Pakar Hukum Dukung Pengusutan Skandal Korupsi Batu Bara Rp 5 T oleh Kortas Tipikor Polri

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, memberikan dukungan penuh kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam pengusutan skandal korupsi batu bara senilai Rp 5 triliun yang menjadi penyebab blackout di Sumatera dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Feri menegaskan pentingnya pengusutan kasus ini secara menyeluruh agar praktik korupsi dalam bisnis batu bara tidak terulang kembali.

"Tentu saja upaya Polri perlu didukung untuk mengungkap skandal blackout ini dan permainannya seperti apa," ujar Feri kepada wartawan, Kamis (9/7/2026), seperti dikutip dari detikNews.

Skandal Korupsi Batu Bara dan Dampaknya pada Blackout

Kasus korupsi ini berasal dari penyimpangan dalam proses pemenuhan pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang terjadi sejak tahun 2018 hingga 2026. Penyimpangan tersebut menyebabkan pasokan batu bara tidak mencukupi, sehingga memicu blackout besar-besaran di Sumatera dan sejumlah wilayah lain di Indonesia.

Feri menegaskan bahwa bisnis batu bara merupakan sektor besar dengan potensi praktik permainan hitam yang sangat luas. Oleh karena itu, pengusutan harus dilakukan secara maksimal dan tidak setengah-setengah.

"Harus diingat bisnis batu bara itu bisnis besar dan permainan hitamnya begitu besar jadi tidak bisa diungkap setengah-setengah dan itu harus maksimal dilakukan oleh kepolisian," tegas Feri.

Modus dan Dugaan Pelaku Dalam Kasus Ini

Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Totok Suharyanto, mengungkapkan bahwa penyidik telah menaikkan status kasus ini ke tingkat penyidikan sejak 4 Juli 2026. Investigasi menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh dua perusahaan, yaitu PT OBP dan PT BRA, dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara.

Selain itu, Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, menambahkan bahwa ada beberapa modus yang dilakukan para terduga pelaku, antara lain:

• Manipulasi dokumen pengadaan dan pasokan batu bara.
• Manipulasi kuantitas batu bara yang disuplai ke PLTU.
• Terjadinya penyimpangan pembayaran atau harga kontrak yang tidak sesuai dengan pasokan riil.

Hingga saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan, namun penyidik telah memeriksa 16 saksi dan menganalisis banyak dokumen terkait. Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.

Peran Pembuat Kebijakan dan Kejahatan Berkelompok

Menurut Feri, praktik korupsi sebesar ini tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja. Ia menilai ada keterlibatan pembuat kebijakan dan kelompok yang bekerja sama dalam skandal ini.

"Tidak mungkin korupsi tidak melibatkan pembuat kebijakan karena umumnya korupsi tidak bisa dilakukan satu pihak itu sendirian, dia merupakan kejahatan berkelompok yang tentu perlu diungkap seutuh-utuhnya agar kemudian permainan batu bara tidak terulang kembali,"

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pengusutan skandal korupsi batu bara yang memicu blackout ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga kunci untuk memperbaiki tata kelola energi nasional. Kasus ini menunjukkan betapa rentannya sistem pasokan energi terhadap praktik korupsi yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pengusaha hingga pembuat kebijakan.

Jika kasus ini tidak ditangani secara tuntas, potensi terjadinya blackout kembali sangat besar, yang akan berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengungkapan penuh dari kasus ini juga bisa menjadi momentum reformasi sektor energi dan mendorong transparansi dalam pengadaan bahan bakar fosil.

Ke depan, publik perlu mengawal perkembangan penyidikan ini agar tidak berhenti pada kasus kecil, melainkan mengarah pada perubahan sistemik yang mencegah praktik korupsi berulang. Pihak kepolisian dan lembaga terkait harus memastikan proses ini berjalan transparan dan akuntabel.

Untuk informasi lebih lanjut dan update perkembangan kasus ini, pembaca dapat mengikuti berita terbaru dari detikNews dan media terpercaya lainnya.