Izin PT RAPP Dicabut: 338.536 Hektar Kembali ke Negara, Ini Temuan dan Dampaknya
- Kronologi Pencabutan Izin dan Penyegelan Lapangan
- Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi RAPP
- Latar Belakang: Karhutla Berulang dan Konflik Tenurial
- Dampak Ekonomi dan Sosial yang Mengintai
- Kritik terhadap Peran Satgas PKH dan Proses Hukum
- Langkah Selanjutnya: Pemulihan dan Penegakan Hukum
- Analisis Redaksi
Pemerintah mencabut izin konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektar yang tersebar di sejumlah kabupaten di Riau. Satgas PKH langsung menyegel areal di lapangan, sementara perusahaan mengaku belum menerima pemberitahuan resmi.
Pencabutan izin tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971/2026 tertanggal 19 November 2026 tentang penerapan sanksi administratif. Areal yang dicabut meliputi Kabupaten Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kampar, hingga Kepulauan Meranti.
Keputusan ini menjadi salah satu pencabutan izin terbesar terhadap korporasi kehutanan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. RAPP merupakan anak usaha APRIL Grup, produsen pulp dan serat rayon yang beroperasi sejak lebih dari tiga dekade di Riau.
Kronologi Pencabutan Izin dan Penyegelan Lapangan
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengumumkan pencabutan izin pada Jumat, 20 November 2026, sehari setelah SK diteken. Penyegelan dilakukan di lapangan untuk memastikan seluruh kegiatan operasional di areal konsesi berhenti.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. "Pemerintah tidak beri ruang toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Tiap pihak wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, regulasi, serta tanggungjawab perlindungan dan pelestarian kawasan hutan," kata Barita seperti dikutip dari Mongabay Indonesia.
Barita menyatakan seluruh kegiatan di areal konsesi dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Namun ia menegaskan kewajiban pemeliharaan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
"Kewajiban pemeliharaan lingkungan serta tanggung jawab perusahaan secara hukum tetap berlaku dan wajib dilaksanakan," ujarnya.
Pencabutan izin merujuk pada sejumlah temuan yang dinilai melanggar ketentuan. Temuan itu mencakup dugaan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut yang berulang, keberadaan perkebunan sawit seluas 18.362,74 hektar, bukaan tambang tanpa izin 541,46 hektar, serta kerusakan kawasan lindung termasuk ekosistemnya 211,54 hektar.
Selain itu, Satgas PKH menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang mengancam habitat satwa, terutama gajah Sumatera.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi RAPP
Corporate Communications RAPP menyatakan menerima informasi dari media mengenai pencabutan izin konsesi kehutanan mereka. Perusahaan mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah.
"Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," kata Corporate Communications RAPP dalam pernyataan resmi yang dikutip Mongabay.
RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Prioritas utama perusahaan saat ini, kata mereka, adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional.
Perusahaan mengklaim RAPP dan APRIL Grup mempekerjakan lebih dari 41.000 orang dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa. Studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan aktivitas RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 di seluruh Indonesia.
RAPP juga menegaskan telah menjadi bagian dari Riau selama lebih dari tiga dekade. Pangkalan Kerinci, pusat operasional industri bubur kertas dan serat rayon, disebut berkembang dari komunitas beranggotakan sekitar 200 orang pada 1993 menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk saat ini. Sekitar 20% dari jumlah itu memiliki keterkaitan dengan operasional perusahaan.
Dalam pernyataannya, RAPP menyebut berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau pada 2016-2025. Perusahaan juga mengklaim menginvestasikan Rp970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten dalam 10 tahun terakhir.
Program itu mencakup penurunan angka stunting di 138 desa dan penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. RAPP juga memamerkan program desa bebas api sejak 2014 yang melibatkan lebih dari 40 desa, dengan klaim berhasil mengurangi luas area terdampak kebakaran hingga lebih dari 90%.
Latar Belakang: Karhutla Berulang dan Konflik Tenurial
Pencabutan izin RAPP bukan perkara tiba-tiba. Areal kerja perusahaan telah berulang kali terindikasi karhutla sejak 2015. Temuan terbaru adalah kebakaran di RAPP Estate Sungai Mandau, Kabupaten Siak, pada tahun ini.
Direktur Eksekutif Walhi Riau, Eko Yunanda, menyebut pihaknya juga menemukan dugaan tidak ada upaya pemulihan pasca kebakaran, khususnya di estate Pulau Padang, Kepulauan Meranti. RAPP justru menanam eukaliptus di lokasi prioritas restorasi pasca kebakaran.
"Pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan. Baik ekologis maupun hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh," kata Eko.
Ia mendorong pemerintah melibatkan masyarakat korban langsung dan pihak lain dalam menyusun serta menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil.
Persoalan lain yang mencuat adalah tumpang tindih kawasan. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Refki Saputra, menilai negara luput terhadap hak masyarakat. Menurut dia, kawasan hutan yang dikelola anak usaha APRIL Grup itu banyak tumpang tindih dengan wilayah masyarakat.
"Lebih 300.000 hektar yang dicabut pasti ada konflik dengan wilayah kelola masyarakat," kata Refki.
Ia menyayangkan Satgas PKH tidak menyebut persoalan itu saat mengumumkan pencabutan izin. Padahal, kata Refki, masalah di RAPP bukan hanya karhutla dan persoalan lain yang menjadi alasan cabut izin.
Refki juga mengingatkan bahwa APRIL Grup telah mengikuti program remedi Forest Stewardship Council (FSC) Remedy Framework. Kerangka itu merupakan mekanisme pemulihan dampak lingkungan dan sosial masa lalu yang wajib dijalankan perusahaan untuk memulihkan hubungan agar kembali memenuhi syarat sertifikasi hutan berkelanjutan.
"Itu tak disebut APRIL Grup dalam tanggapannya atas pencabutan izin. Kayaknya hanya mau menyampaikan hal fenomenal kontribusi jasa pada daerah dan nasional. Kontribusi dengan ekses yang ditimbulkan, sejak 1997, kalau mengikuti mekanisme FSC," kata Refki.
Dampak Ekonomi dan Sosial yang Mengintai
Pencabutan izin seluas 338.536 hektar berpotensi mengguncang ekonomi Riau. RAPP adalah salah satu pilar industri pulp dan kertas nasional dengan produksi yang sebagian besar diekspor. Perusahaan menyebut lebih dari 85% produksi mereka merupakan ekspor dan menghasilkan devisa bagi Indonesia.
Klaim perusahaan, RAPP dan APRIL Grup menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan melayani pelanggan di lebih dari 100 pasar dunia.
Di sisi lain, ribuan pekerja dan ratusan pemasok bergantung pada operasional perusahaan. RAPP menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul.
Namun dampak ekologis juga menjadi perhatian. RAPP mengklaim melestarikan hampir setengah juta hektar kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau, sebagai bagian dukungan terhadap target FoLU Net Sink 2030.
Pencabutan izin menimbulkan pertanyaan tentang kelanjutan program restorasi dan perlindungan gambut di areal yang kini kembali dikuasai negara. Pemerintah belum merinci skema pengelolaan pasca pencabutan.
Yang jelas, kata Satgas PKH, seluruh kegiatan di areal konsesi dihentikan. Penyegelan di lapangan menjadi langkah awal sebelum pemerintah menentukan langkah berikutnya.
Kritik terhadap Peran Satgas PKH dan Proses Hukum
Direktur Penegakan Hukum Auriga Nusantara, Roni Saputra, meyakini masyarakat senang dan mendukung pencabutan izin RAPP. Namun ia menilai peran Satgas PKH bisa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
"Mestinya hal tersebut jadi kewenangan mutlak Kementerian Kehutanan. Satgas PKH cukup bantu prosesnya saja," kata Roni.
Ia khawatir pemerintah akan mengembalikan izin jika RAPP membayar denda atas pelanggaran administrasi. Roni mendesak penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran yang menjadi alasan pencabutan izin, seperti karhutla berulang di kawasan gambut, perkebunan sawit dan tambang ilegal, serta kerusakan kawasan lindung. Menurut dia, pencabutan izin tidak menghapus pidana.
Refki Saputra menyampaikan hal serupa. Ia mendukung semua proses penegakan hukum asal konsisten dan tanpa tebang pilih grup usaha tertentu.
Refki juga mengkritik format Satgas PKH yang melibatkan militer. "Sebagai masyarakat sipil, kita mengkritik format satgas yang melibatkan militer. Harusnya ini urusan sipil. Pengamanan cukup dari sisi polri. Apalagi ini penegakan hukum administrasi. Tak perlu pengamanan berlebihan," katanya.
Ia mempertanyakan prosedur pengenaan sanksi, apakah melalui tahapan penegakan hukum administrasi seperti pemeriksaan lapangan, teguran, hingga pencabutan izin. Refki mengingatkan proses penegakan hukum harus taat prosedur untuk mencegah pencabutan izin dibatalkan ketika ada gugatan balik.
SK tersebut, kata dia, bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berpotensi dibatalkan. Karena itu, alasan pencabutan izin harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum spesifik.
"Kenapa ada tambang ilegal, kerusakan kawasan lindung dan lainnya? Harus ada penegakan hukum terpisah," ujarnya.
Refki dan Roni juga khawatir jika mengikuti pola penyitaan kawasan hutan sebelumnya, Satgas PKH akan mengalihkan pengelolaan pada Agrinas.
Langkah Selanjutnya: Pemulihan dan Penegakan Hukum
Pemerintah belum merinci skema pengelolaan areal seluas 338.536 hektar pasca pencabutan. Satgas PKH hanya memastikan seluruh kegiatan berhenti dan kawasan kembali dikuasai negara.
Walhi Riau memberi dua saran pasca pencabutan. Pertama, pemulihan lingkungan hidup. Kedua, pemulihan hak rakyat atas ruang hidup, terutama masyarakat adat yang terampas atas nama perizinan.
"Tujuannya untuk pengawasan kepatuhan izin dan menjadi catatan penting penegakkan hukum korporasi, serta memastikan pertanggungjawaban mutlak atas kerusakan yang terjadi di seluruh areal kerja perusahaan," kata Eko Yunanda.
Ia menilai tanggapan RGE atas kontribusi mereka terhadap ekonomi daerah dan nasional tidak dapat menjadi justifikasi pembenaran. Sebab, kata Eko, kontribusi itu lahir dari proses penebangan hutan untuk ekspansi hutan tanaman industri hingga konflik yang merugikan masyarakat.
RAPP sendiri menyatakan tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha. Perusahaan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan.
Di sisi lain, desakan penegakan hukum pidana menguat. Auriga Nusantara dan Greenpeace meminta pemerintah tidak berhenti pada sanksi administrasi. Mereka menuntut proses hukum atas pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin.
Publik akan menunggu apakah pemerintah konsisten menindaklanjuti temuan di lapangan. Termasuk soal tumpang tindih wilayah masyarakat dan nasib program restorasi gambut yang selama ini diklaim perusahaan. Informasi lebih lanjut dapat dipantau melalui pemberitaan Greenpeace Indonesia dan Auriga Nusantara.
Analisis Redaksi
Pencabutan izin RAPP seluas 338.536 hektar adalah ujian bagi negara: apakah ini penegakan hukum yang serius atau sekadar gestur politik sesaat. Temuan yang dijadikan dasar SK 971/2026 bukan hal baru. Karhutla di lahan gambut berulang sejak 2015, perkebunan sawit 18.362,74 hektar, tambang tanpa izin 541,46 hektar, dan kerusakan kawasan lindung 211,54 hektar adalah catatan yang menumpuk bertahun-tahun. Jika pelanggaran sebesar itu baru ditindak sekarang, pertanyaannya bukan hanya mengapa, tetapi juga mengapa lama.
Kritik terhadap Satgas PKH layak didengar. Pencampuran fungsi penertiban administrasi dengan pengamanan militer membuat proses ini rawan digugat di PTUN. Refki Saputra mengingatkan SK bisa dibatalkan jika prosedur tidak taat asas. Pemerintah perlu memastikan setiap tahapan—pemeriksaan lapangan, teguran, hingga pencabutan—terdokumentasi dan sesuai aturan. Jika tidak, kemenangan di lapangan bisa berbalik menjadi kekalahan di pengadilan.
Yang paling terabaikan adalah hak masyarakat. Refki menyebut lebih dari 300.000 hektar yang dicabut pasti bersinggungan dengan wilayah kelola masyarakat. Satgas PKH tidak menyebut soal ini. Padahal, pencabutan izin seharusnya menjadi pintu masuk penyelesaian konflik tenurial, bukan sekadar pengalihan pengelolaan dari korporasi ke pihak lain. Tanpa skema pemulihan yang partisipatif dan penegakan hukum pidana yang tuntas, pencabutan izin hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0