WFH Imbas Kenaikan Harga Minyak, DPR Minta Kajian Efektivitas dan Efisiensi

Jakarta – rencana penerapan work from home (WFH) sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah menuai perhatian serius dari anggota DPR RI, Muhammad Khozin. Dia menegaskan pentingnya kajian yang komprehensif dan berlandaskan efektivitas dan efisiensi sebelum kebijakan ini diterapkan secara luas.

Urgensi Kajian Komprehensif dalam Rencana WFH

Dalam keterangan persnya di Jakarta pada Jumat (20/3), Khozin menyatakan bahwa kebijakan WFH tidak boleh diterapkan secara sembarangan. Pemerintah harus memperhitungkan secara presisi berbagai aspek, mulai dari efektivitas layanan publik hingga dampak ekonomi masyarakat dan penghematan BBM.

"Perlu dikaji secara presisi pilihan format WFH yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan memperhatikan efektivitas layanan publik, efisiensi BBM, dan ekonomi masyarakat," ujar Khozin, yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur IV (Jember dan Lumajang).

Menurutnya, pengalaman selama pandemi COVID-19 pada 2020-2021 dapat menjadi bahan evaluasi penting dalam merumuskan kebijakan WFH yang berkelanjutan dan efektif.

Data Konkret Jadi Dasar Kebijakan

Khozin menekankan bahwa kebijakan WFH harus didasari data kuantitatif dan kualitatif yang konkret di lapangan, meliputi berbagai faktor demografi dan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Hal ini penting agar keputusan yang diambil benar-benar relevan dan mampu memberikan manfaat maksimal.

"Jadi, betul-betul didasari data kuantitatif lapangan dalam penerbitan kebijakan ini," katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak bisa hanya fokus pada satu aspek, misalnya penghematan BBM saja, tetapi harus mempertimbangkan berbagai faktor secara menyeluruh agar kebijakan tidak kontraproduktif.

Strategi Penerapan dan Pengembangan Transportasi Publik

Dalam saran konkret, Khozin menilai bahwa penerapan WFH satu hari dalam sepekan belum cukup signifikan untuk menghemat konsumsi BBM. Oleh karena itu, dia menyarankan agar kebijakan ini diprioritaskan di daerah dengan mobilitas tinggi seperti Jakarta, Depok, Bandung, dan Surabaya.

Selain itu, dia menyoroti pentingnya pengembangan transportasi publik yang nyaman dan efektif, agar ASN dan pekerja swasta terdorong untuk menggunakan angkutan umum.

"Pemda mesti mendesain transportasi umum yang nyaman dan aman sehingga ASN dan pekerja swasta dapat mengoptimalkan penggunaan transportasi umum. Langkah ini selain efisien dalam konsumsi BBM, juga menjaga kelestarian lingkungan dengan berkurangnya polusi udara," jelas Khozin.

Respons Pemerintah dan Skema Fleksibel

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa WFH untuk mengurangi konsumsi BBM akibat harga minyak yang terus naik.

Skema yang dirancang memberikan fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja, tidak hanya untuk ASN, tetapi juga untuk sektor swasta dan pemerintah daerah.

"Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home," ujar Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, inisiatif pemerintah untuk menerapkan WFH sebagai solusi penghematan BBM adalah langkah strategis di tengah ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah. Namun, seperti ditekankan oleh anggota DPR Muhammad Khozin, kebijakan ini harus tidak sekadar reaktif dan perlu disusun berdasarkan data lapangan yang akurat serta analisis dampak sosial-ekonomi yang mendalam.

Selain itu, fokus pada pengembangan transportasi publik yang nyaman dan aman merupakan game-changer dalam jangka panjang. Jika pemerintah berhasil mengintegrasikan kebijakan WFH dengan peningkatan infrastruktur publik, maka pengurangan konsumsi BBM dan polusi udara dapat tercapai secara berkelanjutan.

Ke depan, kita harus mengawasi bagaimana pemerintah dan pemda menjalankan kebijakan ini, terutama dalam menyesuaikan skema WFH berdasarkan karakteristik wilayah dan mobilitas masyarakat. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini tidak hanya akan meringankan beban ekonomi akibat harga minyak yang tinggi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi dampak lingkungan.