241 Ribu Hektare Garut Rawan Longsor, Bupati Syakur Minta Mitigasi Diperkuat
- BPBD Garut Petakan 241 Ribu Hektare Zona Bahaya Tinggi Longsor
- Instruksi Bupati Syakur: Camat dan Kades Tak Boleh Menunggu Bencana
- Enam Langkah Kesiapsiagaan yang Diminta BPBD Garut
- Mengapa Garut Sangat Rentan Longsor
- Dampak dan Langkah Selanjutnya di Lapangan
- Analisis Redaksi: Mitigasi Tidak Cukup dengan Imbauan
Sebanyak 241.253 hektare wilayah Kabupaten Garut masuk kategori bahaya tinggi tanah longsor. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin meminta seluruh camat dan kepala desa bergerak melakukan mitigasi sebelum bencana terjadi.
Angka itu setara hampir 80 persen dari total luas wilayah Garut yang sekitar 300 ribu hektare. Data tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut Aah Anwar Saefulah dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi, Senin (16/11/2026).
Baca juga: Longsor Antasan Sutun Putuskan Jalan 100 Meter, Saidi Mansyur Instruksikan Penanganan
Rakor digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kantor Bupati Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul. Rapat diikuti Asisten Ekonomi dan Pembangunan Dedy Mulyadi, kepala perangkat daerah terkait, seluruh camat, serta kepala desa se-Kabupaten Garut.
BPBD Garut Petakan 241 Ribu Hektare Zona Bahaya Tinggi Longsor
Aah Anwar Saefulah memaparkan, dari total luas wilayah Garut sekitar 300 ribu hektare, sebanyak 241.253 hektare berada dalam kategori bahaya tinggi tanah longsor. Sekitar 60.000 hektare lainnya masuk kategori bahaya sedang.
“Jadi hampir 80 persen lokasi di Kabupaten Garut masuk kategori bahaya tinggi terhadap tanah longsor. Jadi tetap kita konsentrasinya adalah yang tertinggi daripada longsor,” jelas Aah dalam rapat tersebut.
Selain longsor, BPBD mengidentifikasi potensi banjir di sekitar aliran sungai besar serta cuaca ekstrem berupa angin kencang yang disertai curah hujan tinggi. Musim hidrometeorologi basah sendiri telah berlangsung sejak awal November 2026.
Baca juga: Banjarbaru Sisir Drainase SDN 1 Laura hingga Sukamara, Tekan Risiko Banjir
BPBD menilai pemetaan titik rawan perlu dilakukan secara terperinci dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan geologis. Langkah mitigasi juga mencakup pengendalian pemanfaatan ruang, pemantauan stabilitas tanah, konservasi lahan, serta peningkatan kewaspadaan di kawasan berisiko tinggi.
Aah juga menyoroti pentingnya pendataan rumah warga yang rentan terdampak cuaca ekstrem. “Ini harus diinventarisasi, terutama rumah-rumah warga yang rentan terhadap terjangan cuaca ekstrem,” ujarnya.
Instruksi Bupati Syakur: Camat dan Kades Tak Boleh Menunggu Bencana
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan, mitigasi tidak boleh menunggu sampai bencana terjadi. Camat dan kepala desa diminta mengenali potensi ancaman di wilayahnya, mengedukasi masyarakat, serta mengidentifikasi pola kejadian bencana.
“Saya minta ada kewaspadaan yang lebih ditingkatkan terkait dengan potensi-potensi bencana. Teman-teman (Camat dan Kades) harus sudah mulai melakukan mitigasi di wilayahnya masing-masing. Apabila ada potensi terjadi bencana lakukan langkah preventif dengan mengedukasi masyarakat serta mengidentifikasi pola bencana,” tegasnya.
Menurut Syakur, pencegahan sejak dini dapat menekan biaya penanganan sekaligus mengurangi kerugian yang dialami masyarakat. Ia juga meminta masyarakat ikut melaporkan kondisi fasilitas publik, terutama jalan dan jembatan yang berpotensi rusak, kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) maupun dinas terkait.
“Di bayangan saya, kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang konkret dan nyata. Jangan sampai menunggu roboh atau rusak, karena itu biayanya lebih mahal dan menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat,” tambahnya.
Arahan itu menjadi penanda bahwa pemerintah kabupaten ingin menggeser pola kerja dari respons darurat ke pencegahan. Camat dan kades diposisikan sebagai ujung tombak karena merekalah yang paling mengetahui kondisi medan di masing-masing wilayah.
Enam Langkah Kesiapsiagaan yang Diminta BPBD Garut
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Garut menyampaikan enam arahan kepada perangkat daerah hingga pemerintahan desa. Arahan ini menjadi kerangka kerja bersama selama musim hujan berlangsung.
- Meningkatkan kesiapan personel, peralatan, dan logistik melalui apel kesiapsiagaan.
- Memetakan daerah rawan bencana secara terperinci sesuai kondisi geografis dan geologis.
- Memantau informasi cuaca terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
- Memastikan sistem peringatan dini atau early warning system berfungsi baik di tengah masyarakat.
- Membersihkan saluran air, menormalisasi sungai, dan memperbaiki infrastruktur pengendali banjir.
- Mengedukasi masyarakat serta melaporkan situasi secara berkala.
Aah berharap hasil rakor menjadi bahan informasi dan evaluasi bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mengurangi risiko bencana di Kabupaten Garut.
“Semoga apa yang kita rapatkan hari ini menjadi satu informasi sekaligus forum diskusi berkaitan dengan kejadian bencana dan untuk memperingatkan kita bersama terhadap bencana yang lebih besar serta mengurangi resiko bencana di Kabupaten Garut,” harapnya.
Mengapa Garut Sangat Rentan Longsor
Angka 241.253 hektare bukan angka kecil. Dengan luas wilayah sekitar 300 ribu hektare, praktis hanya sebagian kecil Kabupaten Garut yang terbebas dari kategori bahaya tinggi longsor. Sisanya, sekitar 60.000 hektare, masuk kategori bahaya sedang.
Kondisi topografi Garut yang berbukit dan bergunung menjadi salah satu faktor yang membuat wilayah ini rawan gerakan tanah. BPBD sendiri menekankan bahwa pemetaan titik rawan harus mempertimbangkan kondisi geografis dan geologis, bukan sekadar melihat catatan kejadian sebelumnya.
Karena itu, langkah mitigasi yang disusun tidak berhenti pada kesiapan personel. Ada pula pengendalian pemanfaatan ruang, pemantauan stabilitas tanah, dan konservasi lahan. Ketiganya menyasar akar persoalan: bagaimana penggunaan lahan di kawasan berisiko tinggi dikelola agar tidak memperbesar peluang longsor.
Ancaman lain datang dari aliran sungai besar yang berpotensi meluap, serta angin kencang yang menyertai curah hujan tinggi. Kombinasi ini membuat musim hidrometeorologi basah menjadi periode paling menegangkan bagi warga di sejumlah kecamatan.
Inventarisasi rumah warga yang rentan terdampak cuaca ekstrem menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Tanpa data yang rapi, bantuan dan evakuasi berisiko lambat sampai ke titik yang paling membutuhkan.
Dampak dan Langkah Selanjutnya di Lapangan
Bagi warga, arahan dalam rakor ini berdampak langsung pada kesiapan lingkungan sekitar. Camat dan kades diminta mulai mengedukasi masyarakat serta mengenali pola bencana di wilayahnya masing-masing, bukan menunggu instruksi setelah kejadian.
Pemerintah kabupaten juga membuka jalur pelaporan bagi masyarakat yang melihat fasilitas publik berpotensi rusak. Laporan soal jalan dan jembatan yang mulai retak atau tergerus bisa disampaikan ke UPTD maupun dinas terkait.
Dari sisi anggaran, Bupati Syakur menekankan bahwa tindakan preventif jauh lebih murah dibanding perbaikan setelah kerusakan terjadi. Pernyataan itu sejalan dengan logika penanganan bencana: biaya pemulihan selalu lebih besar daripada biaya pencegahan.
Langkah berikutnya berada di tangan perangkat daerah dan pemerintah desa. Apel kesiapsiagaan, pemantauan cuaca BMKG, pengecekan sistem peringatan dini, hingga normalisasi sungai harus berjalan sesuai jadwal yang disepakati dalam rakor.
BPBD Garut menegaskan bahwa hasil rapat akan menjadi bahan evaluasi bersama. Artinya, kesiapsiagaan tidak berhenti pada pertemuan daring, tetapi harus terlihat di lapangan selama musim hujan berlangsung. Informasi lebih lanjut soal perkembangan penanganan bencana di Garut dapat dipantau melalui wartagarut.com, sementara peringatan cuaca resmi dirilis oleh BMKG.
Analisis Redaksi: Mitigasi Tidak Cukup dengan Imbauan
Rakor daring selama satu hari tidak akan menghentikan longsor. Yang menentukan adalah apakah instruksi Bupati Syakur benar-benar turun menjadi tindakan di tingkat desa, terutama di kecamatan yang masuk zona bahaya tinggi. Camat dan kades memang ujung tombak, tetapi mereka tidak bisa bekerja tanpa data titik rawan yang akurat dan anggaran operasional yang jelas.
Angka 241.253 hektare seharusnya dibaca sebagai peringatan struktural, bukan sekadar statistik musiman. Hampir 80 persen wilayah masuk kategori bahaya tinggi berarti persoalan tata ruang dan konservasi lahan tidak bisa ditunda. Pengendalian pemanfaatan ruang yang disebut BPBD hanya akan bermakna jika ada penegakan aturan di lapangan, termasuk terhadap pembangunan di kawasan berisiko.
Enam langkah kesiapsiagaan yang disampaikan BPBD sudah tepat arah. Namun publik perlu melihat buktinya: apakah sistem peringatan dini benar-benar berfungsi, apakah saluran air dibersihkan sebelum puncak musim hujan, dan apakah rumah warga yang rentan sudah terdata. Tanpa itu, imbauan mitigasi hanya berpindah dari satu rapat ke rapat berikutnya.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0