Iran dan Oman Susun Draf Kesepakatan Kelola Selat Hormuz Bersama

Iran tengah mempertimbangkan sebuah kesepakatan strategis dengan Oman terkait pengelolaan bersama Selat Hormuz, jalur laut vital yang menghubungkan Teluk Persia dan Samudra Hindia. Kesepakatan ini bertujuan untuk mengawasi dan mengamankan lalu lintas kapal tanker minyak yang melewati selat dengan lebar sekitar 21 mil laut tersebut.

Menurut laporan dari CNN Indonesia yang mengutip IRNA dan CNBC, kedua negara telah menyusun draf protokol pengawasan kapal di Selat Hormuz. Wamenlu Iran, Kazem Gharibabadi, menegaskan bahwa pengawasan ini bukan bertujuan membatasi, melainkan untuk memudahkan serta memastikan keamanan jalur pelayaran yang sangat strategis bagi ekspor minyak dunia.

Proposal Draf Sedang Dibahas di Parlemen Iran

Ketua Komisi Keamanan Nasional di Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menjelaskan bahwa proposal ini tengah ditinjau oleh komisi parlemen sebelum diajukan ke rapat paripurna. Jika disetujui, maka kerangka kerja tersebut akan memberikan kendali komprehensif dan penuh kepada angkatan bersenjata dan lembaga keamanan Iran atas Selat Hormuz.

Azizi menambahkan bahwa pengelolaan Selat Hormuz akan mengalami perubahan signifikan, yang menurutnya berarti bahwa situasi di selat tersebut tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelum perang. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan permanen dalam pengelolaan jalur air strategis ini.

Larangan Kapal Terkait Negara Musuh Iran

Dalam draf tersebut juga terdapat ketentuan penting yang melarang pelayaran kapal-kapal yang terkait dengan negara-negara yang dianggap bermusuhan dengan Iran, terutama Israel. Artinya, kapal militer dan sipil yang memiliki hubungan dengan Israel, baik melalui kepemilikan, bendera, atau muatan, akan dilarang melintas di Teluk Persia dan Selat Hormuz jika proposal ini disetujui.

Selain itu, kapal-kapal yang terlibat dalam kegiatan intelijen yang dianggap membahayakan keamanan nasional Iran juga akan dilarang. Penentuan ancaman akan dilakukan oleh angkatan bersenjata Iran, yang diberikan otoritas penuh dalam pengawasan ini.

Penggunaan Mata Uang Nasional dan Tarif Perlintasan

Proposal tersebut juga mengatur bahwa pembayaran tarif perlintasan Selat Hormuz akan menggunakan mata uang nasional Iran, yakni Rial. Ini menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi Iran dalam pengelolaan jalur laut yang sangat strategis ini.

Konflik di Timur Tengah semakin memanas sejak serangan kolaboratif antara AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu, yang menyebabkan ribuan korban jiwa termasuk tokoh penting Iran, Ali Khamenei. Iran membalas dengan serangan ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di negara-negara Teluk, serta membatasi pergerakan kapal melalui Selat Hormuz.

Meski AS dan Iran sempat mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu sejak 7 April lalu yang akan dimediasi oleh Pakistan, negosiasi perdamaian masih berjalan ketat. Dalam proposal yang akan dinegosiasikan di Islamabad, Iran mengajukan syarat pengendalian Selat Hormuz termasuk tarif perlintasan yang mungkin mencapai US$2 juta per kapal, dan penggunaan mata uang China, Yuan, meskipun belum diakui oleh AS.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, inisiatif Iran untuk bekerja sama dengan Oman dalam mengelola Selat Hormuz menandai perubahan besar dalam dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah. Selat Hormuz selama ini menjadi titik rawan konflik yang berpotensi mengganggu pasokan minyak global. Dengan mengusulkan pengawasan bersama dan pemberian kendali penuh kepada angkatan bersenjata Iran, langkah ini bisa menjadi game-changer yang memperkuat posisi Iran sekaligus meningkatkan ketegangan dengan negara-negara seperti AS dan Israel.

Penentuan larangan kapal terkait negara-negara musuh Iran juga bisa memicu eskalasi lebih lanjut, mengingat Selat Hormuz adalah jalur internasional yang dilalui berbagai negara. Namun, penggunaan mata uang nasional Iran untuk tarif perlintasan menunjukkan usaha Teheran untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing, yang juga menjadi cerminan ambisi Iran dalam menghadapi sanksi internasional.

Ke depan, publik dan pengamat internasional harus memantau dengan seksama hasil pembahasan di parlemen Iran dan reaksi negara-negara Teluk serta komunitas global. Kesepakatan ini dapat mengubah peta pengelolaan jalur laut terpenting dunia dan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan politik regional maupun global.