3 dari 5 Anak RI Memalsukan Usia untuk Akses Media Sosial, Ini Sebab dan Dampaknya

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) menjadi langkah penting pemerintah Indonesia dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak. Namun, penerapannya menghadapi tantangan besar, terutama dari kebiasaan anak-anak yang memalsukan usia saat membuat akun di media sosial.

Tiga dari Lima Anak RI Memalsukan Usia di Media Sosial

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengungkapkan hasil survei yang menjadi acuan pemerintah, dimana 3 dari 5 anak di Indonesia diketahui menggunakan usia palsu untuk dapat mengakses platform media sosial yang memiliki batasan usia minimal. Fenomena ini menggambarkan celah signifikan dalam implementasi PP TUNAS.

"Ada satu survei yang menunjukkan kalau ada lima anak, tiga anak dipastikan memalsukan usianya untuk bisa masuk ke media sosial. Ini sudah umum terjadi," ujar Nezar dalam pernyataan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan pada 4 Juli 2026.

Praktik pemalsuan usia ini menunjukkan bahwa proses verifikasi usia yang selama ini mengandalkan teknologi dari platform digital ternyata belum cukup efektif. Anak-anak dengan mudah menyiasati batasan usia sehingga tetap dapat mengakses konten yang seharusnya terbatas untuk kelompok usia tertentu.

Peran Platform Digital dalam Verifikasi Usia

Menanggapi hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Komdigi meminta seluruh platform digital untuk memperkuat sistem identifikasi usia pengguna, namun dengan tetap menjaga prinsip perlindungan data pribadi.

"Kita sudah sampaikan kepada platform karena yang bisa meregulasi ini adalah platform dengan solusi teknologi yang mereka miliki. Namun identifikasi usia juga harus tetap mematuhi prinsip perlindungan data pribadi," jelas Nezar.

Beberapa platform sudah mulai menerapkan sistem verifikasi yang lebih ketat, memanfaatkan algoritma untuk mengenali pola penggunaan akun yang diduga dimiliki oleh anak di bawah umur. Misalnya, ketika akun mengakses konten yang tidak sesuai kelompok usia, platform dapat mendeteksi dan mengambil tindakan, seperti pembatasan akses atau penonaktifan akun.

• Penggunaan algoritma untuk mendeteksi pola penggunaan anak di bawah umur.
• Pembatasan akses akun yang terindikasi usia palsu.
• Peningkatan sistem verifikasi usia oleh platform digital.

Nezar menegaskan, "Beberapa platform sudah mulai melakukan pembatasan. Ada anak yang sebelumnya memiliki akun, tetapi kemudian tidak dapat lagi mengakses akunnya karena teridentifikasi sebagai pengguna di bawah umur."

Keterlibatan Orang Tua dan Mekanisme Pendampingan

Selain teknologi, keterlibatan orang tua menjadi faktor kunci dalam melindungi anak saat beraktivitas di dunia digital. Pemerintah mendorong penggunaan mekanisme parental guidance atau akun pendamping yang memungkinkan pengawasan aktivitas digital anak secara lebih efektif.

"Sebagai orang tua kita memang harus lebih intens mendampingi anak. Pendekatan keluarga tetap menjadi bagian penting dalam perlindungan anak di ruang digital," ujar Nezar.

Pengawasan orang tua ini menjadi pelengkap dari upaya pemerintah dan platform digital dalam menerapkan PP TUNAS, sehingga anak dapat terhindar dari risiko negatif yang mungkin timbul akibat akses tanpa pengawasan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, fakta bahwa 3 dari 5 anak memalsukan usia untuk bermain media sosial menandakan bahwa batasan usia berbasis teknologi saja tidak cukup untuk melindungi anak-anak di dunia digital. Ini adalah indikasi kuat bahwa pengawasan dan pendidikan digital dari keluarga dan sekolah juga harus diperkuat.

Lebih jauh, pemerintah dan platform digital perlu berinovasi dalam sistem verifikasi usia yang tidak hanya mengandalkan data deklaratif, tapi juga metode autentikasi yang lebih akurat tanpa mengorbankan privasi pengguna. Jika tidak, celah pemalsuan usia akan terus dimanfaatkan, membuka risiko anak mendapat akses ke konten yang tidak layak atau berbahaya.

Ke depan, publik harus mengawasi bagaimana implementasi PP TUNAS berjalan, terutama dalam memastikan bahwa teknologi dan pendekatan keluarga bisa berjalan sinergis. Masyarakat juga perlu didorong untuk lebih aktif memahami pentingnya perlindungan digital bagi anak agar ruang digital Indonesia semakin aman dan sehat.

Untuk informasi lebih lanjut terkait regulasi dan perlindungan anak di dunia digital, Anda dapat membaca laporan lengkap di sini serta mengikuti update dari Kementerian Kominfo.