BPDLH Gandeng Lembaga Perantara Perkuat Pembiayaan Perhutanan Sosial Lewat Blended Finance

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) resmi memulai implementasi Proyek Enhancing Community Capacity and Initiating Blended Finance for Social Forestry Enterprises atau yang dikenal sebagai Blended Finance Model (BFM). Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPDLH dan delapan Lembaga Perantara terpilih di Jakarta pada Selasa, 22 April 2026.

Skema Blended Finance untuk Perhutanan Sosial

Dalam sambutannya, Enik Ekowati, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan, menegaskan bahwa skema BFM merupakan instrumen penting untuk membuka akses pembiayaan kepada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang selama ini belum sepenuhnya bankable. Proyek ini menjadi pilar utama dalam mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030 melalui transformasi ekonomi masyarakat dari skala subsisten ke usaha produktif berorientasi pasar.

Enik juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara Lembaga Perantara dengan instansi di tingkat tapak, seperti Balai Perhutanan Sosial dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), guna memastikan keselarasan program dengan rencana pengelolaan kawasan dan pembangunan daerah.

Sinergi Multi-Pihak dalam Implementasi Proyek

Proyek BFM merupakan inisiatif strategis yang mengadopsi pendekatan blended finance, yakni penggabungan sumber daya publik, dukungan mitra pembangunan, dan potensi pembiayaan lain untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.

BPDLH menjalankan proyek ini dengan sinergi bersama Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dan Global Green Growth Institute (GGGI). Kementerian Kehutanan bertugas memastikan keselarasan program dengan kebijakan nasional, sementara GGGI menyediakan dukungan teknis dan penguatan kapasitas. BPDLH bertanggung jawab mengelola tata kelola program agar implementasi dapat berlangsung hingga tingkat tapak, yang merupakan penerima manfaat langsung.

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menegaskan,

“Penandatanganan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan titik awal transformasi pembiayaan di sektor Perhutanan Sosial agar lebih inklusif dan berkelanjutan. Tantangan utama Perhutanan Sosial bukan hanya akses legal, tapi juga penguatan usaha dan keberlanjutan ekonomi di tingkat tapak. Inilah peran blended finance menjembatani kesenjangan tersebut.”

Dukungan Internasional dan Seleksi Ketat Lembaga Perantara

Dukungan pendanaan internasional juga menjadi pilar penting proyek ini. Saul Hathaway dari Forest Investment Adviser UKFCDO menyampaikan bahwa dana dari Pemerintah Inggris diharapkan dapat memitigasi risiko investasi di sektor lanskap, mempercepat akses modal bagi masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan Indonesia.

Selain itu, sesuai pernyataan Charlotte Türk, Asia Regional Investment Lead GGGI, proyek ini bertujuan menciptakan mekanisme blended finance yang memberdayakan sektor perhutanan sosial lewat asistensi teknis, inkubasi bisnis, dan penguatan model bisnis. Dana hibah digunakan sebagai instrumen katalitik yang didukung mekanisme mitigasi risiko (de-risking) dan penjaminan oleh BPDLH agar usaha KUPS dapat mencapai kelayakan kredit komersial.

Proses seleksi Lembaga Perantara dilakukan secara ketat dan transparan oleh tim teknis lintas institusi dari BPDLH, Kementerian Kehutanan, dan GGGI. Dari 40 proposal yang masuk, terpilih 10 proposal terbaik dari 8 lembaga yang memenuhi kriteria, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Utama BPDLH Nomor KEP-52/BPDLH/2026.

Penyaluran dana akan didistribusikan untuk program-program yang tersebar di 7 provinsi, mencakup 18 kabupaten/kota, melibatkan 65 KUPS, dan menginisiasi 16 Integrated Area Development (IAD).

Penguatan Natural Capital dan Keterlibatan Sektor Swasta

Proyek BFM juga dirancang untuk memperkuat natural capital melalui pola agroforestri yang menyeimbangkan produktivitas ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Selain dukungan dari mitra pembangunan internasional seperti UKFCDO, World Bank, UNDP, UNEP, GIZ, dan FAO, sektor swasta juga dilibatkan sebagai offtaker.

• Perusahaan seperti Olam, Mars, dan Mio hadir untuk membuka peluang pasar dan menjamin akses serta kepastian harga produk KUPS selama implementasi proyek.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, inisiatif BPDLH melalui Blended Finance Model ini merupakan terobosan penting dalam pembiayaan perhutanan sosial yang selama ini menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha masyarakat hutan. Pendekatan yang mengintegrasikan berbagai sumber dana serta menghadirkan peran aktif sektor swasta, pemerintah, dan mitra pembangunan, menunjukkan sinergi yang mampu mempercepat transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.

Lebih dari itu, proyek ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga secara eksplisit mengedepankan pelestarian lingkungan melalui agroforestri dan penguatan natural capital. Ini menjadi langkah krusial dalam mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030, yang menuntut keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi hutan.

Ke depan, penting untuk terus memantau bagaimana implementasi di tingkat tapak berjalan, terutama dalam mengatasi tantangan legal dan teknis yang mungkin muncul. Peran Lembaga Perantara dan koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar program ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk perkembangan terbaru seputar pembiayaan dan kebijakan perhutanan sosial, pembaca dapat mengikuti [sumber resmi BPDLH](https://megapolitan.antaranews.com/berita/526223/bpdlh-gandeng-lembaga-perantara-perkuat-transformasi-pembiayaan-perhutanan-sosial) dan laporan dari Kompas.