Keterbatasan Diagnostik Jadi Biang Resep Antibiotik Tidak Rasional

Nov 17, 2026 - 09:41
 0  1
Keterbatasan Diagnostik Jadi Biang Resep Antibiotik Tidak Rasional

Keterbatasan fasilitas diagnostik di layanan kesehatan primer membuat dokter sulit membedakan infeksi bakteri dan virus. Akibatnya, peresepan antibiotik yang tidak rasional masih terjadi, kata Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

Ad
Ad

Wakil Ketua Bidang Penyakit Menular PB IDI dr. Restuti Hidayani Saragih mengatakan persoalan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara berkembang. “Secara objektif, tantangan pemberian resep dan penggunaan antibiotik yang belum rasional masih kita jumpai di lapangan, baik di Indonesia maupun secara global di banyak negara berkembang,” ujarnya seperti dikutip Antara, Senin (17/11).

Baca juga: Demam Berdarah Tak Lagi Musiman: 170.000 Kasus dan 21 Kematian di Vietnam

Antibiotik untuk ISPA yang Seharusnya Tidak Perlu

Salah satu praktik yang masih ditemukan adalah pemberian antibiotik untuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bagian atas, seperti batuk pilek dan influenza biasa. Padahal, lebih dari 80 hingga 90 persen kasus ISPA bagian atas disebabkan oleh virus.

Antibiotik hanya efektif untuk infeksi bakteri. Memberikannya tanpa indikasi yang tepat tidak akan menyembuhkan penyakit akibat virus, tetapi justru meningkatkan risiko resistensi antimikroba. Resistensi terjadi ketika bakteri berubah dan menjadi kebal terhadap obat yang seharusnya membunuhnya.

Restuti menjelaskan, dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) kerap menghadapi ketidakpastian dalam menentukan penyebab infeksi. Keterbatasan laboratorium dan alat diagnostik cepat membuat pemeriksaan untuk membedakan infeksi bakteri dan virus belum optimal.

Beban Pasien dan Waktu Konsultasi Terbatas

Situasi semakin menantang ketika dokter harus melayani pasien dalam jumlah besar dengan waktu konsultasi terbatas. Dalam kondisi itu, sebagian dokter cenderung memberikan antibiotik sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan infeksi bakteri sekunder, terutama pada kelompok pasien rentan.

Baca juga: Jalur Penularan HIV di Vietnam Berubah: Seks Tidak Aman Menyumbang 61,9% Infeksi Baru

“Di tengah beban pasien yang padat dan waktu konsultasi yang terbatas, muncul kecenderungan pemberian resep defensif untuk mencegah infeksi sekunder bakteri, terutama pada populasi rentan,” kata Restuti.

Selain keterbatasan fasilitas dan beban pelayanan, ekspektasi pasien turut memengaruhi keputusan dokter. Sebagian masyarakat masih menganggap kunjungan ke dokter belum lengkap apabila tidak mendapatkan obat antibiotik.

Perbaikan Sistem dari Hulu ke Hilir

PB IDI menilai perbaikan peresepan antibiotik perlu dilakukan melalui pembenahan sistem pelayanan kesehatan dari hulu ke hilir. Upaya itu mencakup penyediaan alat penunjang diagnostik yang memadai di layanan primer, penerapan pedoman pengendalian penggunaan antibiotik atau Antimicrobial Stewardship (AMS/PPRA) yang adaptif, serta penguatan literasi masyarakat secara bersamaan.

Menurut Restuti, tanpa dukungan diagnostik yang memadai, dokter di layanan primer akan terus bekerja dalam ketidakpastian. “Keterbatasan fasilitas laboratorium dan alat diagnostik cepat membuat pemeriksaan untuk membedakan infeksi bakteri dan virus belum dapat dilakukan secara optimal,” ujarnya.

Resistensi antimikroba sendiri telah menjadi perhatian global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut resistensi antimikroba sebagai salah satu dari sepuluh ancaman kesehatan masyarakat terbesar bagi umat manusia. Di Indonesia, fenomena ini kerap disebut sebagai pandemi senyap karena dampaknya tidak langsung terlihat namun terus meningkat.

Dampak Bagi Pasien dan Sistem Kesehatan

Peresepan antibiotik yang tidak rasional mempercepat munculnya bakteri kebal obat. Ketika resistensi meningkat, infeksi yang sebelumnya mudah diobati bisa menjadi lebih sulit ditangani, memerlukan obat yang lebih mahal, dan meningkatkan risiko kematian.

Bagi pasien, konsumsi antibiotik tanpa indikasi juga menimbulkan efek samping yang tidak perlu, seperti gangguan pencernaan dan reaksi alergi. Sementara bagi sistem kesehatan, resistensi antimikroba membebani anggaran karena biaya pengobatan meningkat dan pilihan terapi menyempit.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan studi terkait menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik tanpa resep masih cukup tinggi di masyarakat. Namun, artikel ini tidak menyajikan angka spesifik karena tidak disebutkan dalam sumber.

Langkah Selanjutnya yang Diharapkan

PB IDI mendorong penguatan layanan primer sebagai ujung tombak penanganan infeksi. Penyediaan alat diagnostik cepat di FKTP dinilai mendesak agar dokter dapat mengambil keputusan berbasis bukti, bukan sekadar dugaan.

Selain itu, penerapan program Antimicrobial Stewardship di fasilitas kesehatan perlu disesuaikan dengan kondisi setempat. Program ini mencakup pemantauan pola peresepan, audit penggunaan antibiotik, dan edukasi berkelanjutan bagi tenaga medis.

Literasi masyarakat juga menjadi kunci. Pasien perlu memahami bahwa tidak semua penyakit infeksi memerlukan antibiotik, dan bahwa penggunaan obat yang tidak tepat justru merugikan diri sendiri dan orang lain di kemudian hari.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai rencana konkret pemerintah untuk memperluas akses diagnostik di layanan primer. Namun, desakan dari organisasi profesi seperti IDI menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa lagi ditangani secara parsial.

Analisis Redaksi

Persoalan resep antibiotik yang tidak rasional bukan sekadar soal disiplin dokter. Restuti sendiri menyebut faktor sistem: alat diagnostik terbatas, beban pasien tinggi, dan waktu konsultasi singkat. Ketika dokter dihadapkan pada ketidakpastian tanpa dukungan alat, keputusan defensif menjadi semacam jalan keluar yang rasional secara individual, meski irasional secara kesehatan publik.

Karena itu, menyalahkan dokter semata tidak akan menyelesaikan masalah. Investasi pada alat diagnostik cepat di layanan primer adalah langkah yang paling langsung. Tanpa itu, pedoman Antimicrobial Stewardship hanya akan menjadi dokumen tanpa gigi. Dokter tidak bisa diminta menahan resep jika tidak punya alat untuk memastikan diagnosis.

Di sisi lain, ekspektasi pasien juga harus diubah. Selama masyarakat masih menganggap antibiotik sebagai obat wajib dari dokter, tekanan akan terus ada. Kampanye literasi antibiotik perlu dilakukan secara konsisten, bukan hanya saat pekan kesadaran antimikroba. Resistensi antimikroba adalah ancaman jangka panjang yang dampaknya baru terasa bertahun-tahun kemudian, sehingga penanganannya pun butuh komitmen berkelanjutan, bukan gerakan sesaat.

Sumber: validnews.id, who.int

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad