Presiden Venezuela Minta Raja Inggris Cairkan 30 Ton Emas Terdampar di BoE

Pemerintah sementara Venezuela mengajukan permintaan resmi kepada Raja Charles III agar segera melepaskan sekitar 30 ton cadangan emas yang selama ini tersimpan di Bank of England (BoE) dan dibekukan akibat sanksi Inggris. Permintaan ini didasari kebutuhan mendesak untuk memanfaatkan aset tersebut demi membiayai rekonstruksi pasca gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni 2026.

Permintaan Pencairan Emas untuk Pemulihan Pasca Gempa

Dalam konferensi video dengan para pejabat yang menangani pengungsian korban gempa, Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, mengungkapkan dirinya telah mengirim surat resmi kepada Raja Charles III. Ia menegaskan bahwa emas tersebut merupakan milik rakyat Venezuela dan harus digunakan untuk mengatasi dampak tragis dari bencana yang telah menewaskan sedikitnya 3.800 orang serta menghancurkan ribuan bangunan.

"Emas itu milik rakyat kita dan harus digunakan untuk mengatasi konsekuensi mengerikan dan tragis dari dua gempa bumi ini," tegas Rodríguez.

Rodríguez juga menambahkan bahwa pemerintah sementara sedang mengupayakan pemulihan berbagai aset Venezuela yang dibekukan di luar negeri agar dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

Upaya Diplomasi dan Bantuan Internasional

Selain surat kepada Raja Inggris, Rodríguez juga sedang berdiskusi dengan Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, untuk mencairkan Hak Penarikan Khusus (Special Drawing Rights/SDR) senilai US$3,568 miliar (sekitar Rp63,85 triliun) yang masih tertahan. Hal ini untuk menambah sumber dana dalam upaya pemulihan pasca bencana.

Namun, aset emas Venezuela yang disimpan di Bank of England masih belum bisa dipindahkan karena pengadilan Inggris menolak pengalihan kendali kepada pemerintahan Nicolás Maduro, yang tidak diakui sebagai otoritas sah. Rodríguez yang menjabat presiden sementara sejak Januari 2026, setelah penangkapan Maduro oleh militer Amerika Serikat, kembali menyerukan pencabutan sanksi agar aset negara dapat digunakan untuk pembangunan kembali.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Venezuela, Iván Gil, juga mendesak pembebasan aset negara yang dibekukan saat bertemu secara virtual dengan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).

"Kami memiliki rekening milik negara Venezuela di berbagai belahan dunia yang telah dibekukan sebagai akibat dari sanksi ilegal," kata Gil.

Skala Kerusakan dan Kebutuhan Dana Kemanusiaan

Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Tom Fletcher, menyatakan bahwa skala kerusakan gempa memaksa PBB meluncurkan permohonan dana darurat sebesar US$296 juta (sekitar Rp5,30 triliun) untuk mendukung operasi kemanusiaan di Venezuela.

Sejumlah negara dan lembaga internasional telah mengucurkan bantuan dengan total komitmen lebih dari US$600 juta (sekitar Rp10,74 triliun). Amerika Serikat sendiri menjanjikan bantuan lebih dari US$386 juta (sekitar Rp6,91 triliun), termasuk logistik berupa makanan, perlengkapan kebersihan, dan kebutuhan tempat penampungan yang disalurkan melalui Palang Merah, UNICEF, dan Program Pangan Dunia PBB.

Meski demikian, kebutuhan dana untuk pemulihan jangka panjang sangat besar. PBB memperkirakan total kerusakan fisik akibat gempa mencapai sekitar US$37 miliar (sekitar Rp662,3 triliun), sehingga bantuan yang diterima baru cukup untuk kebutuhan tanggap darurat seperti layanan kesehatan dan tempat penampungan sementara.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, permintaan pemerintah sementara Venezuela kepada Raja Charles III untuk mencairkan 30 ton emas yang tersimpan di Bank of England merupakan langkah strategis sekaligus penuh tantangan. Situasi ini menyoroti bagaimana politik internasional dan sanksi ekonomi dapat memperumit upaya kemanusiaan dalam situasi bencana.

Penolakan Inggris untuk mengalihkan kendali aset emas ke pemerintahan sementara yang didukung AS mengindikasikan adanya ketegangan geopolitik yang lebih luas, yang berpotensi memperlambat proses pemulihan di Venezuela. Masyarakat internasional perlu menimbang kembali dampak sanksi terhadap rakyat biasa yang kini tengah menghadapi krisis kemanusiaan serius.

Ke depan, perhatian harus difokuskan pada bagaimana akses terhadap aset negara dapat dijamin untuk tujuan kemanusiaan tanpa mengabaikan aspek hukum dan politik. Peran lembaga internasional seperti IMF dan PBB juga sangat vital dalam memastikan bantuan dapat disalurkan secara efektif dan transparan. Kami menyarankan pembaca untuk terus mengikuti perkembangan diplomasi dan bantuan kemanusiaan terkait gempa Venezuela yang dinamis ini.

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi sumber asli CNBC Indonesia dan berita internasional terpercaya lainnya.