Singapura Kecam Iran Palak Kapal Lewat Selat Hormuz, Tolak Negosiasi

Singapura, negara tetangga Indonesia, secara tegas menolak kebijakan Iran yang menutup dan memungut tarif dari kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi rute sekitar 20 persen rantai pasok minyak dunia. Keberanian Singapura ini menjadi sorotan karena menolak bahkan untuk bernegosiasi dengan Iran terkait kebijakan kontroversial tersebut.

Kontroversi Penutupan Selat Hormuz oleh Iran

Iran mengambil langkah yang dianggap kontroversial dengan menutup Selat Hormuz dan memungut biaya sebesar US$2 juta dari setiap kapal yang melintasi jalur perairan tersebut. Tindakan ini memicu kecaman internasional, terutama dari negara-negara yang sangat bergantung pada jalur ini untuk impor minyak dan perdagangan global.

Selat Hormuz merupakan salah satu titik terpenting dalam perdagangan minyak dunia, mengingat hampir seperlima kebutuhan energi global melewati jalur perairan ini. Penutupan dan pungutan biaya oleh Iran dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum laut internasional, khususnya aturan yang diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Singapura Tolak Negosiasi dan Tegaskan Prinsip Hukum Internasional

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, memperjelas sikap negaranya dalam pidato di depan Parlemen Singapura pada 7 April 2026. Ia menegaskan bahwa hak lintas transit di perairan internasional adalah hak semua kapal dari berbagai negara dan bukan izin atau bea yang bisa dipungut oleh negara tetangga.

"Ada hak lintas transit, itu bukan hak istimewa yang diberikan oleh negara tetangga. Itu sama sekali bukan izin untuk ditaklukkan. Itu bukan bea yang harus dibayar," ujar Balakrishnan, dikutip dari CNN Indonesia.

Lebih jauh, Balakrishnan menegaskan bahwa Singapura sendiri juga tunduk pada UNCLOS dan tidak pernah memungut tarif dari kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka, jalur perairan yang bahkan lebih sempit dan lebih ramai dibanding Selat Hormuz.

Balakrishnan menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan negosiasi dengan Iran untuk mengamankan jalur kapal berbendera Singapura dan membayar tarif. Ia menolak negosiasi terkait tarif tersebut, menyatakan bahwa Singapura akan terus menjunjung tinggi hukum internasional tanpa kompromi.

Signifikansi Selat Hormuz dan Dampak Regional

Selain Singapura, sejumlah negara lain seperti Filipina, yang 98 persen impor minyaknya melewati Selat Hormuz, juga telah berupaya mencapai kesepakatan untuk mengamankan jalur tersebut. Namun, sikap Singapura yang tegas menolak tarif dan negosiasi menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat di kawasan tersebut.

Balakrishnan juga mengingatkan pentingnya Selat Malaka sebagai jalur perdagangan dunia yang lebih padat lalu lintasnya daripada Selat Hormuz. Dijelaskan bahwa titik tersempit Selat Hormuz memiliki lebar sekitar 21 mil laut, sedangkan titik tersempit Selat Malaka kurang dari dua mil laut.

• Selat Hormuz: Jalur utama pasok minyak dunia, dilewati 20% minyak global.
• Tarif Iran: US$2 juta per kapal yang lewat, dianggap ilegal oleh komunitas internasional.
• Singapura: Tolak negosiasi dan pungutan biaya, dukung UNCLOS sebagai hukum laut internasional.
• Selat Malaka: Jalur lebih sempit dan lebih padat yang juga dikawal ketat oleh Singapura.
• Filipina dan negara lain: Berusaha amankan jalur, namun belum menentang tarif Iran secara terbuka.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, sikap tegas Singapura menolak pungutan Iran di Selat Hormuz menjadi game-changer dalam dinamika geopolitik kawasan. Langkah ini bukan hanya soal menentang kebijakan Iran, tetapi juga menegaskan pentingnya hukum laut internasional sebagai fondasi keamanan dan kelancaran perdagangan global.

Dalam konteks yang lebih luas, tindakan Iran berpotensi mengganggu stabilitas rantai pasok energi dunia yang berdampak pada inflasi dan keamanan energi global. Dengan posisi Singapura yang strategis dan ekonomi terbuka, penolakannya terhadap negosiasi tarif menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan akan semakin vokal menentang langkah sepihak yang mengancam kebebasan navigasi.

Ke depan, publik dan pelaku pasar harus mengawasi bagaimana respons Iran terhadap tekanan internasional ini. Apakah Iran akan mempertahankan kebijakan tarifnya atau memilih membuka dialog yang lebih konstruktif? Selain itu, kemungkinan munculnya aliansi regional untuk mengamankan jalur laut strategis ini juga patut dicermati sebagai upaya kolektif menjaga kestabilan kawasan dan ekonomi global.