Menimbang Kembali Hukuman Mati di Indonesia: Kasus Narkoba dan Hak Hidup

Kasus penyelundupan narkotika hampir dua ton sabu-sabu yang berhasil diungkap aparat di perairan Kepulauan Riau pada Mei 2025 kembali menjadi sorotan dalam perdebatan mengenai hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia. Penangkapan kapal tanker yang membawa muatan narkoba tersebut dilakukan oleh tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI Angkatan Laut, dan Bea Cukai pada 21 Mei 2025 sekitar pukul 05.05 WIB. Puluhan kardus berisi sabu-sabu ditemukan tersembunyi di berbagai bagian kapal, dan beberapa awak kapal diamankan untuk proses hukum selanjutnya.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam, salah satu Anak Buah Kapal (ABK) sempat dituntut dengan pidana mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, majelis hakim akhirnya memutuskan hukuman penjara lima tahun karena ABK tersebut dinilai hanya berperan sebagai perantara dalam jaringan tersebut. Putusan ini memicu diskusi luas tentang proporsionalitas dan keadilan penjatuhan hukuman mati, khususnya dalam kasus narkotika.

Perdebatan tentang Hukuman Mati dan Hak Hidup

Hukuman mati sering dianggap oleh sebagian pihak sebagai simbol ketegasan negara dalam memerangi kejahatan narkotika yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Namun, bagi kalangan lain, kasus tersebut menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman paling berat karena menyangkut prinsip dasar hak hidup manusia.

Hak hidup adalah prinsip fundamental dalam hukum hak asasi manusia, yang ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Komite Hak Asasi Manusia PBB menegaskan bahwa hukuman mati hanya boleh dikenakan untuk "kejahatan paling serius" yang biasanya berarti kejahatan dengan unsur kekerasan yang menghilangkan nyawa. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati pada kasus narkotika, yang umumnya tidak langsung menyebabkan hilangnya nyawa, kerap mendapat kritik karena tidak sejalan dengan standar internasional.

Di tingkat nasional, Undang-Undang Dasar 1945 juga melindungi hak hidup dalam Pasal 28A dan 28I ayat (1), yang menyebutkan bahwa hak hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Meski demikian, hukum pidana Indonesia masih mempertahankan hukuman mati sebagai opsi pidana, terutama dalam Undang-Undang Narkotika.

Reformasi Hukum Pidana dan Pendekatan Ultimum Remedium

Pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan signifikan. Hukuman mati kini tidak lagi menjadi pidana pokok, melainkan pidana khusus yang bersifat alternatif dan hanya dipakai sebagai ultimum remedium atau jalan terakhir.

Selain itu, KUHP baru mengenalkan mekanisme masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati. Jika selama masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan perubahan perilaku positif, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Langkah ini mencerminkan reformasi hukum yang berusaha menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

Efektivitas Hukuman Mati dalam Penanggulangan Narkoba

Selain aspek normatif dan hak asasi, efektivitas hukuman mati juga menjadi titik perdebatan. Laporan Amnesti Internasional 2024 mencatat setidaknya terdapat 85 vonis hukuman mati baru di Indonesia, dengan 64 kasus terkait narkotika dan sisanya pembunuhan. Namun, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa hukuman mati tidak secara signifikan lebih efektif dalam menurunkan angka kejahatan dibandingkan hukuman penjara jangka panjang.

Proses peradilan bagi terpidana mati juga panjang dan kompleks, meliputi sidang tingkat pertama, banding, kasasi, hingga permohonan grasi. Hal ini memerlukan sumber daya besar dan menciptakan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi terpidana yang menunggu eksekusi.

Alternatif Pendekatan dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika

Banyak negara mulai beralih ke pendekatan yang lebih menekankan pencegahan, rehabilitasi, dan pemutusan jaringan kejahatan. Penegakan hukum tetap dilakukan secara tegas, namun fokus diarahkan pada:

• Pengawasan ketat jalur perbatasan dan pelabuhan
• Penguatan intelijen penegakan hukum
• Perbaikan faktor sosial dan ekonomi yang mendorong munculnya kejahatan

Peredaran narkotika bukan hanya masalah hukum pidana, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi yang melibatkan jaringan kriminal transnasional. Oleh karena itu, upaya komprehensif menjadi kunci keberhasilan jangka panjang.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus terbaru ini membuka kembali pintu dialog penting tentang keberadaan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks kejahatan narkotika yang kompleks dan multi-dimensi. Penjatuhan hukuman mati sebagai simbol ketegasan negara harus disandingkan dengan prinsip keadilan, efektivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Hukuman mati yang dipertahankan tanpa kajian mendalam dan tanpa mempertimbangkan alternatif bisa berpotensi merusak citra sistem hukum Indonesia di mata dunia dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana. Reformasi KUHP yang mengubah posisi hukuman mati menjadi ultimum remedium dan memberikan masa percobaan selama 10 tahun merupakan langkah progresif yang layak diapresiasi dan didukung.

Ke depan, publik dan pembuat kebijakan harus fokus pada pembangunan sistem hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga manusiawi, berorientasi pada rehabilitasi, dan pencegahan. Pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi akan lebih efektif dalam mengatasi kejahatan narkotika yang berakar dalam berbagai lapisan masyarakat.

Dengan begitu, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang kuat sekaligus menghormati hak hidup dan martabat manusia, menempatkan negara sebagai pelindung sekaligus penegak keadilan yang beradab.

Raihan Muhammad adalah pegiat HAM dan peneliti di lembaga hak asasi manusia yang aktif mengamati perkembangan politik dan hukum di Indonesia.