LDII Jatim Instruksikan DPD Berantas Judi Online dan Mafia Tanah di Rakerwil 2026
DPW LDII Jawa Timur menginstruksikan seluruh DPD kabupaten dan kota aktif membantu pemerintah serta aparat penegak hukum memberantas judi online, narkoba, dan mafia tanah. Instruksi itu disampaikan Ketua DPW LDII Jatim KH Moch Amrodji Konawi dalam Rakerwil 2026 di Surabaya, Minggu (22/11), yang dihadiri Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Rakerwil 2026 Usung Tema Tata Kelola Organisasi
Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2026 DPW LDII Jawa Timur digelar di Surabaya pada Minggu, 22 November 2026. Forum itu mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola Organisasi untuk Peningkatan Kinerja LDII menuju Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara”.
Selain menjadi ajang konsolidasi organisasi, Rakerwil 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan LDII Jatim Expo. Kegiatan itu dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kehadiran kepala daerah dan aparat keamanan memberi bobot tersendiri pada forum internal LDII. Sebab, instruksi yang keluar dari Rakerwil bukan hanya urusan organisasi, melainkan menyangkut agenda pemberantasan penyakit masyarakat di tingkat provinsi.
Amrodji menempatkan Rakerwil sebagai titik tolak penguatan peran struktural LDII, dari tingkat wilayah hingga daerah. “Penguatan tata kelola organisasi” dalam tema itu diterjemahkan menjadi kewajiban DPD turun langsung membantu pemerintah di lapangan.
Instruksi Tegas: Judi Online, Narkoba, dan Mafia Tanah
Dalam pidatonya, Amrodji meminta seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LDII kabupaten dan kota ikut berperan aktif mendukung pemberantasan judi online, narkoba, hingga kejahatan pertanahan.
“Judi online dan narkoba harus diberantas. Nanti DPD di daerah-daerah harus membantu, termasuk mafia tanah harus dihabiskan,” tegas Amrodji seperti dikutip dari JPNN.com Jatim.
Instruksi itu menyebut tiga sasaran utama: judi online, narkoba, dan mafia tanah. Ketiganya dikategorikan sebagai penyakit masyarakat yang merusak tatanan sosial dan ekonomi warga.
Amrodji tidak merinci bentuk teknis bantuan yang diminta. Namun perintah itu jelas menuntut DPD bergerak di level kabupaten dan kota, wilayah kerja yang paling dekat dengan persoalan riil di masyarakat.
LDII Jatim sebelumnya juga menyoroti krisis moral generasi muda dan menjadikan pendidikan karakter sebagai kunci. Isu judi online dan narkoba masuk dalam kerangka yang sama: persoalan moral yang butuh kerja bersama, bukan hanya ceramah.
Khofifah Hadir, Forkopimda Ikut Mendampingi
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir langsung dalam Rakerwil 2026. Ia didampingi jajaran Forkopimda, forum yang menaungi pimpinan daerah beserta aparat keamanan di provinsi.
Kehadiran Khofifah dimanfaatkan Amrodji untuk menyampaikan permintaan lain: meresmikan Gedung Serba Guna milik LDII Jawa Timur. Menurut Amrodji, pembangunan gedung itu menelan anggaran Rp15 miliar.
“Kami memohon kepada Ibu Gubernur untuk meresmikan Gedung Serba Guna ini. Alhamdulillah gedung ini berdiri megah, dan ini juga merupakan salah satu bentuk bantuan dari Ibu Gubernur dengan total biaya Rp15 miliar,” ungkapnya.
Amrodji menyebut keberadaan gedung tersebut tidak lepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Permintaan peresmian itu disampaikan di hadapan kepala daerah yang menjadi sumber dukungan anggaran.
Dengan begitu, Rakerwil 2026 memuat dua agenda sekaligus: konsolidasi organisasi dan penguatan hubungan dengan pemerintah provinsi. Keduanya berjalan dalam satu forum yang sama.
Sinergi LDII dan Pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Komitmen LDII Jatim memperkuat sinergi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi pesan utama Rakerwil 2026. Organisasi keagamaan ditempatkan sebagai mitra kerja, bukan penonton.
Ada alasan praktis di balik penempatan itu. Judi online, narkoba, dan mafia tanah adalah persoalan yang tidak bisa diselesaikan satu institusi. Aparat punya kewenangan hukum, pemerintah punya anggaran dan program, sementara organisasi keagamaan punya jangkauan sampai tingkat kelurahan dan desa.
LDII memiliki struktur hingga DPD kabupaten dan kota. Struktur itulah yang diminta bergerak membantu di daerah masing-masing.
Beberapa langkah yang tersirat dari instruksi Amrodji:
- DPD LDII kabupaten dan kota aktif membantu pemberantasan judi online di wilayahnya.
- DPD diminta ikut mendukung upaya pemberantasan narkoba bersama aparat.
- DPD diminta membantu memberantas praktik mafia tanah.
- Sinergi dengan pemerintah provinsi dan Forkopimda diperkuat, termasuk lewat agenda bersama seperti LDII Jatim Expo.
LDII Jatim juga punya rekam jejak kerja sama lintas lembaga. Sebelumnya, LDII Jatim dan MUI memperkuat ukhuwah di momen Syawal, serta menggandeng Diskominfo meningkatkan literasi digital remaja lewat program CERDIG. Pola kemitraan itu yang tampaknya ingin diperluas ke isu judi online dan kejahatan pertanahan.
LDII Jatim Expo dan Gedung Rp15 Miliar
Rakerwil 2026 tidak berdiri sendiri. Kegiatan itu dirangkai dengan LDII Jatim Expo, yang memberi ruang bagi organisasi untuk menampilkan program dan hasil kerja kepada publik dan pemerintah.
Di sisi lain, Gedung Serba Guna LDII Jawa Timur menjadi simbol kemitraan dengan Pemprov Jatim. Angka Rp15 miliar disebut langsung oleh Amrodji sebagai total biaya pembangunan yang ia kaitkan dengan bantuan Gubernur.
Permintaan peresmian oleh Khofifah menunjukkan gedung itu belum diresmikan meski sudah berdiri. Amrodji berharap Gubernur bersedia meresmikannya sebagai penanda dukungan resmi pemerintah provinsi.
Bagi LDII Jatim, gedung dan expo adalah wajah organisasi. Sementara instruksi pemberantasan judi online, narkoba, dan mafia tanah adalah kerja yang harus dibuktikan DPD di lapangan.
Analisis Redaksi
Instruksi Amrodji menarik karena keluar dari forum internal organisasi keagamaan, bukan dari rapat koordinasi pemerintah. Ini menandai pergeseran peran LDII Jatim: dari pembinaan umat ke keterlibatan langsung pada agenda pemberantasan penyakit masyarakat. Pilihan isunya pun tidak main-main—judi online, narkoba, mafia tanah—tiga persoalan yang selama ini dikenal sulit diberantas karena jaringannya rapi dan kerap melibatkan aktor berpengaruh.
Yang perlu dicermati adalah bentuk konkret “bantuan” yang diminta ke DPD. Tanpa definisi yang jelas, instruksi semacam ini mudah berhenti sebagai pernyataan di panggung. Apalagi mafia tanah menyangkut sengketa legal yang rumit, bukan sekadar persoalan moral. LDII butuh mekanisme pelaporan, rujukan ke aparat, dan koordinasi yang terukur agar perannya tidak tumpang tindih dengan kewenangan penegak hukum.
Kabar baiknya, LDII Jatim sudah punya rekam jejak bermitra dengan pemerintah dan lembaga lain. Jika pola itu diterapkan pada isu judi online dan mafia tanah, instruksi Rakerwil 2026 bisa menjadi awal kerja yang nyata. Sebaliknya, jika hanya berhenti di teks pidato, publik berhak menagih buktinya di daerah.
Sumber: ldii.or.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0