Polresta Malang Kota Tangani 6 Kasus Kriminal Anak dalam Dua Tahun

Nov 22, 2026 - 13:30
 0  2
Polresta Malang Kota Tangani 6 Kasus Kriminal Anak dalam Dua Tahun

Polresta Malang Kota mencatat enam anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam kurun 2025 hingga November 2026. Kasusnya beragam, dari bullying hingga kekerasan seksual, dengan sebagian diselesaikan lewat diversi dan restorative justice.

Ad
Ad

"Sejak 2025 sampai November 2026, kami menangani enam anak yang terlibat dalam kasus hukum," kata Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota Iptu Khusnul Khotimah, seperti dikutip dari Radar Malang, Minggu (22/11/2026).

Kronologi dan Ragam Kasus Anak sebagai Pelaku

Khusnul menjelaskan, jenis kasus kriminal dengan anak sebagai pelaku cukup beragam. Ada bullying, kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual. Beberapa kasus bahkan dilakukan terhadap teman sebaya.

Data yang dihimpun Polresta Malang Kota menunjukkan, kasus bullying yang dilaporkan sepanjang 2025 mencapai 8 kasus. "Salah satunya yang melibatkan sejumlah pelajar di sebuah SMP di Kecamatan Sukun," ujar Khusnul.

Selain tindak pidana umum, kepolisian juga menangani anak yang terlibat tindak pidana ringan. Pada Mei 2026, enam pelajar harus menjalani sidang tipiring karena mengonsumsi minuman keras di tempat umum. Dua di antaranya berusia 17 dan 18 tahun. Selama persidangan, mereka didampingi orang tua masing-masing.

Meski demikian, jumlah anak sebagai pelaku tidak lebih banyak dibandingkan anak yang menjadi korban. Sepanjang Januari hingga November 2026, tercatat 26 kasus kriminal dengan korban anak, naik drastis dari tahun sebelumnya yang hanya 15 kasus.

Pernyataan Kanit PPA: Diversi dan Restorative Justice Jadi Jalur Utama

Khusnul menegaskan, tidak semua kasus anak sebagai pelaku berlanjut ke meja hijau. Ada upaya penyelesaian melalui mekanisme diversi, yakni pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana.

"Namun untuk penyelesaian dengan RJ harus terjadi kesepakatan damai antara korban, pelapor, dan terlapor," jelasnya.

Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan keadilan restoratif. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, selama tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam praktiknya, diversi melibatkan mediator, pekerja sosial, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Kesepakatan diversi bisa berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua, hingga partisipasi anak dalam program pendidikan atau pelatihan.

Latar Belakang: Peningkatan Kasus Anak dan Tantangan Penanganan

Kenaikan kasus kriminal dengan korban anak dari 15 menjadi 26 kasus dalam setahun menunjukkan persoalan perlindungan anak di Kota Malang belum tuntas. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku, sering kali berasal dari lingkungan yang rentan.

Faktor pemicunya beragam, mulai dari pola asuh, pengaruh lingkungan pergaulan, hingga paparan konten kekerasan. Namun, kepolisian tidak merinci latar belakang masing-masing kasus.

Yang jelas, penanganan ABH memerlukan pendekatan berbeda dari orang dewasa. Selain diversi, undang-undang mewajibkan penyidik yang menangani perkara anak telah mengikuti pelatihan khusus dan memahami psikologi anak. Anak juga berhak didampingi oleh orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan advokat.

Di sisi lain, kasus bullying yang melibatkan pelajar SMP di Sukun menjadi sorotan tersendiri. Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan sekolah masih terjadi dan membutuhkan perhatian serius dari sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Dampak dan Respons Lintas Sektor

Langkah diversi dan restorative justice dinilai lebih humanis, tetapi tidak selalu mudah. Kesepakatan damai antara korban, pelapor, dan terlapor menjadi syarat utama. Jika tidak tercapai, perkara tetap berjalan ke pengadilan.

Psikolog yang diwawancarai Radar Malang sebelumnya menganjurkan kolaborasi lintas sektor untuk menekan jumlah korban anak dalam kasus kriminal. Sinergi antara kepolisian, dinas pendidikan, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak dinilai krusial.

Selain itu, pendampingan psikologis bagi anak pelaku maupun korban perlu dipastikan berkelanjutan. Tanpa itu, diversi hanya menjadi jalan pintas tanpa menyelesaikan akar masalah.

Polresta Malang Kota sendiri belum membeberkan rincian lebih lanjut mengenai enam kasus ABH tersebut, termasuk status penyelesaiannya. Namun, angka yang dipaparkan Khusnul menjadi potret bahwa persoalan anak berhadapan dengan hukum nyata adanya.

Bagi masyarakat, laporan ke polisi bukan satu-satunya jalan. Sekolah dan keluarga diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan atau perilaku menyimpang pada anak. Keterlibatan aktif orang tua dalam pengawasan pergaulan anak menjadi kunci pencegahan.

Ke depan, Polresta Malang Kota diharapkan terus mengedepankan pendekatan restoratif dalam setiap penanganan perkara anak. Penguatan kapasitas penyidik, sosialisasi UU Perlindungan Anak, dan kerja sama dengan lembaga terkait menjadi pekerjaan rumah bersama.

Analisis Redaksi

Angka enam anak berhadapan dengan hukum dalam dua tahun mungkin terlihat kecil dibandingkan 26 kasus anak sebagai korban. Namun, dua data itu saling berkaitan. Ketika anak menjadi korban, peluang mereka terjerumus menjadi pelaku di kemudian hari ikut membesar. Pola kekerasan yang dialami cenderung diwariskan.

Karena itu, penanganan ABH tidak cukup berhenti pada diversi. Kesepakatan damai antara korban dan pelaku perlu disertai pendampingan psikologis jangka panjang. Tanpa itu, restorative justice hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Kepolisian, sekolah, dan keluarga harus duduk bersama merancang intervensi yang utuh.

Yang juga perlu dicermati, kasus bullying di SMP Sukun dan sidang tipiring enam pelajar peminum miras menunjukkan bahwa persoalan anak tidak tunggal. Ada dimensi pendidikan, kesehatan mental, dan pengawasan orang tua. Menimpakan seluruh tanggung jawab pada kepolisian jelas tidak adil. Pencegahan harus dimulai dari rumah dan sekolah, sebelum anak berhadapan dengan hukum.

Sumber: peraturan.bpk.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad