Perang Trump di Iran: Dampak Besar pada Tatanan Dunia dan Hukum Internasional

Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melancarkan perang terhadap Iran telah menimbulkan gelombang perdebatan serius terkait efektivitas hukum internasional dan stabilitas tatanan dunia saat ini. Langkah ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan pakar hukum dan politik internasional mengenai apakah tatanan global yang dibentuk pasca Perang Dunia II masih mampu membatasi kekuasaan negara adidaya seperti AS.

Hukum Internasional yang Tak Berdaya Menghadapi Kebijakan Trump

Sejak Trump kembali menjabat pada Januari 2025, penggunaan kekuasaan eksekutifnya semakin agresif dengan dua serangan militer yang menargetkan negara berdaulat, Venezuela dan Iran, tanpa provokasi jelas. Langkah ini jelas bertentangan dengan Pasal 2(4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melarang penggunaan kekuatan militer secara sepihak.

“Hukum internasional selama ini dianggap sebagai alat yang mendukung kepentingan Barat, khususnya AS,” ujar Profesor Michael Becker dari Trinity College Dublin. Ia menegaskan bahwa selama masa pemerintahan Trump, bahkan batasan simbolis dari sistem hukum internasional tersebut kian diabaikan.

"Hukum internasional secara historis telah melayani kepentingan AS, namun menghargai hukum ini membutuhkan pandangan jangka panjang yang seringkali bertentangan dengan agenda politik sesaat," kata Becker.

Trump sendiri secara terbuka menyatakan bahwa batasan terhadap kekuasaannya hanya ditentukan oleh moralitas pribadinya, memperlihatkan sikap meremehkan hukum internasional.

Hubungan Rumit dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa

PBB, sebagai lembaga yang dirancang untuk menjaga perdamaian dan mendorong dialog antarnegara, ternyata belum mampu menahan kebijakan unilateral Washington. Trump kerap mengabaikan PBB, bahkan berusaha menciptakan struktur alternatif seperti Board of Peace yang eksklusif dan menyingkirkan bantuan PBB di Gaza.

Meskipun sesekali Trump mencari legitimasi PBB, seperti saat meminta pembentukan kantor dukungan di Haiti, para pengamat menilai bahwa AS di bawah Trump sudah tidak berniat mematuhi Piagam PBB secara serius. Mantan Direktur PBB di Crisis Group, Richard Gowan, mengamati:

"Negara anggota PBB enggan mengkritik AS secara keras karena takut reaksi negatif Trump, sehingga membuat Presiden AS merasa bisa mengabaikan PBB tanpa konsekuensi."

Perlawanan Terbatas dari Negara-negara Menengah

Beberapa negara kekuatan menengah seperti Kanada, Inggris, dan Prancis berhasil menahan upaya Trump mencaplok Greenland, namun mereka gagal bersikap tegas terhadap perang yang dilancarkan AS di Venezuela dan Iran. Hal ini menunjukkan adanya standar ganda dalam memandang konflik di Timur Tengah dan negara-negara Global South.

Menurut analis H A Hellyer dari Royal United Services Institute, meski aksi kolektif negara-negara Eropa dan Teluk dapat meningkatkan tekanan politik terhadap Washington, ketimpangan kekuatan tetap besar:

• AS mempertahankan keunggulan militer, finansial, dan kelembagaan yang signifikan.
• Banyak negara kecil memilih sikap hati-hati atau bergantung pada aliansi regional.
• China dan Rusia mengkritik pelanggaran hukum internasional tanpa eskalasi langsung, sementara negara seperti India lebih memilih diam.

Kekuatan Domestik AS dan Kegagalan Pengawasan

Di dalam negeri, Mahkamah Agung AS sempat membatasi beberapa kebijakan Trump, seperti penggunaan tarif dalam kebijakan luar negeri. Namun, institusi lain seperti Kongres dan Departemen Kehakiman dinilai gagal mengendalikan ambisi presiden.

Profesor Kim Lane Scheppele dari Princeton University menyatakan bahwa basis pendukung Trump siap menerima dampak ekonomi jangka pendek, seperti kenaikan harga bensin, demi mencapai dominasi politik jangka panjang:

"Trump lebih memperhatikan kinerja pasar daripada opini publik dan mengklaim perang terhadap Iran bersifat jangka pendek untuk mendongkrak pasar."

Selain itu, Kongres tidak menjalankan fungsi pengawasan yang efektif, dan Mahkamah Agung yang kini beranggotakan hakim yang dipilih Trump memperkuat posisinya.

Trump Mulai Menghadapi Hambatan dan Risiko Ekonomi Global

Meskipun hambatan politik dan hukum relatif lemah, perang di Iran mulai menampakkan tanda-tanda kesulitan. Tanpa tujuan perang yang jelas dan strategi penyelesaian konkret, konflik ini berpotensi meluas dan mengguncang ekonomi global.

Harga minyak dunia melonjak tajam akibat serangan terhadap Iran dan ancaman terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz yang sangat vital bagi perdagangan energi dunia. Badan Energi Internasional melepaskan 400 juta barel cadangan minyak untuk menstabilkan pasar, namun belum berhasil menurunkan harga.

Profesor Becker menilai faktor ekonomi mungkin menjadi batasan nyata terhadap kebijakan Trump:

"Dampak gangguan pasar energi dan kekecewaan pemilih AS terhadap militerisme dan kebijakan egois Trump bisa menjadi penghambat utama."

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, perang yang dilancarkan Trump terhadap Iran tidak hanya mengancam stabilitas regional tetapi juga mengguncang tatanan global yang selama ini dibangun atas dasar hukum internasional. Kebijakan unilateral AS memperlihatkan kelemahan sistem checks and balances internasional dan domestik yang seharusnya membatasi kekuasaan eksekutif.

Lebih jauh, sikap pasif sebagian besar negara lain, terutama kekuatan menengah dan anggota PBB, justru memperkuat dominasi AS di panggung dunia, meskipun dengan risiko meningkatnya ketegangan global dan instabilitas ekonomi. Situasi ini menandakan perlunya reformasi mendalam dalam sistem internasional agar negara-negara besar tidak bisa mengabaikan hukum dan norma global dengan impunitas.

Ke depan, yang patut diwaspadai adalah potensi konflik yang meluas serta dampak ekonomi global, termasuk kenaikan harga energi dan gangguan perdagangan internasional. Publik dan pembuat kebijakan harus terus memantau perkembangan situasi ini dengan seksama dan mendesak penguatan mekanisme hukum internasional agar tatanan dunia kembali stabil dan adil.