Pengamat Sebut Pencabutan Izin Konsesi RAPP Harus Berujung Sanksi Hukum

Nov 22, 2026 - 11:40
 0  1
Pengamat Sebut Pencabutan Izin Konsesi RAPP Harus Berujung Sanksi Hukum

Pengamat lingkungan M. Rawa El Amady menyambut langkah Satgas Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan (PKH) yang mencabut sebagian kecil izin konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Namun ia menegaskan pencabutan izin itu perlu ditindaklanjuti dengan sanksi hukum.

Ad
Ad

Pernyataan itu disampaikan El Amady menanggapi keputusan Satgas PKH yang baru menyentuh sebagian kecil dari total konsesi yang dipegang perusahaan pulp dan kertas terbesar di Riau tersebut. Bagi dia, tindakan administratif tanpa proses hukum membuat persoalan tata kelola hutan tidak tuntas.

Apa yang Diputuskan Satgas PKH atas Konsesi RAPP

Satgas PKH mencabut sebagian kecil izin konsesi yang selama ini dipegang RAPP. Kebijakan itu menjadi sorotan karena menyasar salah satu korporasi kehutanan terbesar di Sumatera, tetapi cakupannya dinilai terbatas dibandingkan luas konsesi yang dikelola perusahaan.

El Amady menilai langkah tersebut layak diapresiasi sebagai pembuka jalan. Ia tidak mempersoalkan niat pemerintah membersihkan tata kelola konsesi hutan. Yang ia soroti adalah bobot keputusannya.

"Pencabutan izin itu baru sebagian kecil," kata El Amady, mengutip pemberitaan Liputanoke, seraya menegaskan bahwa persoalan konsesi tidak berhenti pada pencabutan izin semata.

Menurut dia, tanpa tindak lanjut hukum, pencabutan izin berisiko hanya menjadi gestur administratif. Perusahaan dapat menyesuaikan dokumen, sementara pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tidak pernah dimintai pertanggungjawaban.

Mengapa Sanksi Hukum Dinilai Menentukan

El Amady menempatkan sanksi hukum sebagai ujian apakah kebijakan Satgas PKH punya daya paksa. Pencabutan izin, dalam pandangannya, hanya bermakna bila disertai penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang mendasarinya.

Ia menyoroti pola penanganan sengketa kehutanan yang kerap berhenti di ranah administratif. Sanksi kepada korporasi biasanya berbentuk teguran, denda, atau pengurangan luas konsesi, sementara proses pidana jarang berjalan sampai tuntas.

Bagi El Amady, pendekatan itu tidak menimbulkan efek jera. Perusahaan besar dengan sumber daya hukum kuat bisa bertahan menghadapi sanksi administrasi, tetapi akan jauh lebih sulit menghadapi proses pidana yang transparan.

Karena itu ia mendorong agar pencabutan izin konsesi RAPP dijadikan pintu masuk penyelidikan yang lebih luas. Tidak hanya pada areal yang dicabut, tetapi juga pada praktik pengelolaan konsesi secara keseluruhan.

Posisi RAPP dan Peta Konsesi di Riau

RAPP merupakan perusahaan pulp dan kertas yang beroperasi di Riau dan merupakan bagian dari kelompok usaha Royal Golden Eagle (RGE). Perusahaan ini mengelola konsesi hutan tanaman industri dalam skala besar yang menjadi pemasok utama bahan baku pabriknya.

Skala konsesi itulah yang membuat setiap kebijakan pemerintah atas RAPP selalu menjadi perhatian. Pencabutan sebagian izin konsesi menyentuh langsung rantai pasok bahan baku, penerimaan daerah, dan hubungan perusahaan dengan masyarakat di sekitar areal.

Satgas PKH sendiri dibentuk untuk menangani persoalan korupsi dan penyimpangan tata kelola di sektor kehutanan. Mandatnya mencakup penataan izin, penelusuran tumpang tindih lahan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang merugikan negara.

Dalam konteks itu, keputusan atas RAPP menjadi uji pertama seberapa jauh satgas mampu masuk ke ranah korporasi besar. Publik menunggu apakah langkah ini berlanjut ke penegakan hukum atau berhenti sebagai koreksi administratif.

Dampak bagi Tata Kelola Hutan dan Masyarakat

Pencabutan izin konsesi membawa konsekuensi langsung bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar areal. Ketidakjelasan status lahan setelah pencabutan bisa memicu konflik baru bila tidak diikuti penataan batas dan pengakuan hak.

El Amady menilai penyelesaian sengketa lahan harus menjadi bagian dari tindak lanjut. Pencabutan izin tanpa kepastian status kawasan hanya memindahkan masalah dari perusahaan ke masyarakat.

Dari sisi penerimaan negara, perubahan luas konsesi memengaruhi perhitungan pungutan kehutanan dan kontribusi sektor. Pemerintah daerah diminta menghitung ulang dampaknya terhadap pendapatan asli daerah dan rencana pembangunan.

  • Kepastian status lahan bagi masyarakat di sekitar areal konsesi yang dicabut.
  • Transparansi luas dan lokasi konsesi yang dicabut agar tidak menimbulkan spekulasi.
  • Kelanjutan proses hukum terhadap dugaan pelanggaran yang mendasari pencabutan.
  • Perlindungan bagi pelapor dan masyarakat yang menolak praktik pengelolaan hutan merusak.

Langkah Selanjutnya yang Dituntut Pengamat

El Amady meminta Satgas PKH tidak berhenti pada satu keputusan. Ia mendorong agar pencabutan izin disertai audit menyeluruh atas konsesi RAPP dan perusahaan sejenis di Riau.

Ia juga menuntut agar hasil audit dipublikasikan. Menurut dia, keterbukaan data konsesi menjadi syarat agar kebijakan tidak terkesan tebang pilih dan bisa diawasi publik.

Selain itu, ia meminta aparat penegak hukum bergerak paralel dengan Satgas PKH. Penyidikan atas dugaan pelanggaran kehutanan tidak perlu menunggu proses administrasi selesai.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari RAPP mengenai sikap perusahaan terhadap keputusan Satgas PKH dan tuntutan sanksi hukum yang disuarakan pengamat. Pemerintah juga belum mengumumkan jadwal tindak lanjut atas pencabutan izin tersebut.

Analisis Redaksi

Keputusan Satgas PKH atas RAPP layak dicatat sebagai sinyal bahwa konsesi besar tidak lagi sepenuhnya kebal koreksi. Namun sinyal bukan hasil. Selama pencabutan izin berhenti di meja administrasi, persoalan tata kelola hutan hanya berpindah bentuk, bukan terselesaikan.

Kritik El Amady menyentuh titik lemah kebijakan sektor kehutanan yang berulang: sanksi administratif dipakai sebagai jalan pintas ketika penegakan hukum dianggap terlalu rumit. Akibatnya, pelanggaran struktural tidak pernah diadili, dan perusahaan belajar bahwa risiko terberat mereka hanyalah kehilangan sebagian izin.

Ujian sesungguhnya ada pada beberapa bulan ke depan. Bila penyelidikan pidana menyusul, publik punya alasan percaya bahwa negara serius menata konsesi. Bila tidak, pencabutan izin RAPP akan tercatat sebagai koreksi kosmetik yang mahal secara politik tetapi murah secara hukum.

Sumber: rgei.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad