JK Laporkan Rismon Sianipar atas Tuduhan Dana Rp5 Miliar di Kasus Ijazah Jokowi

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), bersama kuasa hukumnya Abdul Haji Talaohu mendatangi Bareskrim Polri pada Senin, 6 April 2026, untuk melakukan pelaporan resmi terhadap Rismon Hasiholan Sianipar. Laporan ini berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan tuduhan tidak berdasar soal kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Pelaporan Resmi ke Bareskrim Polri

Abdul Haji Talaohu menjelaskan bahwa pelaporan yang diajukan bukan hanya ditujukan kepada Rismon, tetapi juga beberapa pihak lain yang dianggap ikut serta menyebarkan tuduhan serupa. "Hari ini kami membuat laporan polisi. Tidak hanya untuk saudara Rismon, tetapi ada beberapa pihak lain yang juga turut kami laporkan," ujar Abdul di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Selain Rismon Sianipar, terdapat empat pihak lain yang dilaporkan, sebagian besar pemilik akun YouTube, yaitu:

• Budiyoso Askiliang
• Musik Ciamis
• Laurencius Irjanbu
• Pemilik akun Nusantara

Isi Tuduhan dan Bantahan JK

Menurut Abdul, laporan ini mencakup dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong (hoaks). Rismon diketahui pernah menuduh bahwa Jusuf Kalla menyerahkan uang sebesar Rp5 miliar kepada Roy Suryo untuk mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Berikut pernyataan Abdul yang mengutip tuduhan tersebut:

"Dia (Rismon) mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang salah satunya menyebutkan bahwa di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, ada pejabat elit. Ia menyebutkan Pak JK menyerahkan duit kepada Roy dan kawan-kawan sebesar Rp5 miliar dan beliau menyaksikan."

Menanggapi tuduhan ini, Jusuf Kalla dengan tegas membantah seluruhnya. Ia menegaskan tidak pernah terlibat dalam polemik ijazah Jokowi ataupun mendanai pihak tertentu untuk kepentingan politik. JK juga menyatakan tidak pernah bertemu langsung dengan Rismon Sianipar dan membantah tudingan bahwa dirinya menggunakan pihak lain untuk menyerang pihak tertentu.

Konteks Kasus Ijazah Jokowi dan Dampaknya

Kasus ijazah Presiden Jokowi pernah menjadi perhatian publik dan sempat mencuat sebagai isu kontroversial yang melibatkan klaim keaslian dokumen akademik. Tuduhan palsu dan hoaks terkait ijazah ini menimbulkan gejolak politik serta berpotensi merusak reputasi tokoh nasional.

Pelaporan yang dilakukan JK ini merupakan langkah hukum untuk menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar dan menjaga integritas tokoh bangsa. Dengan melibatkan beberapa channel YouTube yang ikut menyebarkan tuduhan, kasus ini juga menjadi peringatan tegas terhadap penyebaran hoaks di media sosial.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pelaporan Jusuf Kalla terhadap Rismon Sianipar dan beberapa pihak lainnya menunjukkan bahwa isu politisasi dokumen resmi seperti ijazah dapat menimbulkan dampak serius terhadap kredibilitas pejabat negara. Langkah hukum ini penting untuk menegakkan etika bermedia dan memerangi hoaks yang kerap digunakan sebagai alat politik.

Selain itu, kasus ini menggarisbawahi bagaimana media sosial dan platform digital dapat menjadi medan pertempuran narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Masyarakat dan aparat penegak hukum perlu waspada terhadap penyebaran informasi yang belum terverifikasi agar tidak menjadi korban propaganda yang merugikan.

Ke depan, publik perlu mengawasi perkembangan kasus ini sebagai indikator sejauh mana penegakan hukum dapat berjalan efektif dalam menangani penyebaran hoaks dan fitnah di era digital. Hal ini juga menjadi pelajaran bagi para tokoh politik untuk menjaga komunikasi yang transparan dan menghindari konflik yang bersifat destruktif.

Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat membaca langsung berita sumbernya di Medcom.id.