Bamsoet Tegaskan Perbaikan Bangsa Dimulai dari Partai Politik yang Sehat

Bambang Soesatyo, anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, menegaskan bahwa perbaikan bangsa harus dimulai dari pembenahan partai politik sebagai fondasi utama demokrasi di Indonesia. Menurutnya, tanpa reformasi menyeluruh di tubuh partai politik (parpol), upaya memperbaiki sistem politik nasional tidak akan berjalan efektif.

Peran Strategis Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, partai politik memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya pintu pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Peran ini menjadikan parpol sebagai aktor kunci dalam menentukan arah kepemimpinan nasional setiap lima tahun.

“Saya sangat terpengaruh dengan pemikiran Prof. Jimly Asshiddiqie, kalau kita ingin memperbaiki bangsa ini secara menyeluruh, maka pembenahan harus dimulai dari partai politik. Parpol adalah tulang punggung demokrasi dan menjadi hulu dari seluruh proses politik yang menentukan masa depan negara,” ujar Bambang Soesatyo dalam acara ulang tahun ke-70 sekaligus peluncuran 12 buku Jimly Asshiddiqie di Parle Senayan, Selasa (21/4/2026).

Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional ternama seperti Yusril Ihza Mahendra, Zulkifli Hasan, Natalius Pigai, Fahri Hamzah, hingga Mahfud MD.

Kewenangan Partai Politik dalam Seleksi Pejabat Strategis

Bamsoet menguraikan bahwa partai politik memiliki kewenangan besar dalam proses seleksi pejabat publik strategis di tingkat pusat maupun daerah, baik melalui mekanisme pemilu, pilpres, maupun pilkada. Selain itu, DPR yang didominasi oleh fraksi partai politik juga berperan penting dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk berbagai posisi penting negara.

Berbagai jabatan strategis seperti Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga pimpinan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, serta Mahkamah Agung, seluruhnya melalui mekanisme politik di parlemen.

“Dengan kewenangan sebesar itu, parpol memegang kendali penting dalam menentukan kualitas institusi negara. Karena itu, reformasi partai politik menjadi kebutuhan mendesak agar proses seleksi pejabat publik benar-benar berbasis merit dan integritas,” tegas Bamsoet.

Hubungan Kualitas Parpol dengan Isu Nasional

Bamsoet menyoroti bahwa berbagai persoalan bangsa seperti korupsi, rendahnya kualitas pelayanan publik, dan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tidak dapat dilepaskan dari kualitas partai politik. Data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 yang masih berada di kisaran skor 37 menjadi indikator tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan.

“Selama hulu demokrasi kita belum sehat, maka hilirnya juga akan bermasalah. Kesejahteraan rakyat sulit tercapai jika proses politiknya masih diwarnai praktik-praktik yang tidak ideal,” ujar Bamsoet.

Langkah Strategis Memperbaiki Partai Politik

Bamsoet mengemukakan sejumlah langkah konkret yang harus dilakukan untuk memperbaiki partai politik, yaitu:

• Memperkuat sistem kaderisasi agar menghasilkan kader yang kompeten dan berintegritas.
• Meningkatkan transparansi dalam pendanaan politik untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan dana.
• Mendorong pendidikan politik yang substantif kepada masyarakat agar partisipasi politik menjadi lebih rasional dan berbasis program.

Meski tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 mencapai sekitar 82 persen, Bamsoet menilai kualitas partisipasi tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam menentukan arah politik bangsa.

“Ke depan, kita harus mendorong partai politik menjadi institusi yang modern, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu, parpol dapat benar-benar menjadi pilar demokrasi yang mampu melahirkan pemimpin berkualitas dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” pungkas Bamsoet.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Bamsoet ini menggarisbawahi betapa krusialnya peran partai politik dalam menjaga dan memperkuat demokrasi Indonesia. Partai politik bukan sekadar kendaraan politik, melainkan fondasi utama yang menentukan kualitas kepemimpinan dan tata kelola negara. Jika parpol terus terbebani oleh masalah internal seperti korupsi, nepotisme, dan kurangnya transparansi, maka seluruh sistem demokrasi dan pemerintahan akan mengalami degradasi yang berujung pada ketidakpercayaan publik.

Reformasi partai politik yang diusung Bamsoet harus dianggap sebagai game-changer bagi demokrasi Indonesia, yang selama ini sering kali dikuasai oleh elit yang tidak selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Kunci keberhasilan reformasi ini terletak pada implementasi nyata dalam sistem kaderisasi, pendanaan, dan pendidikan politik yang dapat menjaga integritas serta profesionalisme.

Masyarakat dan pengamat politik perlu mengawasi bagaimana komitmen ini diwujudkan dalam praktik. Jika berhasil, Indonesia dapat memperkuat pondasi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Jika gagal, tantangan seperti korupsi dan ketidakstabilan politik akan terus menghantui perjalanan bangsa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pernyataan Bamsoet, Anda dapat membaca langsung di sumber aslinya di sini.