Babak Baru Keadilan untuk Dokter Tifa dan Roy Suryo di Era Hukum 2026

Pembaruan hukum pidana Indonesia yang mulai diberlakukan pada awal tahun 2026 seharusnya menjadi tonggak peradaban hukum yang mengedepankan keadilan manusiawi ketimbang legalisme kaku. Namun, kenyataannya memperlihatkan tantangan serius dalam pelaksanaan aturan baru tersebut, khususnya dalam kasus hukum yang melibatkan dokter Tifa dan Roy Suryo.

Pergeseran Paradigma Hukum: Dari Legalisme ke Keadilan

Menurut praktisi hukum Troya yang juga menjadi advokat Dr. Tifa dan Roy Suryo, Ramdansyah, pembaruan hukum pidana ini dimaksudkan untuk membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Namun, di lapangan, aturan baru justru membuka ruang tafsir yang semakin luas, menimbulkan ketidakpastian yang kontradiktif dengan semangat reformasi.

Hukum tidak hanya sekedar teks tertulis, melainkan pengalaman yang harus dirasakan secara adil oleh setiap warga negara. Ketika hukum kehilangan konsistensi dan prediktabilitas, ia kehilangan makna dan legitimasi moralnya. Hal ini diperkuat oleh pandangan Lon L. Fuller (1969) dan Jorge Gallego (2023) yang menekankan pentingnya konsistensi dan kejelasan dalam hukum agar tetap bermakna dan dipercaya.

Legitimasi Hukum dan Persepsi Keadilan Proses

Studi empiris dari Tom R. Tyler (2003) memperlihatkan bahwa legitimasi hukum lebih banyak bergantung pada persepsi masyarakat terhadap proses hukum daripada hasil akhir perkara. Dalam konteks kasus Dr. Tifa dan Roy Suryo, muncul banyak pertanyaan mengenai bagaimana proses hukum dijalankan, terutama dalam hal batas waktu penanganan perkara yang tampak melampaui ketentuan undang-undang.

Ketidakpastian ini menjadi semakin problematis ketika kontrol terhadap proses penegakan hukum melemah. Prinsip primus inter pares yang mengedepankan kesetaraan justru berisiko bergeser menjadi kekuasaan tanpa batas, yang mengingatkan kita pada peringatan Lord Acton bahwa "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely".

Kasus Dr. Tifa dan Roy Suryo: Cermin Ketidakpastian Hukum

Kasus dugaan pemalsuan ijazah yang menjerat Dr. Tifa dan Roy Suryo menjadi contoh nyata bagaimana idealisme hukum berhadapan dengan praktik yang jauh dari sempurna. Ketika berkas perkara mereka melampaui batas waktu penyidikan, sementara kasus lain seperti yang melibatkan Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar sudah dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), publik pun bertanya-tanya soal konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum.

1. Apakah penghentian penyidikan di Kepolisian bisa secara logis berlanjut ke penghentian penuntutan di Kejaksaan untuk kasus yang serupa?
2. Bagaimana koordinasi antara Kepolisian dan Kejaksaan menjaga agar penanganan perkara tidak melampaui batas waktu yang diatur oleh undang-undang?

Ketidakjelasan jawaban atas pertanyaan ini memperkuat kesan bahwa proses hukum masih sangat rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan procedural.

Peran Advokat dan Harapan Reformasi Hukum

Dalam konteks ini, peran advokat menjadi semakin penting sebagai penyeimbang kekuasaan negara agar tidak berjalan tanpa batas. Advokat harus memastikan prinsip due process of law tetap dijaga, terutama dalam kasus-kasus yang menyita perhatian publik seperti ini.

Meski begitu, pembaruan hukum pidana 2026 tetap menyimpan harapan besar bagi perbaikan sistem hukum Indonesia, asalkan implementasi di lapangan bisa ditingkatkan dengan ketat dan transparan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus Dr. Tifa dan Roy Suryo adalah gambaran nyata bahwa reformasi hukum tidak cukup hanya dengan perubahan aturan. Langkah yang dinilai kontroversial dalam penegakan hukum justru bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik yang lebih dalam terhadap sistem hukum nasional.

Jika ketidakpastian dan inkonsistensi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin skeptis terhadap keadilan yang dijanjikan. Lebih jauh, hal ini bisa menggerus legitimasi lembaga hukum dan memperkuat praktik kekuasaan yang tidak terkontrol, sebuah paradoks yang harus segera diatasi.

Ke depan, publik harus memantau perkembangan penegakan hukum dalam kasus ini dan kasus-kasus lain yang serupa sebagai tolok ukur keberhasilan reformasi hukum pidana 2026. Transparansi, konsistensi, dan keterbukaan proses adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada sistem hukum Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi artikel lengkap di SINDOnews dan ikuti perkembangan terkini di media resmi hukum nasional.