Praperadilan Yaqut Ditolak: Kuasa Hukum Sebut Ini Preseden Buruk Hukum KUHAP

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kembali menjadi sorotan setelah menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Keputusan ini memicu kontroversi karena kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, menilai putusan tersebut merupakan preseden yang tidak baik bagi keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru.

Penolakan Praperadilan dan Kritik Kuasa Hukum

Dalam sidang putusan yang berlangsung pada Rabu, 11 Maret 2026, Mellisa Anggraini menyampaikan keberatannya secara gamblang. Menurutnya, hakim PN Jaksel tidak mempertimbangkan aspek kualitas dan relevansi alat bukti yang diajukan oleh pihak termohon dalam perkara ini.

“Kami rasa ini menjadi sebuah preseden yang tidak baik terkait keberlakuan KUHAP yang baru. Ada ketidakpastian hukum di sini,” ujar Mellisa usai sidang.

Selain itu, Mellisa juga menyoroti bahwa majelis hakim tidak membahas secara mendalam mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menetapkan status tersangka. Padahal, kewenangan tersebut sudah diatur secara jelas dalam KUHAP dan Undang-Undang KPK, walaupun beberapa ketentuannya telah dihapus dalam revisi undang-undang.

Latar Belakang KUHAP dan Kewenangan KPK

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan payung hukum utama yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana di Indonesia, termasuk mekanisme praperadilan. Dalam beberapa tahun terakhir, KUHAP mengalami revisi yang memicu perdebatan, terutama mengenai kewenangan lembaga penegak hukum seperti KPK.

KPK sebagai lembaga independen memiliki mandat kuat untuk memberantas korupsi. Namun, revisi Undang-Undang KPK tahun-tahun terakhir menghapus beberapa ketentuan yang sebelumnya memberikan kewenangan lebih luas kepada KPK, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penetapan tersangka dan proses praperadilan.

Dalam kasus Yaqut, pihak kuasa hukum menilai bahwa hakim tidak cukup mempertimbangkan aturan KUHAP dan kewenangan KPK yang berlaku, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap implementasi hukum yang konsisten dan adil.

Reaksi Publik dan Implikasi Putusan

Putusan PN Jaksel yang menolak praperadilan Yaqut ini menyulut berbagai reaksi baik dari kalangan hukum maupun masyarakat luas. Beberapa pihak menilai hal ini sebagai penguatan posisi KPK dalam pemberantasan korupsi, namun tidak sedikit pula yang mengkritik karena dianggap mengabaikan hak-hak tersangka dan prinsip peradilan yang adil.

• Potensi ketidakpastian hukum akibat tidak diperhatikannya dalil-dalil pembelaan secara menyeluruh.
• Risiko preseden buruk bagi kasus-kasus praperadilan selanjutnya, khususnya yang melibatkan lembaga penegak hukum.
• Pengaruh terhadap kepercayaan publik pada sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penolakan praperadilan atas nama Yaqut Cholil Qoumas bukan sekadar persoalan hukum teknis semata, melainkan mencerminkan sebuah tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia terkait kejelasan dan kepastian hukum. Ketidakpastian dalam penegakan KUHAP versi terbaru dan kewenangan KPK berpotensi menimbulkan gap antara harapan publik terhadap pemberantasan korupsi dan prinsip perlindungan hak asasi tersangka.

Selain itu, preseden yang tercipta dari putusan ini sangat mungkin memengaruhi proses hukum di masa mendatang, di mana hakim-hakim lain bisa saja mengabaikan dalil penting yang diajukan oleh pihak tersangka atau kuasa hukumnya. Ini tentu merugikan asas praduga tidak bersalah dan hak untuk mendapatkan proses hukum yang fair.

Ke depan, publik dan pembuat kebijakan perlu mengawal dan mendorong revisi aturan KUHAP dan Undang-Undang KPK agar lebih jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang bias dan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum adalah musuh utama bagi penegakan keadilan.

Perkembangan kasus Yaqut ini akan terus menjadi sorotan, terutama bagaimana implikasi putusan praperadilan ini bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia. Para pihak diharapkan lebih transparan dan terbuka dalam proses hukum demi menjaga kepercayaan masyarakat.