Prabowo Tegaskan Defisit APBN Maksimal 3% Kecuali Darurat Besar

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa aturan tersebut akan tetap dipertahankan kecuali dalam kondisi darurat besar seperti pandemi COVID-19 yang pernah melanda dunia.

Dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Senin, 16 Maret 2026, Prabowo menyampaikan bahwa batas defisit 3% ini merupakan alat penting untuk mendisiplinkan pengelolaan keuangan negara. Ia menolak ide menaikkan batas defisit kecuali jika benar-benar terjadi keadaan darurat yang sangat berat.

"Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19," ujar Prabowo.

Sejarah dan Signifikansi Batas Defisit 3%

Indonesia menetapkan batas defisit APBN maksimal 3% sejak awal tahun 2000 sebagai pelajaran dari krisis keuangan Asia yang melanda pada akhir 1990-an. Batas ini menjadi pilar utama dalam menjaga disiplin fiskal dan menjadi salah satu indikator penting yang diperhatikan oleh para investor dalam menilai stabilitas ekonomi Indonesia.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa Indonesia pada awalnya mencontoh aturan Uni Eropa yang membatasi defisit fiskal maksimal 3%. Namun, ia mencatat bahwa kini banyak negara di kawasan Eropa tidak lagi mematuhi aturan tersebut, sementara Indonesia tetap berkomitmen untuk disiplin fiskal.

Prabowo Tolak Kebijakan Defisit Tinggi untuk Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya menolak pandangan ekonomi yang mengedepankan pertumbuhan tinggi dengan cara mengambil utang besar. Ia mengaku memiliki nilai-nilai konservatif yang diajarkan orang tuanya untuk selalu menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan yang ada.

"Saya harap kita tidak perlu mengubahnya. Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit, mungkin saya orang yang kuno," imbuh Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menilai Indonesia memiliki keuntungan strategis karena kekayaan sumber daya alam, seperti sawit dan batu bara, yang masih relatif murah dan dapat menjamin ketahanan nasional. Di sisi lain, pemerintah juga terus mengembangkan energi alternatif seperti panas bumi, tenaga surya, tenaga air, dan biofuel untuk mengurangi ketergantungan impor energi.

"Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien. Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber dari luar," ujarnya optimis.

Rencana Pelebaran Defisit dan Skenario Fiskal Pemerintah

Beberapa waktu lalu, muncul kabar pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menaikkan batas defisit APBN di atas 3%. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa rencana ini masih dalam tahap pemikiran dan belum ada keputusan final.

Purbaya juga menyoroti risiko penilaian negatif dari lembaga pemeringkat internasional jika batas defisit dinaikkan, meskipun dalam praktiknya banyak negara lain yang sudah melampaui batas 3%.

"Kalau secara fair, kan sekeliling kita sudah sedikit yang di bawah 3%, hampir nggak ada malah. Jadi kalau dari angka itu saja harusnya nggak ada masalah. Cuma mereka melihat hal lain dari kita yang sedang kita pelajari," jelas Purbaya.

Meski begitu, Purbaya menyatakan akan menjalankan perintah dari Presiden Prabowo bila ada instruksi resmi untuk menaikkan batas defisit.

Simulasi Skenario Defisit APBN

Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi kemungkinan pelebaran defisit APBN berdasarkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), nilai tukar rupiah, dan imbal hasil surat utang negara.

1. Skenario pertama: Harga ICP US$ 86 per barel, nilai tukar Rp 17.000 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,3%, dan yield surat utang 6,8%. Defisit diperkirakan mencapai 3,18% dari PDB.
2. Skenario moderat: Harga ICP naik ke US$ 97 per barel, nilai tukar Rp 17.300 per dolar AS, pertumbuhan turun ke 5,2%, yield surat utang naik ke 7,2%. Defisit diperkirakan melebar hingga 3,53% dari PDB.
3. Skenario terburuk: Harga minyak melonjak sampai US$ 115 per barel, nilai tukar melemah ke Rp 17.500 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi tetap 5,2%, yield surat utang 7,2%. Defisit berpotensi naik hingga 4,06% terhadap PDB.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan simulasi ini dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat, 13 Maret 2026.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penegasan Presiden Prabowo untuk menjaga defisit APBN maksimal 3% menunjukkan sikap konservatif dan berhati-hati dalam pengelolaan fiskal negara. Sikap ini penting untuk menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global dan lembaga pemeringkat internasional, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

Namun, ada tantangan besar dalam mengelola defisit APBN di tengah fluktuasi harga minyak dunia dan tekanan nilai tukar rupiah yang dapat memperbesar beban fiskal. Skenario pelebaran defisit yang disiapkan pemerintah bisa menjadi sinyal bahwa kebijakan fiskal tetap fleksibel asalkan dalam batas yang terukur.

Ke depan, publik perlu mengawasi bagaimana pemerintah memadukan disiplin fiskal dengan kebutuhan stimulus ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara. Pengembangan sumber energi alternatif juga menjadi kunci dalam mengurangi risiko ketergantungan impor dan menjaga ketahanan nasional.

Perkembangan kebijakan defisit APBN akan menjadi salah satu indikator utama yang menentukan arah perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pelaku ekonomi untuk terus memperbarui informasi dan memahami implikasi kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah.