratif yang ditanggung pekerja. Dengan kewajiban ganti rugi bagi pemberi kerja maupun lembaga Asuransi Sosial, beban itu bergeser. Pekerja punya dasar hukum untuk menuntut ketika haknya tertunda, meski penerapannya akan bergantung pada kapasitas pengawasan.

Namun ada catatan. Penetapan 24 November berlaku 2026, sedangkan 27 Juli baru efektif 2027. Jarak waktu ini menunjukkan bahwa penambahan hari libur berbayar tetap mempertimbangkan kesiapan dunia usaha. Pertanyaannya, seberapa siap pemberi kerja menyesuaikan operasi dan biaya, terutama sektor dengan shift ketat. Kebijakan yang berpihak pada pekerja tetap perlu diuji di lapangan, bukan hanya di ruang sidang.

Sumber: tuoitre.vn

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad