Negara Produsen Minyak Melawan Kesepakatan COP31 soal BBM, Negosiasi Buntu
Negara-negara produsen minyak melawan upaya memasukkan komitmen pengurangan bahan bakar fosil dalam kesepakatan COP31. Perlawanan itu membuat negosiasi iklim di bawah kepemimpinan Turki dan Australia menemui jalan buntu.
Dikutip dari CNN Indonesia, Presidensi COP31 pada Minggu (22/11) mengajukan rancangan kesepakatan terbaru setelah perundingan melewati tenggat waktu. Proposal itu kembali tidak menyebut secara eksplisit bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas.
Sikap tersebut memperdalam ketegangan di antara hampir 200 negara peserta yang harus menyepakati dokumen akhir COP31. Selama dua pekan perundingan, negara-negara masih sulit menjembatani perbedaan pandangan soal masa depan energi fosil.
Draf Berubah, Penyebutan Batu Bara dan Minyak Hilang
Perubahan paling mencolok terjadi dalam hitungan hari. Rancangan kesepakatan yang dirilis awal pekan lalu masih menyerukan percepatan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Namun, draf kedua yang lebih ringkas pada Kamis (19/11) justru menghapus seluruh penyebutan batu bara, minyak, dan gas.
Draf terbaru yang diajukan Minggu mempertahankan pola yang sama. Dokumen itu hanya merujuk pada kesepakatan global 2023 mengenai peralihan dunia dari bahan bakar fosil, tanpa menyebut bahan bakar fosil secara eksplisit.
Uni Eropa dan sejumlah negara lain mendorong komitmen kuat untuk beralih dari energi fosil. Tuntutan itu ditolak negara-negara kaya minyak, terutama Arab Saudi. Pejabat Arab Saudi menolak berkomentar saat dimintai tanggapan.
Seorang pejabat Uni Eropa kepada AFP menyebut proposal terbaru sebagai langkah mundur. Ia memperingatkan kemungkinan besar COP31 berakhir tanpa kesepakatan.
"Saya lebih pesimistis hari ini dibandingkan kemarin," kata pejabat tersebut yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pejabat Jerman juga mengakui alotnya perundingan akibat perlawanan negara produsen minyak. "Situasinya sulit, dan hasilnya tidak pasti. Negara-negara produsen minyak melakukan perlawanan sengit," katanya.
Pertemuan Darurat dan Ancaman Walkout
Ancaman sejumlah negara untuk meninggalkan perundingan memaksa Turki dan Australia menggelar pertemuan mendadak antara Uni Eropa dan Arab Saudi. Pertemuan itu dimaksudkan mencari titik kompromi di tengah kebuntuan.
Tekanan datang dari dua arah. Negara maju dan negara rentan iklim menuntut kalimat tegas soal penghentian energi fosil, sementara blok produsen minyak bersikeras mempertahankan ruang bagi industri mereka.
Menteri Lingkungan Antigua dan Barbuda, Michael Joseph, menyatakan kekecewaannya terhadap rancangan kesepakatan tersebut. Ia berbicara setelah meninggalkan kantor presidensi COP31.
"Kami sangat kecewa dengan tampilan teks tersebut," kata Joseph.
"Saya tidak bisa dengan jujur mengatakan bahwa saya setuju jika ini disahkan" dalam bentuknya saat ini, ujarnya. Ia menambahkan bahwa rancangan itu "cukup bungkam" mengenai bahan bakar fosil.
Bahan bakar fosil menjadi salah satu pembahasan paling sensitif dalam perundingan COP31. Situasi ini berlangsung di tengah lonjakan harga energi dan ketegangan geopolitik akibat perang di Iran.
Elektrifikasi Jadi Jalan Tengah yang Diperdebatkan
Di tengah kebuntuan soal bahan bakar fosil, Turki dan Australia mengarahkan perhatian pada elektrifikasi. Langkah itu dipromosikan sebagai cara menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat ketahanan energi.
Rancangan kesepakatan terbaru menyerukan peningkatan porsi listrik dalam total konsumsi energi final global menjadi 35 persen pada 2035. Dokumen itu juga mendorong perluasan penggunaan energi bersih.
Elektrifikasi dilakukan dengan mengganti teknologi yang membakar bahan bakar fosil secara langsung, seperti mobil diesel dan pemanas berbahan bakar gas, dengan alternatif berbasis listrik.
Namun, sejumlah negara menginginkan target yang menyebut energi bersih secara eksplisit. Mereka khawatir elektrifikasi tetap bergantung pada bahan bakar fosil bila sumber listriknya bukan energi terbarukan.
Kekhawatiran itu berdasar pada data. Sekitar sepertiga produksi listrik global masih menggunakan batu bara. Sekitar seperlima lainnya berasal dari gas fosil.
Draf terbaru juga mempertahankan dorongan kontroversial untuk memperluas teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS). Teknologi yang didukung industri bahan bakar fosil ini dikritik karena dinilai mahal dan tidak efektif memangkas emisi.
Laporan IPCC dan Dana Adaptasi Ikut Memanas
Persoalan bahan bakar fosil bukan satu-satunya sumber perselisihan. Arab Saudi, India, dan Kenya berupaya menunda penerbitan laporan berikutnya dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim PBB (IPCC).
Rancangan kesepakatan terbaru hanya menekankan pentingnya laporan tersebut untuk evaluasi global upaya pengurangan emisi pada 2028. Puluhan negara di Eropa, Afrika, dan kawasan Pasifik menginginkan hasil kajian otoritas ilmiah global itu terbit tepat waktu sebelum evaluasi berlangsung.
Negara peserta juga berbeda pandangan soal langkah menghadapi ancaman terlampauinya batas kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius sesuai Perjanjian Paris. Dalam draf terbaru, negara-negara menyampaikan "keprihatinan mendalam" bahwa pemanasan global akan melampaui 1,5 derajat Celsius dibandingkan masa pra-industri dalam beberapa tahun mendatang.
Perundingan turut tersendat oleh persoalan lama mengenai kewajiban negara kaya membantu negara berkembang menghadapi dampak perubahan iklim. Penghapusan target pendanaan adaptasi iklim sebesar US$120 miliar dalam rancangan kesepakatan terbaru memicu kemarahan negara berkembang.
COP31 sebelumnya mendapat tekanan untuk menunjukkan kemajuan dalam mengatasi peningkatan emisi gas rumah kaca. Perundingan berlangsung di tengah bencana terkait perubahan iklim yang melanda sejumlah wilayah, mulai dari Eropa hingga Nepal dan Indonesia.
Apa yang Terjadi Berikutnya di Meja Perundingan
Hampir 200 negara masih harus menyepakati dokumen akhir COP31. Tanpa perubahan substansi, peluang mengesahkan teks dalam bentuk sekarang tetap kecil.
Beberapa skenario terbuka:
- Draf direvisi dengan kalimat lebih tegas soal bahan bakar fosil, meski blok produsen minyak kemungkinan menolak.
- Teks disahkan apa adanya, dengan risiko negara rentan iklim menolak menandatangani.
- Perundingan diperpanjang melewati jadwal, seperti yang sudah terjadi pada draf Minggu.
- COP31 ditutup tanpa kesepakatan penuh, meninggalkan peta jalan iklim global tanpa mandat baru.
Perdebatan soal energi fosil juga bersinggungan langsung dengan kebijakan energi banyak negara, termasuk yang bergantung pada impor BBM. Rujukan teknis soal transisi energi bisa ditelusuri melalui situs resmi UNFCCC yang memuat dokumen dan agenda perundingan iklim PBB.
Yang jelas, tenggat waktu sudah lewat dan presidensi COP31 belum berhasil menjembatani jurang antara negara produsen minyak dan negara yang menuntut transisi lebih cepat. Pernyataan pejabat Uni Eropa yang semakin pesimistis menandakan jarak antarposisi masih lebar.
Analisis Redaksi
Kebuntuan COP31 memperlihatkan satu hal yang jarang diucapkan terang-terangan: forum iklim PBB bekerja dengan konsensus, dan konsensus berarti negara paling keras menolak memegang kunci. Arab Saudi tidak perlu meyakinkan 200 negara. Cukup bertahan, dan kalimat soal batu bara, minyak, serta gas lenyap dari draf.
Pola penghapusan itu terjadi dalam hitungan hari, dari draf awal pekan ke draf Kamis yang lebih ringkas. Uni Eropa menyebutnya langkah mundur. Antigua dan Barbuda menyebut teks itu bungkam. Dua reaksi berbeda, satu kesimpulan yang sama: dokumen yang seharusnya menjadi peta jalan iklim justru menghindari penyebab utamanya.
Yang lebih mengganggu adalah penghapusan target pendanaan adaptasi US$120 miliar. Negara berkembang datang ke COP31 dengan beban bencana nyata, dari Nepal hingga Indonesia, lalu pulang dengan janji yang dicoret dari kertas. Elektrifikasi 35 persen pada 2035 boleh jadi kompromi masuk akal, tetapi tanpa jaminan sumber listriknya bersih, angka itu hanya memindahkan pembakaran fosil dari knalpot ke cerobong pembangkit.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0