Roy Suryo Nilai Kesaksian Ajudan Jokowi Tak Valid, Desak Silfester Matutina Dihadirkan

Terdakwa Roy Suryo menilai kesaksian ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, tidak valid karena hanya menonton video, bukan menyaksikan langsung. Ia mendesak JPU menghadirkan saksi fakta Silfester Matutina dan Dumatno Budi Utomo di sidang PN Jakarta Timur.

Permintaan itu disampaikan Roy seusai sidang lanjutan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rabu (11/11/2026). Sidang di PN Jakarta Timur itu beragenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum.

Kronologi Sidang dan Alasan Roy Menolak Kesaksian Ajudan

Persidangan Rabu itu menghadirkan sejumlah saksi dari JPU. Salah satunya AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, ajudan Jokowi. Keterangan Syarif menjadi sorotan karena bersinggungan langsung dengan pokok perkara yang menjerat Roy Suryo.

Roy menilai Syarif tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi fakta. Menurut dia, ajudan Jokowi itu hanya berstatus penonton video, bukan orang yang hadir di lokasi kejadian saat acara yang menjadi objek dakwaan berlangsung.

Dari penilaian itu, Roy meminta JPU memanggil Silfester Matutina. Nama tersebut disebut hadir langsung dalam acara yang menjadi pangkal perkara. "Saya meminta kepada yang namanya Silfester Matutina itu untuk dihadirkan. Karena dia saksi fakta," kata Roy seusai persidangan.

Roy menegaskan, siapa pun yang berada di lokasi kejadian wajib memberi keterangan di pengadilan. Tujuannya satu: mengungkap kebenaran materiil. "Kalau dia hadir di acara, dia harus dihadirkan. Kalau perlu panggil paksa," tegasnya.

Selain Silfester, Roy menyoroti absennya Dumatno Budi Utomo. Saksi yang dikenal sebagai sepupu Jokowi itu mangkir dari panggilan pertama persidangan. Dalam sidang sebelumnya, JPU sempat menghadirkan Dumatno, dan Roy ketika itu menyoroti foto saksi yang disebutnya 83 persen mirip dengan ijazah Jokowi.

Dorongan Panggilan Paksa dan Sikap Roy terhadap Majelis Hakim

Roy mendukung langkah tegas majelis hakim. Menurut dia, hakim sudah mengambil sikap yang tepat dengan memerintahkan JPU melayangkan surat panggilan kedua untuk Dumatno pada pekan berikutnya.

"Tadi sebenarnya hakim sudah bagus. Minta surat pemanggilan hari ini untuk Dumatno Budi Utomo. Kalau tidak hadir lagi, maka bisa panggil paksa," ujar Roy.

Mekanisme panggilan paksa memang dikenal dalam hukum acara pidana. Saksi yang dipanggil secara patut tetapi tidak hadir tanpa alasan sah bisa dipanggil paksa oleh penyidik atas perintah hakim. Langkah ini biasanya ditempuh agar pemeriksaan tidak berlarut dan keterangan saksi tetap bisa diuji di persidangan.

Bagi Roy, kehadiran saksi fakta menjadi kunci. Ia ingin keterangan yang dibangun di persidangan bersumber dari orang yang benar-benar melihat peristiwa, bukan dari mereka yang hanya mengonsumsi rekaman atau video.

Ia juga menantikan kehadiran Rismon Hasiholan Sianipar. Ahli forensik digital itu dijadwalkan bersaksi pada sidang pekan depan. Kehadiran Rismon dinilai penting karena pokok perkara menyangkut dokumen elektronik.

Saksi Dian Sandi Utama dan Bantahan Manipulasi Dokumen Elektronik

Meski mengkritik validitas saksi bawaan JPU, Roy mengaku tetap menerima keterangan AKBP Syarif dan saksi lain, Dian Sandi Utama. Ia tidak menolak keseluruhan keterangan yang disampaikan di persidangan.

Bahkan, Roy menilai kesaksian Dian justru menguntungkan posisinya. Menurut dia, keterangan tersebut memperkuat bantahan atas dakwaan manipulasi dokumen elektronik yang dialamatkan kepadanya.

Poin ini menjadi menarik. Di satu sisi Roy mempersoalkan kapasitas Syarif sebagai saksi. Di sisi lain, ia menerima keterangan saksi lain yang dianggap sejalan dengan pembelaannya. Sikap itu menunjukkan strategi hukum yang selektif: menyerang kredibilitas saksi yang memberatkan, tetapi memakai saksi yang meringankan.

Perkara ini sendiri berakar pada dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi. Dakwaan JPU menyentuh persoalan dokumen elektronik, sehingga keterangan ahli dan saksi fakta menjadi dua kutub yang saling menguji di ruang sidang.

Latar Belakang Perkara Ijazah dan Posisi Para Pihak

Kasus ini merupakan kelanjutan dari polemik panjang soal ijazah Presiden ke-7 RI. Roy Suryo duduk sebagai terdakwa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Ia konsisten mempersoalkan keabsahan dokumen yang beredar dan menuntut pembuktian di pengadilan.

Di sisi lain, Jokowi membantah tudingan yang berkembang. Dalam pemberitaan sebelumnya, Jokowi menanggapi foto ijazah Dumatno yang muncul di sidang Roy Suryo. Ia menyebut Dumatno sebagai sepupu jauh dan menegaskan umur Dumatno baru 8 tahun saat dirinya lulus.

Pernyataan itu menjadi bagian dari bantahan yang dibangun kubu Jokowi. Polemik ini pun bergulir tidak hanya di ruang sidang, tetapi juga di ruang publik, dengan sejumlah nama ikut terseret.

Silfester Matutina dan Dumatno Budi Utomo berada di pusat sengketa keterangan. Keduanya disebut memiliki kaitan langsung dengan acara atau dokumen yang menjadi objek dakwaan. Karena itu, kehadiran mereka di persidangan dinilai menentukan arah pembuktian.

Di luar perkara Roy, isu ijazah juga merembet ke ranah politik. Pemberitaan terkait menyebut putusan MK dan MA soal ijazah serta langkah Gibran mengundurkan diri. Namun, dalam sidang Rabu itu, fokus persidangan tetap pada pemeriksaan saksi JPU.

Dampak pada Jalannya Persidangan dan Agenda Pekan Depan

Desakan Roy berpotensi memperpanjang rangkaian pemeriksaan saksi. Jika JPU memanggil Silfester dan Dumatno, majelis hakim harus mengatur ulang jadwal. Panggilan paksa bisa ditempuh bila saksi kembali mangkir.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari sidang Rabu:

• Roy menolak kapasitas AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah sebagai saksi fakta karena hanya menonton video.
• Roy meminta Silfester Matutina dihadirkan, bahkan bila perlu dipanggil paksa.
• Hakim memerintahkan surat panggilan kedua untuk Dumatno Budi Utomo pada pekan berikutnya.
• Roy menerima keterangan Dian Sandi Utama yang dinilai menguntungkan posisinya.
• Rismon Hasiholan Sianipar dijadwalkan bersaksi pekan depan.

Bagi JPU, permintaan Roy menjadi ujian. Menghadirkan saksi fakta berarti membuka ruang bagi terdakwa menguji setiap keterangan. Menolak permintaan itu berisiko memunculkan kesan pembuktian yang tidak tuntas.

Bagi Roy, kehadiran Silfester dan Dumatno adalah peluang. Ia bisa menguji langsung keterangan mereka di bawah sumpah. Sebaliknya, bila keduanya tidak hadir, polemik soal validitas saksi akan terus menempel pada perkara ini.

Yang jelas, persidangan pekan depan akan menentukan. Ada dua nama yang ditunggu: Dumatno lewat panggilan kedua, dan Rismon sebagai ahli. Arah perkara ijazah ini akan bergantung pada bagaimana keduanya memberi keterangan di hadapan majelis hakim.

Analisis Redaksi

Persidangan Rabu menyajikan gambaran klasik perkara dokumen elektronik: saksi yang berbicara berdasarkan rekaman dianggap lemah, sementara saksi yang hadir di lokasi justru belum dihadirkan. Roy Suryo memanfaatkan celah itu. Ia tidak menolak seluruh keterangan, hanya memilah mana yang menguntungkan dan mana yang tidak. Strategi itu sah dalam pembelaan, tetapi juga menunjukkan bahwa kualitas saksi menjadi medan tempur utama.

Pertanyaannya, mengapa saksi fakta seperti Silfester Matutina dan Dumatno Budi Utomo baru didorong hadir setelah persidangan berjalan jauh? Padahal, dalam perkara yang bertumpu pada dokumen dan acara tertentu, keterangan orang yang hadir langsung seharusnya menjadi prioritas sejak awal. Bila JPU ingin membuktikan dakwaan secara meyakinkan, menghadirkan mereka bukan pilihan, melainkan keharusan.

Di sisi lain, Roy perlu konsisten. Menolak kesaksian ajudan Jokowi karena dianggap penonton video, tetapi menerima keterangan saksi lain yang menguntungkan, adalah hak terdakwa. Namun, publik berhak menilai apakah sikap itu bagian dari upaya mencari kebenaran materiil atau sekadar manuver untuk melemahkan pembuktian. Hakim punya peluang membersihkan kabut itu: panggil semua saksi fakta, uji keterangan mereka, lalu biarkan fakta berbicara.

Sumber: hukumonline.com