Kecelakaan Kerja di Jalan Raya: Siapa yang Menanggung? Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Kecelakaan tunggal di jalan raya saat berangkat atau pulang kerja kerap membuat pekerja bingung harus mengklaim ke mana. BPJS Ketenagakerjaan memastikan peserta tetap mendapat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja meski Jasa Raharja tidak menanggung kecelakaan tunggal kendaraan pribadi.

Kepastian itu disampaikan dalam diskusi daring bertema “Kecelakaan di Jalan saat Kerja, Siapa yang Menanggung?” yang digelar Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah-DIY melalui program New DIJAMIN di Semarang, Rabu (11/11/2026). Diskusi diikuti lebih dari 750 peserta dari perwakilan perusahaan, pekerja, instansi, hingga serikat pekerja.

Kronologi dan Latar Belakang Diskusi

Persoalan ini muncul karena selama ini Jasa Raharja tidak memberikan santunan untuk kecelakaan tunggal kendaraan pribadi. Akibatnya, banyak pekerja yang mengalami kecelakaan saat perjalanan kerja tidak tahu harus mengajukan klaim ke mana.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY Cahyaning Indriasari mengatakan, kecelakaan tunggal di jalan raya yang dialami pekerja masih menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan. “Semua peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapat perlindungan, termasuk kecelakaan kerja tunggal,” kata Cahyaning saat membuka diskusi.

Menurutnya, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mencakup kecelakaan di jalan raya, tetapi juga kecelakaan selama bekerja hingga risiko cacat akibat kecelakaan kerja. Ia menyebut masih ada kebingungan di masyarakat soal pembiayaan korban kecelakaan. “Terkadang masih simpang siur terkait pembiayaan siapa,” ujarnya.

Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber: Kepala PT Jasa Raharja Cabang Semarang Manggala Aji Mukti, Kasubnit 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang Iptu Novita Candra Pakili, serta Kabid Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Tegal Krisandika Fajar Arini.

Data Peserta dan Klaim JKK di Jateng-DIY

Cahyaning memaparkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah DIY dan Jawa Tengah saat ini mencapai 6,01 juta orang. Peserta tersebut terdiri atas pekerja penerima upah (PU), seperti karyawan perusahaan, maupun pekerja bukan penerima upah (BPU), antara lain pengemudi ojek online, nelayan, dan pekerja sektor informal lainnya.

Sepanjang 1 Januari hingga 31 Oktober 2026, jumlah kasus klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di wilayah Jawa Tengah dan DIY mencapai 155.872 kasus. Total manfaat yang telah dibayarkan sebesar Rp348.731.303.100 atau sekitar Rp348,73 miliar.

Angka itu menunjukkan risiko kecelakaan kerja masih menjadi persoalan serius. Besarnya manfaat yang dibayarkan juga menggambarkan pentingnya program JKK bagi pekerja dan keluarganya.

BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jateng-DIY telah bekerja sama dengan 435 fasilitas kesehatan untuk melayani peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Jika peserta dirawat di fasilitas kesehatan yang belum bekerja sama, biaya pengobatan dapat dibayarkan lebih dulu oleh korban atau keluarganya, lalu diajukan penggantian atau reimbursement sesuai ketentuan.

Cakupan Perlindungan JKK dan Prosedur Klaim

Krisandika Fajar Arini menjelaskan, JKK mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan sejak pekerja berangkat dari rumah menuju tempat kerja, selama bekerja, hingga perjalanan pulang ke rumah. Perlindungan juga mencakup penyakit akibat kerja (PAK), termasuk risiko kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan yang terjadi di tempat kerja maupun dalam hubungan kerja.

“Pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami KK-PAK [kecelakaan kerja-penyakit akibat kerja] dapat menggunakan fasilitas kesehatan kerja sama ataupun reimbursement sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.

Ia menegaskan kecelakaan tunggal, seperti terjatuh atau tergelincir saat berkendara tanpa melibatkan kendaraan lain, tetap dapat diajukan sebagai klaim JKK apabila memenuhi ketentuan hubungan dengan pekerjaan. Kecelakaan saat perjalanan dari rumah ke tempat kerja maupun sebaliknya juga dapat termasuk kecelakaan kerja, baik korban mengalami luka-luka maupun meninggal dunia.

Untuk mengurus klaim, korban atau keluarganya perlu membuat laporan kepolisian sebagai dokumen pendukung. Pelaporan dapat dilakukan langsung oleh korban maupun keluarga.

Iptu Novita Candra Pakili mengatakan korban kecelakaan tunggal dapat melapor ke kepolisian untuk dibuatkan laporan polisi (LP). Namun, penerbitan laporan tersebut membutuhkan proses karena petugas harus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan mendatangi lokasi dan memeriksa saksi. “Namun, [untuk klaim] ke BPJS Ketenagakerjaan bisa sambil jalan,” ucapnya.

Beda Cakupan Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan

Manggala Aji Mukti menjelaskan, kecelakaan lalu lintas yang dijamin Jasa Raharja meliputi kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan bermotor atau lebih, sesuai ketentuan perundang-undangan. Jasa Raharja juga memberikan perlindungan terhadap kecelakaan tunggal yang melibatkan kendaraan angkutan penumpang umum resmi sesuai regulasi.

Adapun kecelakaan yang tidak ditanggung Jasa Raharja antara lain kecelakaan tunggal kendaraan pribadi, kecelakaan tunggal yang disebabkan tindakan kriminal, serta kerugian materiil akibat kecelakaan.

Perbedaan cakupan inilah yang membuat koordinasi antarlembaga menjadi krusial. Cahyaning berharap diskusi ini membangun kesepahaman mengenai penanganan kecelakaan pekerja di jalan raya sehingga korban memperoleh hak perlindungannya.

Berikut poin penting yang perlu diketahui pekerja:

• Kecelakaan tunggal kendaraan pribadi tidak ditanggung Jasa Raharja, tetapi bisa diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan jika memenuhi unsur kecelakaan kerja.
• Perlindungan JKK berlaku sejak berangkat kerja, selama bekerja, hingga pulang.
• Klaim memerlukan laporan polisi sebagai dokumen pendukung.
• BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY bekerja sama dengan 435 fasilitas kesehatan.
• Biaya di fasilitas kesehatan non-kerja sama dapat diganti melalui reimbursement.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Bagi pekerja, penegasan ini memberi kepastian bahwa kecelakaan tunggal bukan berarti tanpa perlindungan. Namun, kesadaran untuk melapor dan melengkapi dokumen tetap menjadi kunci agar klaim diproses.

BPJS Ketenagakerjaan menekankan pentingnya kerja sama dengan Jasa Raharja dan kepolisian untuk mempercepat penanganan korban. Koordinasi ini diharapkan meminimalkan kebingungan soal pembiayaan di lapangan.

Pekerja yang mengalami kecelakaan disarankan segera melapor ke kepolisian dan menghubungi BPJS Ketenagakerjaan. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan dan Jasa Raharja.

Analisis Redaksi

Kasus kecelakaan tunggal saat perjalanan kerja sebenarnya bukan perkara sepele. Data 155.872 klaim JKK di Jateng-DIY hingga akhir Oktober 2026 menunjukkan risiko ini nyata dan menimpa banyak pekerja. Namun, masih ada celah pemahaman di masyarakat soal siapa yang menanggung.

Perbedaan cakupan antara Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan seharusnya tidak membuat pekerja ragu. Sosialisasi yang lebih masif perlu dilakukan, terutama bagi pekerja informal dan pengemudi ojek online yang jumlahnya terus bertambah. Jangan sampai hak perlindungan hilang karena ketidaktahuan prosedur.

Sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, dan kepolisian harus diwujudkan dalam alur layanan yang jelas. Laporan polisi sebagai syarat klaim jangan sampai menjadi hambatan birokrasi yang memperlambat bantuan. Perlindungan pekerja adalah tanggung jawab bersama, bukan sekadar klaim di atas kertas.

Sumber: jateng.antaranews.com