Kejagung Lanjut Proses Hukum Riza Chalid Meski Buron: Sita Aset hingga Buru Red Notice

Nov 22, 2026 - 17:40
 0  1
Kejagung Lanjut Proses Hukum Riza Chalid Meski Buron: Sita Aset hingga Buru Red Notice

Kejaksaan Agung memastikan proses hukum terhadap saudagar minyak Mohammad Riza Chalid tetap berjalan meski yang bersangkutan buron di luar negeri. Penyidik dan penuntut umum disebut terus memproses pidana dan menelusuri aset Riza Chalid.

Ad
Ad

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan jaksa penyidik dan jaksa penuntut umum sudah berupaya menghadirkan Riza Chalid untuk disidang secara in absentia. Namun upaya itu belum membuahkan hasil.

"Namun demikian penyidik dan penuntut umum tetap memproses pidana dan penelusuran aset milik MRC serta terhadap para pelaku lainnya yang terlibat dengan MRC," ujar Anang kepada wartawan, Minggu (22/11).

Kronologi Penetapan Tersangka dan Status Buron

Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. Status tersangka itu kemudian berkembang ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sejak 19 Agustus 2025, Riza Chalid masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Penetapan itu dilakukan setelah ia tiga kali mangkir dari panggilan penyidik.

Hingga kini, lebih dari satu tahun berlalu, belum terlihat pelimpahan perkara ke pengadilan. Kondisi ini memicu desakan dari masyarakat sipil agar Kejagung segera menyidang Riza Chalid secara in absentia.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melayangkan somasi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung. Somasi diteken Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Dalam somasinya, Boyamin menyoroti status Riza Chalid yang dinilai sebagai aktor intelektual dalam perkara periode 2018-2023. Ia menilai tidak adanya tindak lanjut akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Meskipun Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan dalam DPO, hingga saat ini terhitung sudah lebih dari satu tahun tidak kunjung ditemukan tindak lanjut terhadap penanganan perkara yang melibatkan tersangka Riza Chalid," ujar Boyamin.

Menurut Boyamin, situasi itu "akan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum serta ketidakadilan terkait proses hukum tersangka Riza Chalid."

Syarat Sidang In Absentia yang Harus Dipenuhi

Anang menjelaskan, pengajuan sidang in absentia tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi penyidik sebelum perkara bisa disidangkan tanpa kehadiran terdakwa.

Syarat pertama adalah pengumuman dan penetapan tersangka sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Setelah itu, penyidik mengajukan permohonan Red Notice kepada Interpol.

"Disamping itu juga mempertimbangkan fakta-fakta peradilan termasuk para pelaku dan saksi-saksi lainnya," pungkas Anang.

Boyamin merujuk Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal itu mengatur bahwa perkara tetap dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa apabila telah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Ia juga menyinggung dugaan penggunaan paspor negara lain oleh Riza Chalid saat bepergian ke luar negeri melalui Balikpapan pada 2023. Dugaan itu menjadi salah satu alasan mengapa keberadaan Riza Chalid sulit dilacak.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai apakah Red Notice terhadap Riza Chalid sudah diterbitkan atau masih dalam proses.

Daftar 18 Tersangka dan Peran Riza Chalid

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan 18 tersangka. Mereka berasal dari berbagai lapisan, mulai dari direksi anak perusahaan Pertamina hingga pemilik manfaat perusahaan mitra.

  • Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
  • Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
  • Mohammad Riza Chalid, Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (OTM)
  • Muhammad Kerry Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, anak Riza Chalid

Riza Chalid dan anaknya disebut berperan sebagai pemilik manfaat dari perusahaan yang terlibat dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Peran itu membuat keduanya masuk dalam radar penyidik.

Kejagung juga telah menyita sejumlah aset. Total ada sembilan kendaraan yang disita, mulai dari Mini Cooper, Toyota Alphard, tiga sedan Mercedes-Benz, hingga mobil BMW.

Selain kendaraan, penyidik menyita uang tunai dalam pecahan dolar hingga rupiah. Penyitaan ini merupakan bagian dari penelusuran aset yang disebut Anang tetap berjalan.

Kasus ini mencuat sebagai salah satu perkara korupsi terbesar dalam sejarah Pertamina. Nilai kerugian negara yang disebut Kejagung mencapai Rp285 triliun.

Rinciannya, Rp193,7 triliun merupakan kerugian keuangan negara dan Rp91,3 triliun merupakan kerugian perekonomian negara.

Dampak Hukum dan Desakan Publik

Status buron Riza Chalid di luar negeri menyisakan persoalan hukum. Di satu sisi, penyidik memiliki kewenangan menyidang secara in absentia. Di sisi lain, kehadiran terdakwa tetap menjadi syarat ideal dalam pembuktian.

MAKI menilai penanganan perkara yang berlarut-larut dapat merugikan negara. Sebab, aset-aset yang diduga terkait tindak pidana berpotensi terus berpindah tangan selama proses hukum belum tuntas.

Desakan agar Kejagung bergerak cepat juga datang dari berbagai kalangan. Mereka menyoroti posisi Riza Chalid sebagai aktor intelektual yang disebut menikmati hasil korupsi.

Di sisi lain, Kejagung menegaskan tidak tinggal diam. Penelusuran aset dan pemrosesan pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat disebut terus berjalan.

Namun, tanpa kehadiran Riza Chalid, proses pembuktian di pengadilan berpotensi menghadapi kendala. Saksi dan alat bukti harus disiapkan secara matang agar sidang in absentia tetap sah.

Publik akan menunggu apakah langkah hukum berikutnya benar-benar diambil dalam waktu dekat. Sebab, lebih dari satu tahun berlalu tanpa pelimpahan perkara ke pengadilan.

Langkah Selanjutnya: Red Notice dan Penelusuran Aset

Kejagung menyebut pengajuan Red Notice kepada Interpol sebagai salah satu syarat dalam proses in absentia. Langkah ini menjadi kunci untuk melacak keberadaan Riza Chalid di luar negeri.

Selain itu, penyidik terus menelusuri aset milik Riza Chalid. Sembilan kendaraan dan sejumlah uang tunai telah disita. Tidak menutup kemungkinan ada aset lain yang menyusul.

Boyamin juga mendesak Kejagung segera melimpahkan perkara ke pengadilan. Menurutnya, Pasal 38 ayat (1) UU Tipikor memberi dasar hukum yang cukup untuk menyidang tanpa kehadiran terdakwa.

"Meskipun Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan dalam DPO, hingga saat ini terhitung sudah lebih dari satu tahun tidak kunjung ditemukan tindak lanjut," ujarnya.

Kejagung belum memberikan tenggat waktu kapan perkara akan dilimpahkan. Yang jelas, proses hukum terhadap Riza Chalid dan 17 tersangka lainnya masih bergulir.

Perkembangan terbaru bisa dipantau melalui pemberitaan resmi Kejagung maupun keterangan penyidik. Publik menanti apakah sidang in absentia benar-benar terwujud.

Analisis Redaksi

Desakan agar Riza Chalid disidang secara in absentia sebenarnya bukan tanpa dasar. Pasal 38 ayat (1) UU Tipikor memberi jalan bagi penuntut umum untuk memproses perkara tanpa kehadiran terdakwa. Namun, Kejagung tampak berhati-hati agar langkah itu tidak cacat hukum di kemudian hari.

Persoalannya, lebih dari satu tahun berlalu sejak status DPO ditetapkan pada 19 Agustus 2025. Tidak ada pelimpahan perkara ke pengadilan. Di titik ini, publik berhak bertanya: apa yang sebenarnya menahan laju perkara?

Kejagung beralasan masih memenuhi syarat, mulai dari pengumuman DPO hingga pengajuan Red Notice. Tapi syarat-syarat itu seharusnya bisa diselesaikan dalam hitungan bulan, bukan tahun. Kesan lamban sulit dihindari.

Di sisi lain, MAKI menyoroti dugaan penggunaan paspor negara lain oleh Riza Chalid. Jika benar, persoalannya bukan sekadar buron, tetapi juga celah imigrasi yang perlu dibenahi. Red Notice menjadi krusial di sini.

Yang paling dirugikan tentu negara. Kerugian Rp285 triliun bukan angka kecil. Menunda proses hukum berarti menunda pemulihan aset. Semakin lama, aset semakin sulit dilacak.

Kejagung perlu memberi tenggat waktu yang jelas. Sidang in absentia bisa menjadi jalan tengah agar kepastian hukum terwujud tanpa harus menunggu Riza Chalid pulang. Publik akan menilai dari tindakan, bukan pernyataan.

Sumber: cnnindonesia.com, hukumonline.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad