MUI Gelar Muzakarah Hukum Nasional dan Apresiasi untuk Rakyat Miskin Juli 2026

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Bidang Hukum akan menggelar Muzakarah Hukum Nasional dan Apresiasi Hukum Bagi Rakyat Miskin pada tanggal 2–3 Juli 2026 di Hotel Sahid, Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian persiapan menuju Pra-Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026.

Persiapan Strategis Menuju Pra-KUII VIII

Ketua Bidang Hukum MUI, Dr Wahiduddin Adams, menyatakan bahwa muzakarah ini merupakan agenda yang tidak bisa dipisahkan dari persiapan Pra-KUII VIII. Forum ini bertujuan untuk memperkuat peran MUI dalam merespons berbagai persoalan hukum nasional yang sedang berkembang dan sekaligus menyusun rekomendasi yang akan menjadi masukan strategis dalam Kongres Umat Islam Indonesia VIII.

"Yang disiapkan dan dilaksanakan pada muzakarah ini tidak terlepas dari persiapan Pra-Kongres Umat Islam Indonesia VIII Tahun 2026," jelas Wahiduddin kepada MUI Digital di Kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Penguatan Kerja Sama dengan Lembaga Negara

Selain membahas isu hukum nasional, acara ini juga akan menjadi momen penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara MUI dengan Komisi Yudisial dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kerja sama ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan program Bidang Hukum MUI periode 2025–2030, yang lebih responsif terhadap dinamika hukum dan sosial di Indonesia.

Apresiasi untuk Penegak Hukum yang Berpihak pada Rakyat Miskin

Salah satu agenda utama dalam muzakarah ini adalah pemberian penghargaan kepada aparat dan lembaga penegak hukum yang dinilai memiliki keberpihakan kuat terhadap rakyat miskin dan kaum dhuafa. Wahiduddin Adams menegaskan bahwa penghargaan ini dimaksudkan sebagai inspirasi dan motivasi bagi penegak hukum agar terus menghadirkan keadilan sosial.

"Kami ingin memberikan apresiasi kepada penegak hukum yang berpihak kepada masyarakat miskin. Harapannya, penghargaan ini dapat menjadi inspirasi dan mendorong semakin banyak penegak hukum untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat," ujar Wahiduddin.

Rapat Koordinasi dan Sinergi Program Hukum MUI

Pada hari kedua pelaksanaan, MUI akan mengadakan rapat koordinasi Bidang Hukum bersama perwakilan MUI dari seluruh provinsi di Indonesia. Forum ini berfungsi sebagai platform untuk menghimpun berbagai persoalan hukum yang terjadi di daerah sekaligus menyinergikan program kerja antara MUI pusat dan daerah.

Hasil muzakarah dan rapat koordinasi tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi dan pokok-pokok pikiran MUI yang akan disampaikan dalam Kongres Umat Islam Indonesia VIII, sebagai masukan penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan.

Partisipasi Narasumber dari Berbagai Lembaga

Menurut Wahiduddin, kegiatan ini akan melibatkan berbagai narasumber dari lembaga pemerintah dan negara, di antaranya Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta institusi lainnya. Kehadiran para ahli ini diharapkan dapat memperkaya diskusi dan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan berkualitas.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, inisiatif MUI menggelar muzakarah hukum nasional sekaligus memberikan apresiasi kepada penegak hukum yang berpihak pada rakyat miskin adalah langkah yang sangat strategis. Hal ini menunjukkan komitmen MUI untuk tidak hanya menjadi lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai pengawal keadilan sosial dan hukum di Indonesia. Dengan penguatan kerja sama bersama Komisi Yudisial dan KPPU, MUI menegaskan posisinya sebagai mitra kritis pemerintah yang dapat memberikan masukan konstruktif dalam perumusan kebijakan hukum nasional.

Kegiatan ini juga penting karena menghadirkan sinergi antara MUI pusat dan daerah, yang selama ini sering mengalami tantangan koordinasi. Melalui rapat koordinasi dan pengumpulan isu hukum daerah, MUI dapat lebih efektif dalam menyuarakan kepentingan umat di seluruh Indonesia, terutama kelompok rentan seperti rakyat miskin dan dhuafa.

Ke depan, para pengamat dan masyarakat harus mengawasi bagaimana rekomendasi dari muzakarah ini diimplementasikan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Apakah penghargaan kepada penegak hukum berpihak rakyat miskin dapat memicu perubahan nyata di lapangan? Ini adalah pertanyaan penting yang layak untuk diikuti perkembangannya.

Untuk informasi lebih lengkap dan update terkini, kunjungi sumber resmi MUI di mui.or.id dan berita hukum terpercaya lainnya.