OpenAI Tawarkan Kepemilikan 5% kepada Pemerintahan Trump di Tengah Pengawasan AI

OpenAI, perusahaan di balik inovasi ChatGPT, sedang melakukan pembicaraan untuk memberikan 5% saham perusahaan kepada pemerintahan Donald Trump. Langkah ini muncul di tengah meningkatnya pengawasan pemerintah Amerika Serikat terhadap perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan (AI) yang semakin berkembang pesat.

Menurut laporan Financial Times yang dikutip CNN, pembicaraan ini masih pada tahap awal dan tidak hanya melibatkan OpenAI. Perusahaan AI lainnya di AS juga dikabarkan sedang mempertimbangkan skema serupa untuk memberikan saham kepada pemerintah guna mempererat hubungan dan mendapatkan kepercayaan dari pejabat pemerintahan.

Alasan dan Nilai Saham yang Ditawarkan

Sam Altman, CEO OpenAI, menyatakan bahwa pemberian saham ini bertujuan agar masyarakat luas dapat turut merasakan manfaat finansial dari kemajuan teknologi AI. Sebuah saham sebesar 5% di OpenAI berdasarkan putaran pendanaan terakhir perusahaan, yang menilai OpenAI sebesar 852 miliar dolar AS, berarti senilai sekitar 42,6 miliar dolar AS.

Konsep ini diharapkan dapat meredam kritik dan kekhawatiran terhadap AI, yang dianggap mengancam pekerjaan di berbagai sektor dan memiliki implikasi keamanan nasional yang luas. Dengan memberikan bagian kepemilikan kepada publik melalui pemerintah, diharapkan teknologi ini bisa lebih diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Inisiatif Pemerintah dan Tanggapan Terhadap AI

Pada bulan Juni 2026, Presiden Donald Trump menyatakan rencananya untuk bertemu dengan para eksekutif utama perusahaan AI guna membahas kemungkinan memberikan bagian kepemilikan kepada publik. Ia menegaskan bahwa Gedung Putih sedang menimbang berbagai opsi kemitraan yang memungkinkan pemerintah mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan pesat industri AI.

Namun, pengawasan ketat masih terus berlanjut. Baik OpenAI maupun perusahaan pesaingnya, Anthropic, mengalami penundaan dalam peluncuran model AI terbaru mereka akibat pemeriksaan pemerintah. Anthropic bahkan melaporkan bahwa pemerintah AS telah mencabut kontrol ekspor pada model-model canggih mereka setelah negosiasi intensif.

Sumber yang mengetahui situasi tersebut menyebutkan bahwa Gedung Putih meminta OpenAI untuk membatasi peluncuran model GPT 5.6 hanya kepada sejumlah mitra terbatas yang mendapat persetujuan pemerintah, karena kemampuan model ini yang sangat maju.

Model Kepemilikan Publik ala Dana Kekayaan Alaska

Sam Altman dan eksekutif OpenAI lainnya mengusulkan agar perusahaan-perusahaan AI terkemuka di AS mengalokasikan 5% ekuitas mereka ke sebuah badan investasi publik yang mirip dengan Alaska Permanent Fund. Dana tersebut akan menginvestasikan kekayaan yang dihasilkan teknologi AI ke dalam pasar saham dan membagikan dividen kepada publik, termasuk warga yang tidak berinvestasi secara langsung di pasar keuangan.

Namun, realisasi skema ini kemungkinan memerlukan persetujuan dari Kongres AS dan belum jelas apakah perusahaan AI lain mendukung ide tersebut. Pada April 2026, OpenAI secara resmi mengajukan gagasan pembentukan "dana kekayaan publik" yang memberikan setiap warga negara bagian saham dalam pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh AI.

Langkah Pemerintah Memperkuat Posisi Teknologi

Presiden Trump menjadikan kepemimpinan Amerika dalam teknologi canggih, termasuk AI, sebagai prioritas utama pemerintahannya. Contohnya, pada Agustus 2026, pemerintah AS mengambil saham sebesar 10% di perusahaan pembuat chip Intel senilai 8,9 miliar dolar AS sebagai bagian dari strategi penguatan industri teknologi domestik.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, inisiatif OpenAI menawarkan saham kepada pemerintahan Trump bukan hanya soal keuntungan finansial semata. Ini merupakan strategi langkah yang cerdas untuk menghadapi tekanan regulasi yang semakin ketat dan membangun hubungan yang lebih erat dengan pembuat kebijakan AS.

Namun, potensi dampak jangka panjangnya sangat besar. Jika skema ini berhasil, pemerintah AS bisa memiliki pengaruh signifikan dalam arah perkembangan teknologi AI melalui kepemilikan saham langsung di perusahaan-perusahaan kunci. Ini bisa menjadi game-changer dalam bagaimana teknologi canggih dikembangkan dan diatur di masa depan, sekaligus memberikan warga negara bagian peluang untuk ikut menikmati keuntungan ekonomi dari AI.

Meski begitu, diperlukan pengawasan transparan agar kepemilikan ini tidak menjadi alat politisasi teknologi yang dapat menghambat inovasi. Publik juga perlu terus mengikuti perkembangan negosiasi ini karena keputusan yang diambil akan berdampak luas pada industri teknologi dan kebijakan nasional ke depan.

Untuk informasi terbaru tentang perkembangan pembicaraan ini dan pengaruhnya terhadap industri teknologi global, pembaca disarankan untuk terus mengikuti berita terpercaya dan analisis mendalam.