Politik Dinilai Terjebak Pencitraan: Kritik Halim Iskandar soal Substansi Perjuangan Parpol

Nov 21, 2026 - 20:50
 0  0
Politik Dinilai Terjebak Pencitraan: Kritik Halim Iskandar soal Substansi Perjuangan Parpol

Praktik politik di Indonesia dinilai semakin terjebak formalitas, pencitraan, dan kepentingan elektoral. Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar menyebut politik kini penuh kepalsuan dan nyaris tak lagi memikirkan substansi perjuangan masyarakat.

Ad
Ad

Penilaian itu ia sampaikan dalam diskusi bertema Sosialisme Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Sabtu (21/11). Menurut Halim, para politisi perlu menyadari bahwa praktik politik selama ini cenderung menjauh dari tujuan perjuangan yang sesungguhnya.

"Kelengahan kita sebagai anak bangsa yang hidup dalam dunia politik yang ternyata kita selama ini ditipu oleh keadaan, politik isinya hanya kepalsuan dan pencitraan, enggak pernah memikirkan substansi perjuangan," kata Halim dalam forum tersebut, seperti dikutip dari laporan Media Indonesia.

Kronologi Diskusi dan Siapa yang Hadir di UINSA

Forum yang digelar di kampus UINSA Surabaya itu menghadirkan setidaknya dua pembicara utama. Selain Abdul Halim Iskandar, hadir Rektor UINSA Prof. Masdar Hilmy. Diskusi mengangkat tema Sosialisme Islam, sebuah wacana ideologis yang jarang dibahas terbuka di lingkungan partai politik.

Halim datang bukan sebagai pejabat negara, melainkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPW PKB Jawa Timur. Ia memang dikenal sebagai salah satu tokoh struktural PKB di tingkat provinsi. Dalam forum akademik itu, ia memilih berbicara soal kelemahan praktik politik ketimbang memaparkan capaian partai.

Pernyataan pembukaannya langsung menohok. Ia mengaku prihatin karena dunia politik yang ia jalani bersama banyak kader ternyata lebih banyak diisi simbol dan citra daripada kerja substantif. Menurutnya, kondisi itu membuat harapan publik terhadap partai politik sulit diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar terasa.

Diskusi ini sendiri menjadi bagian dari upaya PKB membangun ruang gagasan di kampus. Tema Sosialisme Islam dipilih untuk mengaitkan tradisi keilmuan dengan praktik politik kebangsaan. Acara berlangsung terbuka dan melibatkan kalangan akademisi UINSA.

Pernyataan Halim soal Politik Pencitraan dan Kepentingan Elektoral

Halim menegaskan, kesadaran atas lemahnya praktik politik harus menjadi momentum untuk mengembalikan politik pada tujuan dasarnya. Yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mewujudkan cita-cita bangsa.

Karena itu, seluruh kader partai perlu membangun kembali kesadaran bahwa politik tidak boleh berhenti pada aktivitas seremonial ataupun sekadar upaya meraih dukungan elektoral. Ia menilai dua hal itu menjadi sumber utama penyimpangan arah perjuangan partai.

"Agar apa yang menjadi harapan bangsa dan negara terhadap Partai Kebangkitan Bangsa hari ini dan masa depan betul-betul bisa diwujudkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa," ujarnya.

Menurut Halim, partai politik semestinya tidak hanya disibukkan dengan perebutan kekuasaan dan kepentingan elektoral. Lebih dari itu, partai harus menjadi ruang pertarungan gagasan, pengembangan pemikiran, sekaligus laboratorium untuk melahirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

Ia juga mengaku belum melihat banyak partai politik yang secara serius mengambil inisiatif mengembangkan diskursus ideologis. Terutama dengan mengangkat sosialisme Islam sebagai tema pembahasan di lingkungan perguruan tinggi.

"Dan saya belum melihat, sependek pengetahuan saya, parpol-parpol lain yang notabene mengklaim sebagai yang sangat sosialis pun ya, itu kayaknya belum pernah. Ya kalau mungkin sosialisme iya, tetapi sosialisme Islam," katanya.

Kritik Rektor UINSA soal Kualitas Partai Politik

Dari sisi akademisi, Rektor UINSA Prof. Masdar Hilmy menilai kualitas partai politik tidak cukup diukur dari kemampuan memenangkan pemilu, membangun jaringan, atau mengumpulkan suara. Ukuran itu, menurutnya, terlalu sempit untuk menilai kontribusi partai pada kehidupan berbangsa.

"Partai juga perlu menunjukkan kontribusi dalam membangun tradisi intelektual dan menawarkan gagasan bagi masa depan masyarakat," kata Masdar dalam kesempatan yang sama.

Ia berharap diskusi yang digagas PKB tersebut dapat melahirkan rumusan konkret yang bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Rumusan itu antara lain mencakup program pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi umat, hingga kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan.

Masdar menekankan pentingnya gagasan yang membumi. Menurutnya, wacana ideologis tidak boleh berhenti pada tataran konsep, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah yang berdampak langsung.

"Jangan sekadar menjadi wacana yang melangit, tapi benar-benar kita bisa breakdown menjadi program-program nyata untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kemudian mengikis kesenjangan sosial dan ekonomi," ujarnya.

Latar Belakang: Mengapa Isu Pencitraan Politik Terus Menguat

Kritik Halim bukan suara tunggal. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah tokoh dan lembaga menyoroti menguatnya pragmatisme di tubuh partai politik. Salah satunya Ketua Badan Pengkajian MPR Yasonna Laoly, yang menilai pragmatisme elit partai dalam memilih calon legislatif demi ambang batas parlemen memicu ketidakpuasan masyarakat, sebagaimana diberitakan kanal Politik dan Hukum Media Indonesia.

Kepercayaan publik terhadap partai politik memang menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Survei dan pemberitaan berulang kali menunjukkan jarak antara aspirasi warga dan perilaku elit partai. Pencitraan lewat media sosial, baliho, hingga kegiatan seremonial sering dinilai lebih menonjol ketimbang kerja legislasi dan advokasi kebijakan.

Kritik serupa juga muncul dari dalam pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto pernah menegur pejabat yang menjadikan bencana sebagai ajang pencitraan, dengan menegaskan bahwa kehadiran pemerintah harus membantu korban, bukan sekadar berfoto. Hal itu memperlihatkan bahwa persoalan citra versus substansi tidak hanya terjadi di ranah partai, tetapi juga birokrasi.

Di sisi lain, sejumlah gagasan pembenahan sistem politik tengah bergulir. Delapan partai nonparlemen misalnya mengusulkan ambang batas parlemen 1 persen untuk menekan suara terbuang yang mencapai 17,3 juta pada Pemilu 2024. Usulan itu menunjukkan bahwa perdebatan soal kualitas demokrasi masih berlangsung terbuka.

Dampak dan Langkah Selanjutnya bagi PKB

Bagi PKB, pernyataan Halim menjadi semacam otokritik internal. Ia menegaskan pembenahan praktik politik penting dilakukan agar harapan masyarakat terhadap PKB tidak sekadar menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kerja nyata dan kebijakan yang memberi manfaat.

Konsekuensinya jelas: PKB dituntut membuktikan bahwa diskusi ideologis di kampus berlanjut menjadi program. Beberapa arah yang disebut dalam forum itu antara lain:

  • Program pemberdayaan masyarakat yang menyentuh langsung warga akar rumput.
  • Penguatan ekonomi umat, terutama di basis massa tradisional PKB.
  • Kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan.
  • Penguatan tradisi intelektual dan ruang gagasan di lingkungan partai.

Jika hanya berhenti sebagai pernyataan di forum akademik, kritik Halim justru berisiko memperkuat anggapan bahwa politik memang hanya soal pencitraan. Sebaliknya, jika diterjemahkan ke dalam agenda legislasi dan program nyata, forum di UINSA bisa menjadi titik balik kecil bagi cara PKB bekerja.

Yang paling dinantikan tentu bukan slogan baru, melainkan bukti. Publik akan menilai dari kebijakan yang lahir, bukan dari seberapa sering kata "substansi perjuangan" diucapkan di panggung diskusi.

Analisis Redaksi

Yang membuat pernyataan Halim menarik bukan sekadar isinya, tetapi siapa yang menyampaikannya. Ia adalah ketua DPW partai di provinsi dengan basis massa besar, bukan pengamat luar yang mudah mengkritik dari kejauhan. Ketika seorang tokoh struktural mengaku "ditipu oleh keadaan" dan menyebut politik penuh kepalsuan, itu adalah pengakuan yang jarang terdengar terbuka.

Namun di sinilah ujiannya. Kritik terhadap pencitraan mudah diucapkan, tetapi sulit dibuktikan ketika mesin partai tetap bekerja dengan logika elektoral yang sama. Selama rekrutmen calon, komunikasi publik, dan alokasi sumber daya partai masih berpusat pada popularitas ketimbang kapasitas, seruan soal substansi akan berhenti sebagai retorika. Forum akademik seperti di UINSA punya nilai simbolik, tetapi simbol tidak menggantikan kebijakan.

Catatan Masdar Hilmy justru menawarkan tolok ukur yang lebih jernih: kualitas partai tidak diukur dari kemenangan pemilu, melainkan dari kontribusinya membangun tradisi intelektual dan menawarkan gagasan. Jika ukuran itu diterima, maka agenda berikutnya bukan menambah baliho, melainkan memperbanyak ruang diskusi, riset kebijakan, dan kaderisasi berbasis kompetensi. Di titik itu, klaim soal sosialisme Islam baru punya arti, karena gagasan hanya bernilai ketika ia mengubah cara partai memperjuangkan kepentingan warga.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad