AMT Pertanyakan 99 Dapur MBG di Tasikmalaya Beroperasi Tanpa PBG, Hukum Tajam ke Bawah?

Kota Tasikmalaya menghadapi sorotan serius terkait penegakan hukum yang dianggap tidak adil dan tajam ke bawah. Ketua Umum Asosiasi Masyarakat Tasikmalaya (AMT) mengungkapkan keprihatinan atas keberadaan 99 dapur MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang beroperasi tanpa memiliki Perizinan Bangunan Gedung (PBG).

Situasi ini menjadi ironi besar dalam supremasi hukum di tingkat lokal, dimana aturan yang ketat justru lebih sering diterapkan pada pelaku usaha kecil dan masyarakat biasa, sementara pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu, seperti dapur MBG yang beroperasi tanpa izin, terkesan dibiarkan.

Dapur MBG dan Permasalahan Perizinan di Tasikmalaya

Dapur MBG merupakan program sosial yang menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat kurang mampu. Namun, keberadaannya yang kini mencapai hampir seratus unit di Kota Tasikmalaya menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan perizinan.

Ketua Umum AMT menegaskan, pihaknya sangat prihatin karena meskipun dapur-dapur ini beroperasi tanpa PBG, tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum setempat. Padahal, PBG merupakan syarat wajib untuk memastikan keamanan bangunan dan kelayakan operasional.

"Kami mempertanyakan mengapa 99 dapur MBG ini bisa beroperasi tanpa PBG, sementara usaha kecil lainnya harus melewati proses panjang dan ketat. Ini jelas bentuk hukum tajam ke bawah," ujar Ketua Umum AMT.

Implikasi Penegakan Hukum yang Tidak Merata

Kasus ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum di Kota Tasikmalaya. Ketidakseragaman perlakuan terhadap pelanggaran perizinan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat hukum dan pemerintah daerah.

• Dampak pada Pelaku Usaha Kecil: Mereka yang patuh pada aturan harus menghadapi proses perizinan yang rumit dan denda jika melanggar.
• Dampak pada Dapur MBG: Terkesan kebal hukum, tapi juga berisiko bagi keselamatan masyarakat karena bangunan tidak memenuhi standar.
• Kepercayaan Publik: Menurun akibat persepsi bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil.

Tanggapan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Tasikmalaya atau aparat penegak hukum mengenai langkah penertiban dapur MBG tanpa PBG tersebut. Masyarakat dan AMT berharap ada klarifikasi serta tindakan nyata untuk menegakkan aturan secara konsisten.

Kondisi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan dan prosedur perizinan serta memperkuat pengawasan demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan transparan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus ini bukan sekadar soal perizinan bangunan, melainkan cerminan masalah sistemik dalam penegakan hukum di tingkat daerah. Ketika hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas, maka ketidakadilan sosial dan ketidakpercayaan publik akan kian menguat.

Selain itu, keberadaan dapur MBG yang tanpa izin juga menimbulkan risiko keselamatan bagi masyarakat penerima bantuan. Pemerintah wajib memastikan bahwa semua fasilitas publik, meski untuk kegiatan sosial, memenuhi standar keamanan dan legalitas.

Ke depan, masyarakat harus mengawasi perkembangan kasus ini dan menuntut transparansi serta kesetaraan dalam penerapan hukum. Langkah ini penting agar supremasi hukum yang sejati dapat ditegakkan di Kota Tasikmalaya dan menjadi contoh bagi daerah lain.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat mengikuti perkembangan berita ini melalui sumber asli Wartatasik.com dan media lokal terpercaya lainnya.