Anak Dasco Jadi Korban Bullying di Medsos, Langkah Hukum Disiapkan

Nov 21, 2026 - 22:50
 0  0
Anak Dasco Jadi Korban Bullying di Medsos, Langkah Hukum Disiapkan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap bahwa anaknya menjadi sasaran bullying di media sosial akibat dinamika politik yang melibatkan dirinya. Politikus Partai Gerindra itu kini mempertimbangkan langkah hukum untuk melindungi keluarganya.

Ad
Ad

Pengakuan tersebut disampaikan Dasco saat menghadiri peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Ia menuturkan, anaknya sempat mempertanyakan mengapa dirinya ikut diseret dalam persoalan politik sang ayah.

"Anaknya menanyakan kenapa dia ikut dibawa-bawa dalam permasalahan saya," kata Dasco, seperti dikutip dari laporan Kompas TV.

Ketua Harian Partai Gerindra ini menegaskan tidak pernah mengekspos keluarganya dalam aktivitas politik. Karena itu, ia mengaku telah meminta izin kepada putrinya sebelum membicarakan persoalan ini ke publik dan sedang berkomunikasi dengan tim pengacara.

Kronologi Pengakuan Dasco di Kompleks Parlemen

Persoalan ini mencuat pertama kali dari pernyataan Dasco sendiri di sela acara peringatan Hari Anak Internasional di Senayan. Momen tersebut biasanya dipakai untuk menyoroti hak dan perlindungan anak, sehingga pengakuan soal perundungan terhadap putrinya menjadi sorotan tersendiri.

Menurut penuturan Dasco, anaknya menerima perlakuan tidak menyenangkan di media sosial. Ia tidak merinci platform mana yang dipakai, bentuk unggahan yang diterima, maupun waktu pasti perundungan terjadi. Yang jelas, kata Dasco, serangan itu berkaitan dengan posisi politik yang ia pegang.

Dasco menyebut persoalan tersebut sempat dibicarakan secara pribadi di keluarganya. Anaknya, lanjut dia, merasa tidak nyaman karena namanya terseret ke dalam polemik yang sama sekali bukan urusannya.

Dari pernyataan itu, terlihat pola yang kerap muncul dalam perdebatan politik Tanah Air: kritik terhadap pejabat publik bergeser menjadi serangan terhadap anggota keluarga. Dasco memilih membuka persoalan ini ke publik, meski ia mengaku sebelumnya meminta izin kepada putrinya.

Sufmi Dasco Ahmad dan Sikap soal Keluarga di Ruang Politik

Dasco dikenal sebagai salah satu petinggi Partai Gerindra yang cukup sering menjadi sasaran kritik publik. Ia menjabat Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian Partai Gerindra, dua posisi yang membuatnya hampir selalu berada di pusat perhatian politik nasional.

Dalam pernyataannya, Dasco menegaskan bahwa ia tidak pernah mengekspos keluarganya dalam aktivitas politik. Pernyataan itu menjadi kunci. Ia ingin memisahkan antara dirinya sebagai pejabat publik yang sah dikritik dan anaknya sebagai pihak yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

"Saya tidak pernah mengekspos keluarga," ujar Dasco, mengutip laporan Kompas TV.

Ia juga mengaku telah meminta izin kepada putrinya sebelum menyampaikan persoalan ini ke media. Langkah itu menunjukkan ada pertimbangan keluarga yang diambil sebelum keputusan membuka kasus ini ke publik.

Dasco belum menyebut nama anaknya secara terbuka. Ia juga tidak menjelaskan apakah perundungan terjadi di satu platform tertentu atau menyebar di beberapa kanal media sosial. Informasi yang tersedia masih terbatas pada pengakuannya di hadapan wartawan.

Langkah Hukum yang Sedang Dipertimbangkan

Dasco menyatakan sedang berkomunikasi dengan tim pengacara untuk menentukan langkah hukum terbaik. Ia belum memastikan apakah akan menempuh jalur pidana, perdata, atau melaporkan akun-akun tertentu ke platform media sosial.

Ada beberapa opsi yang biasanya ditempuh pejabat publik ketika keluarganya diserang di ruang digital:

  • Melaporkan dugaan pencemaran nama baik atau perundungan ke kepolisian dengan dasar UU ITE dan KUHP.
  • Mengirim somasi kepada pemilik akun yang dinilai melakukan perundungan.
  • Meminta platform media sosial menghapus konten dan memblokir akun pelanggar.
  • Menempuh jalur perdata dengan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan nama baik.

Dasco belum merinci langkah mana yang akan dipilih. Yang ia tegaskan, keputusan itu akan diambil setelah tim pengacara menelaah bukti-bukti yang ada.

Pernyataan itu juga belum disertai keterangan resmi dari pihak kepolisian atau Kementerian Komunikasi dan Digital. Belum ada laporan yang masuk terkait kasus ini, setidaknya berdasarkan informasi yang beredar hingga berita ini ditulis.

Perundungan Anak di Media Sosial dan Jerat Hukumnya

Perundungan di media sosial terhadap anak memiliki payung hukum yang cukup jelas di Indonesia. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan psikis.

Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak menyebut larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan denda.

Selain itu, UU ITE juga bisa dipakai jika konten perundungan memenuhi unsur pencemaran nama baik atau pengiriman informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Namun, penerapan pasal-pasal ini kerap menuai perdebatan karena berpotensi dibalik menjadi alat pembungkam kritik.

Yang membedakan kasus ini adalah sasarannya anak-anak. Perlindungan terhadap anak mendapat legitimasi lebih kuat, sebab anak dianggap belum mampu membela diri dan tidak terlibat dalam keputusan politik orang tuanya.

Di sisi lain, publik menunggu apakah langkah hukum yang ditempuh benar-benar menyasar akun pelaku perundungan, bukan dipakai untuk membungkam kritik terhadap Dasco sebagai pejabat publik.

Dampak dan Respons Publik

Pengakuan Dasco menambah daftar panjang persoalan keluarga pejabat yang terseret ke pusaran politik digital. Isu ini juga mencuat di tengah sorotan lain terhadap DPR dan partai politik, termasuk dinamika koalisi dan pembahasan kebijakan strategis.

Bagi Dasco, langkah membuka kasus ini ke publik membawa risiko ganda. Di satu sisi, ia menunjukkan sikap tegas melindungi anak. Di sisi lain, ia membuka ruang bagi publik untuk mempertanyakan batas antara kritik dan serangan pribadi.

Sejumlah warganet merespons dengan simpati terhadap anak Dasco. Argumen yang muncul, anak tidak boleh dijadikan sasaran kebencian atas apa pun yang dilakukan orang tuanya. Namun, ada pula yang menilai pernyataan itu perlu disertai bukti dan langkah hukum yang transparan.

Sampai berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari Partai Gerindra maupun DPR RI terkait rencana langkah hukum tersebut. Dasco sendiri belum menyebut tenggat waktu kapan keputusan akan diambil.

Analisis Redaksi

Perundungan terhadap anak pejabat publik adalah persoalan yang layak disorot, tetapi juga rawan disalahgunakan. Tidak ada yang salah dengan Dasco melindungi putrinya. Anak-anak memang tidak boleh dijadikan sasaran serangan politik, apa pun posisi orang tuanya.

Namun, publik berhak menuntut kejelasan. Langkah hukum yang diambil harus benar-benar menyasar akun yang melakukan perundungan, bukan kritik terhadap Dasco sebagai pejabat. Batas antara keduanya harus dijaga agar perlindungan anak tidak berubah menjadi alat membungkam suara kritis.

Kasus ini juga menjadi cermin buruknya budaya berpolitik di ruang digital. Serangan terhadap keluarga pejabat menunjukkan bahwa perdebatan publik sering kehilangan arah. Kritik terhadap kebijakan seharusnya diarahkan ke kebijakan itu sendiri, bukan ke anak yang tidak punya suara dalam pengambilan keputusan. Jika langkah hukum ditempuh, transparansi prosesnya akan menjadi ujian bagi komitmen Dasco sendiri.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad