Bamsoet Tegaskan Reformasi Partai Politik Kunci Perbaikan Bangsa Indonesia

Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet menegaskan bahwa perbaikan kualitas bangsa Indonesia harus dimulai dari pembenahan partai politik (Parpol). Sebagai fondasi utama demokrasi, Parpol memegang peran sentral dalam menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan negara. Tanpa reformasi politik yang menyeluruh di tubuh Parpol, usaha memperbaiki bangsa tidak akan efektif.

Peran Strategis Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur oleh UUD NRI 1945, partai politik memiliki posisi sangat strategis. Parpol adalah satu-satunya pintu untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum. Dengan demikian, Parpol menjadi aktor utama yang menentukan kepemimpinan nasional setiap lima tahun, yang berdampak langsung pada arah pembangunan bangsa.

Bamsoet menyampaikan hal ini saat memberikan testimoni dalam acara ulang tahun ke-70 sekaligus peluncuran 12 buku Prof. Jimly Asshiddiqie di Parlemen Senayan, Selasa (21/4/2026).

"Saya sangat terpengaruh dengan pemikiran Prof. Jimly, bahwa untuk memperbaiki bangsa secara menyeluruh harus dimulai dari pembenahan partai politik. Parpol adalah tulang punggung demokrasi dan hulu dari seluruh proses politik yang menentukan masa depan negara," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis pada Selasa (21/4/2026).

Kewenangan Besar Parpol dalam Seleksi Pejabat Publik

Bamsoet menjelaskan bahwa Parpol memiliki kewenangan besar dalam proses seleksi pejabat publik strategis di tingkat pusat dan daerah, melalui mekanisme Pemilu, Pilpres, dan Pilkada. Parpol juga berperan dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap posisi strategis negara seperti Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga pimpinan lembaga independen seperti KPK, KPU, BPK, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.

Semua proses ini melewati mekanisme politik di DPR yang didominasi oleh fraksi-fraksi Parpol.

"Dengan kewenangan sebesar itu, Parpol memegang kendali penting dalam menentukan kualitas institusi negara. Reformasi partai politik menjadi kebutuhan mendesak agar seleksi pejabat publik berbasis merit dan integritas," tegas Bamsoet.

Hubungan Antara Kualitas Parpol dan Permasalahan Bangsa

Bamsoet menilai berbagai masalah bangsa seperti korupsi, kualitas pelayanan publik yang rendah, dan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tidak bisa dilepaskan dari kualitas Parpol yang ada. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 yang masih berada di skor 37 menunjukkan tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Selama hulu demokrasi kita belum sehat, maka hilirnya juga akan bermasalah. Kesejahteraan rakyat sulit tercapai jika proses politik masih diwarnai praktik tidak ideal," jelas Bamsoet.

Langkah Konkret Pembenahan Partai Politik

Bamsoet menegaskan pembenahan yang diperlukan mencakup:

• Memperkuat sistem kaderisasi Parpol agar regenerasi kepemimpinan berkualitas dapat terjamin.
• Meningkatkan transparansi pendanaan politik untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi.
• Mendorong pendidikan politik yang substantif kepada masyarakat agar partisipasi politik lebih rasional dan berbasis program.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri, partisipasi politik masyarakat meningkat dalam Pemilu 2024 mencapai sekitar 82 persen, namun kualitas partisipasi tersebut masih perlu ditingkatkan.

"Kita harus mendorong Parpol menjadi institusi modern, transparan, dan akuntabel agar benar-benar menjadi pilar demokrasi yang melahirkan pemimpin berkualitas dan kebijakan berpihak rakyat," tutup Bamsoet.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Bamsoet menyoroti sebuah kunci penting yang sering terlupakan dalam pembicaraan politik Indonesia: bahwa kualitas demokrasi sangat tergantung pada kekuatan dan integritas partai politik. Reformasi yang hanya berfokus pada aspek elektoral atau kelembagaan tanpa membenahi Parpol secara mendasar akan sulit membawa perubahan berarti.

Lebih jauh, tantangan seperti korupsi dan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara akan terus berulang jika Parpol gagal memegang peranan sebagai filter moral dan intelektual dalam proses politik. Pembenahan sistem kaderisasi dan transparansi pendanaan politik tidak hanya akan memperbaiki citra Parpol, tapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas kepemimpinan nasional.

Ke depan, publik dan pemangku kepentingan harus mengawasi langkah konkret reformasi Parpol agar tidak hanya menjadi jargon politik, melainkan terimplementasi secara nyata. Perbaikan Parpol berpotensi menjadi titik balik demokrasi Indonesia menuju masa depan yang lebih stabil dan berkeadilan.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca sumber asli berita ini di detikNews dan mengikuti perkembangan terbaru di portal berita terpercaya seperti Kompas.