Harga Plastik Naik 60 Persen di Surabaya, UMKM Didesak Berinovasi Kemasan

Kenaikan harga plastik di Surabaya mencapai 60 persen dalam beberapa waktu terakhir, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mendesak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melakukan inovasi dalam penggunaan kemasan. Lonjakan harga ini dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia, bahan baku utama plastik, akibat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi, menjelaskan bahwa kenaikan harga plastik ini sangat signifikan, yaitu antara 30 hingga 60 persen. Menurutnya, kenaikan ini tidak dapat dihindari karena merupakan imbas dari gejolak pasokan dan harga energi global.

"Memang kenaikan harga plastik sekarang ini cukup signifikan ya, sekitar 30 sampai 60 persen. Jadi memang dipacu pasokan global dan harga energi di dunia yang tidak bisa kita hindari," kata Mia pada Selasa (7/4).

Ketergantungan Plastik dan Dampaknya pada UMKM

Ketergantungan pelaku UMKM pada kemasan plastik menjadi beban yang cukup berat bagi biaya produksi mereka. Untuk itu, Dinkopumdag Surabaya secara masif memberikan pendampingan agar UMKM mulai beralih ke bahan kemasan alternatif yang tidak hanya lebih ekonomis, tetapi juga ramah lingkungan. Langkah ini dianggap penting agar harga produk di tingkat konsumen tetap stabil, terutama di tengah tekanan kenaikan biaya produksi.

Mia Santi Dewi menambahkan, tanpa adanya inovasi kemasan, pelaku UMKM akan terjepit di antara kenaikan biaya modal dan penurunan daya beli masyarakat yang berpotensi menurunkan penjualan mereka.

"Memang terasa dengan perubahan atau kenaikan harga plastik ini, tapi kita melakukan pendampingan UMKM. Antara lain dengan inovasi terhadap kemasan, karena pasti akan berpengaruh dengan harga biaya produksi," ujar Mia.

Strategi Pemerintah Kota Surabaya untuk Meredam Dampak

Pemkot Surabaya tidak hanya mendorong substitusi kemasan plastik, tetapi juga menginstruksikan perubahan pola distribusi produk. Salah satu strategi yang diterapkan adalah meminimalkan penggunaan kemasan plastik berukuran kecil seperti sachet, dan mendorong penjualan dalam kuantitas besar agar bisa mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai.

"Kalau terkait dengan perdagangan pada umumnya, kuantitas jual tidak lagi dikemas kecil-kecil. Tapi yang paling signifikan adalah perubahan kemasan yang harus mulai dilakukan," jelas Mia.

Selain itu, Dinkopumdag rutin melakukan monitoring harga plastik di pasar tradisional dan toko-toko untuk memastikan tren kenaikan harga terpantau dengan baik. Pemerintah juga mengintervensi rantai pasok dengan menghubungkan pelaku usaha langsung kepada distributor utama, sehingga rantai pasok lebih pendek dan harga dapat lebih terkendali.

"Kita komunikasi dengan distributor, kemudian kita hubungkan dengan para pedagang atau UMKM kita. Jadi lebih memutus rantai pasoknya supaya gak terlalu panjang," tambah Mia.

Peran Penting UMKM dalam Stabilitas Ekonomi Lokal

Meski keluhan dari pelaku UMKM belum meluas secara masif, Pemkot Surabaya tetap memprioritaskan langkah antisipatif agar roda ekonomi kelas menengah ke bawah tidak terhenti. Pendampingan terus dilakukan agar UMKM tetap mampu memproduksi, menjaga harga produk agar tidak melonjak, dan sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.

"Kita berusaha terus mendampingi, terutama di UMKM, supaya tetap bisa jalan, produksi bisa terus, harga juga tidak naik, supaya daya beli masyarakat juga tidak menurun. Kemudian pendapatan mereka juga tetap stabil," pungkas Mia.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kenaikan harga plastik yang mencapai 60 persen ini bukan sekadar persoalan biaya produksi semata, tetapi merupakan warning yang jelas bahwa UMKM harus segera beradaptasi dengan situasi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Ketergantungan pada bahan baku impor dan fluktuasi harga minyak menjadi faktor risiko yang sulit dihindari tanpa adanya inovasi dan diversifikasi bahan kemasan.

Langkah Pemkot Surabaya untuk mendorong penggunaan kemasan alternatif dan perubahan pola distribusi merupakan strategi yang tepat dan harus didukung secara luas. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan UMKM dalam berinovasi serta dukungan dari pemerintah dalam hal penyediaan bahan kemasan alternatif yang terjangkau dan ramah lingkungan.

Kita juga harus mencermati bahwa pergeseran ke kemasan non-plastik bisa menjadi momentum penting dalam mendukung gerakan sustainability dan pengurangan sampah plastik di Indonesia. Oleh sebab itu, langkah ini tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Ke depan, Pemkot Surabaya dan pelaku UMKM perlu terus memperkuat sinergi dengan pelaku industri bahan kemasan alternatif serta memperluas edukasi kepada konsumen agar perubahan kemasan dapat diterima dengan baik dan menjadi solusi jangka panjang. Untuk update dan perkembangan lebih lanjut tentang kebijakan ini, pembaca dapat mengikuti laporan terkini melalui sumber resmi seperti CNN Indonesia dan CNBC Indonesia.