Sidang TKPSDA WS Pompengan Larona Bahas Penanganan Banjir 3 Sungai di Luwu Utara

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Pompengan Larona menggelar sidang penting terkait penanganan banjir di tiga sungai utama di Kabupaten Luwu Utara. Kegiatan ini berlangsung pada 2 Juli 2026 di Aula Laga Ligo, Kantor Bupati Luwu Utara, Kota Masamba.

Sidang ini membahas isu strategis banjir yang terjadi di Sungai Baliase, Sungai Masamba, dan Sungai Rongkong, yang selama ini memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Sebelum sidang, pada 1 Juli 2026, para anggota TKPSDA WS Pompengan Larona bersama PPK Tata Guna Air BBWS Pompengan Jeneberang, Areani, ST., MT., serta Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Luwu Utara, Rahayu, ST., melakukan peninjauan langsung ke lokasi tiga sungai tersebut.

Peninjauan Lapangan dan Upaya Penanganan Banjir

Peninjauan lapangan bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama banjir serta melihat langsung progres pengerukan sedimen di Sungai Baliase. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap rehabilitasi penguatan tebing di Sungai Masamba dan rencana penanganan Sungai Rongkong yang merupakan sungai rawan banjir.

• Pengerukan sedimen di Sungai Baliase untuk mengurangi risiko banjir.
• Rehabilitasi dan penguatan tebing di Sungai Masamba sebagai langkah mitigasi.
• Perencanaan penanganan Sungai Rongkong agar dapat mengatasi potensi banjir secara efektif.

Peran Pemerintah Daerah dan Sinergi Pengelolaan Sumber Daya Air

Sidang dibuka dengan sambutan dari Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, yang menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam menangani banjir. Menurutnya, pengelolaan banjir yang efektif sangat krusial untuk mendukung ketahanan pangan dan percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

Sementara itu, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Heriantono Walujadi, mengajak seluruh peserta untuk fokus pada tiga pilar utama pengelolaan sumber daya air, yaitu:

1. Konservasi sumber daya air untuk menjaga keberlanjutan ekosistem.
2. Pendayagunaan sumber daya air secara optimal untuk kebutuhan masyarakat.
3. Pengendalian daya rusak air guna mengurangi dampak bencana banjir dan erosi.

Kegiatan sidang ini secara resmi dibuka oleh Ketua TKPSDA WS Pompengan Larona, Ishak Amin Rusli, yang mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Forum ini menjadi wadah koordinasi strategis para pemangku kepentingan dalam merumuskan rekomendasi penanganan banjir di tiga sungai tersebut.

Prioritas Penanganan Banjir dalam Pembangunan Daerah

Penanganan banjir di Kabupaten Luwu Utara melalui pengelolaan Sungai Baliase, Masamba, dan Rongkong juga menjadi prioritas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat berkomitmen mengalokasikan anggaran melalui APBN dan APBD Provinsi Sulsel TA 2026 untuk mendukung berbagai program pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta mitigasi banjir dengan pendekatan Multi Year Program (MYP).

Menurut laporan sulselprov.go.id, sinergi antara pemerintah daerah, BBWS, dan masyarakat sangat vital agar penanganan banjir berjalan efektif dan berkelanjutan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, sidang TKPSDA WS Pompengan Larona ini merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mengatasi masalah banjir yang berulang di Kabupaten Luwu Utara. Banjir yang terjadi di tiga sungai utama tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian materi dan infrastruktur, tetapi juga mengancam ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Langkah sinergis yang melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa penanganan banjir bukan hanya tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan rekomendasi sidang dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan dengan pengawasan yang ketat.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa perubahan iklim dan pola curah hujan yang semakin ekstrem menuntut adaptasi pengelolaan sumber daya air yang lebih inovatif dan responsif. Masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dalam upaya mitigasi agar solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi lokal.

Ke depan, publik perlu terus memantau perkembangan implementasi program ini, terutama dalam hal pengerukan sedimen dan penguatan tebing sungai. Jika berhasil, ini dapat menjadi model pengelolaan bencana banjir yang efektif untuk daerah lain di Indonesia.