Kapan Lebaran 2026? Jadwal Muhammadiyah dan Prediksi NU, BMKG, BRIN Berbeda

Penentuan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 di Indonesia berpotensi kembali berbeda seperti yang terjadi pada awal puasa lalu. Beberapa lembaga dan organisasi Islam menggunakan metode yang berbeda dalam menentukan awal bulan Syawal, sehingga tanggal Lebaran yang ditetapkan pun bisa bervariasi.

Hingga saat ini, Muhammadiyah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyampaikan prediksi masing-masing mengenai tanggal Lebaran 2026, sementara pemerintah masih menunggu hasil sidang isbat sebagai penentu resmi.

Jadwal Lebaran Muhammadiyah 2026

Muhammadiyah menjadi organisasi yang paling awal menetapkan tanggal Lebaran 2026. Melalui Maklumat Pimpinan Pusat, mereka menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Penetapan ini menggunakan metode hisab hakiki kontemporer yang mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Metode ini mengandalkan perhitungan astronomi tanpa menunggu pengamatan hilal secara langsung. Dengan demikian, Muhammadiyah lebih cepat dalam menetapkan tanggal Lebaran, namun bisa berbeda dengan hasil pengamatan fisik yang menjadi rujukan lembaga lain.

Prediksi BRIN dan Standar MABIMS

Sementara itu, BRIN memprediksi Lebaran akan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Menurut peneliti BRIN, Thomas Djamaluddin, posisi hilal saat matahari terbenam di wilayah Asia Tenggara pada 19 Maret 2026 belum memenuhi kriteria visibilitas yang digunakan pemerintah.

Kriteria tersebut merujuk pada standar MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat agar hilal dapat dilihat secara wajar.

Berdasarkan perhitungan astronomi, posisi hilal pada saat magrib 19 Maret diperkirakan masih di bawah kriteria tersebut, sehingga kemungkinan besar 1 Syawal jatuh pada 21 Maret 2026.

Perkiraan BMKG dan Tantangan Rukyat

BMKG juga menyampaikan prediksi serupa. Mereka memperkirakan ketinggian hilal saat matahari terbenam pada 19 Maret 2026 berada di kisaran 0,91 derajat di Merauke hingga 3,13 derajat di Sabang. Sementara elongasi geosentris diperkirakan antara 4,54 hingga 6,1 derajat.

Nilai-nilai ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria MABIMS untuk penentuan awal bulan Syawal. BMKG juga mengingatkan adanya kemungkinan gangguan pengamatan seperti planet atau bintang terang yang berada dekat dengan bulan sehingga berpotensi disalahartikan sebagai hilal saat rukyat.

Pandangan Nahdlatul Ulama dan Pemerintah

NU biasanya mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan awal Syawal. NU menggunakan metode rukyat hilal yang dipadukan dengan hisab sebagai alat bantu, sehingga keputusan resmi pemerintah menjadi rujukan utama bagi organisasi tersebut.

Sementara itu, pemerintah Indonesia akan menetapkan tanggal resmi Lebaran 2026 melalui sidang isbat yang dijadwalkan pada 19 Maret 2026 di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Sidang ini melibatkan ahli astronomi, organisasi Islam, serta lembaga ilmiah seperti BMKG dan BRIN.

Jika hasil rukyat menunjukkan hilal belum memenuhi kriteria visibilitas, maka besar kemungkinan Idulfitri jatuh pada 21 Maret 2026. Sebaliknya, jika hilal terlihat, Lebaran bisa dipercepat menjadi 20 Maret 2026.

Potensi Perbedaan Penetapan Lebaran 2026

Kondisi ini membuka kembali potensi perbedaan penetapan Lebaran di Indonesia, yang beberapa kali terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan metode hisab dan rukyat serta standar visibilitas hilal menjadi faktor utama penyebabnya.

1. Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki, menetapkan Lebaran 20 Maret 2026.
2. BRIN dan BMKG menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS, memprediksi Lebaran 21 Maret 2026.
3. NU mengikuti keputusan pemerintah yang akan ditentukan melalui sidang isbat.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, perbedaan dalam penentuan Lebaran 2026 mencerminkan tantangan klasik dalam sinkronisasi metode hisab dan rukyat di Indonesia yang multikultural dan pluralistik. Meski perbedaan tanggal Lebaran bukan hal baru, hal ini tetap berpotensi menimbulkan kebingungan masyarakat dan perbedaan pelaksanaan ibadah hari raya di berbagai daerah.

Selain itu, ketergantungan pada sidang isbat pemerintah sebagai penentu resmi menjadi sangat krusial. Proses ini harus transparan dan melibatkan berbagai pihak agar keputusan yang diambil dapat diterima luas. Pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat tentang kriteria hilal dan alasan ilmiah di balik penetapan tanggal Lebaran agar mengurangi potensi kontroversi.

Kedepannya, perlu adanya upaya harmonisasi metode hisab dan rukyat dengan standar internasional maupun regional seperti MABIMS, agar penentuan awal bulan Syawal lebih seragam. Indonesia yang memiliki kekayaan tradisi keagamaan harus mampu memadukan pendekatan ilmiah dan kultural demi menjaga persatuan umat.

Pastikan untuk mengikuti update hasil sidang isbat 19 Maret 2026 agar mengetahui keputusan resmi pemerintah terkait Lebaran 2026.