Partai Ummat Desak Kemenkum Segera Sahkan SK Pengurus 2025-2030

Partai Ummat kini mendesak Kementerian Hukum untuk segera mengesahkan Surat Keputusan (SK) susunan pengurus Dewan Pimpinan Partai Ummat periode 2025-2030 yang sudah diajukan sejak 7 Juli 2025. Partai yang dipimpin oleh Amien Rais ini menilai penundaan pengesahan yang dilakukan Kemenkum sebagai upaya menyingkirkan secara politik terhadap partai tersebut.

Penundaan Pengesahan SK dan Dampaknya bagi Partai Ummat

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menyatakan bahwa hingga kini Kemenkum belum mengesahkan SK kepengurusan tersebut, meskipun seluruh dokumen persyaratan administratif dan substantif telah lengkap dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

"Hingga hari ini, Kemenkum belum menetapkan pengesahan SK tersebut, meskipun seluruh dokumen persyaratan administratif dan substantif telah diserahkan secara lengkap dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Ditjen AHU," ujar Ridho dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

Menurut Ridho, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 23 ayat (3), pengesahan oleh Menteri Hukum seharusnya dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah dokumen lengkap diterima. Namun faktanya, sudah lebih dari 300 hari atau 10 bulan berlalu tanpa kepastian pengesahan.

Akibat penundaan ini, Partai Ummat mengalami kerugian besar karena proses konsolidasi organisasi hingga persiapan menghadapi Pemilu 2029 jadi terhambat. Mereka telah melakukan berbagai upaya komunikasi dan pengajuan secara formal maupun langsung ke Kemenkum, namun belum membuahkan hasil.

Dugaaan Intervensi Politik dan Upaya Menyingkirkan Partai Ummat

Ridho menilai sikap Kemenkum yang terus menunda pengesahan ini diduga kuat merupakan bentuk intervensi politik yang berpotensi menyingkirkan Partai Ummat. Hal ini bukan kali pertama terjadi; sebelumnya, Partai Ummat juga menghadapi hambatan saat proses pendaftaran peserta Pemilu 2024.

"Upaya menyingkirkan Partai Ummat ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kami menduga ada intervensi dari pihak tertentu untuk menghambat proses pengesahan," tegas Ridho.

Ridho juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto yang merupakan tokoh nasional dan pendiri partai politik agar menunjukkan sikap kenegarawanan dengan menjaga iklim demokrasi tetap sehat dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua kekuatan politik di Indonesia.

Seruan Partai Ummat kepada Pemerintah dan Kemenkum

Berdasarkan kondisi tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat mengeluarkan tiga pernyataan sikap:

• Mengecam adanya intervensi dalam proses pengesahan SK yang bertentangan dengan undang-undang.
• Mendesak Menteri Hukum untuk segera mengesahkan SK pengurus Partai Ummat demi menjamin kepastian hukum dan asas pemerintahan yang baik.
• Meminta Kementerian Hukum menjaga independensi dan netralitas sebagai lembaga eksekutif yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Partai Ummat menegaskan komitmennya untuk terus berjuang di jalur konstitusi dan berharap pemerintah tetap menjaga integritas dalam mengelola administrasi hukum partai politik di Indonesia agar demokrasi dapat berjalan sehat dan adil.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus penundaan pengesahan SK Partai Ummat ini menjadi cermin serius tentang tantangan demokrasi di Indonesia saat ini. Proses birokrasi yang seharusnya administratif berubah menjadi arena politik yang berpotensi menghambat kebebasan berorganisasi dan berpolitik.

Jika dibiarkan berlarut, situasi ini dapat menimbulkan preseden negatif terhadap partai-partai baru dan menimbulkan ketidakpercayaan publik pada institusi pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM. Keterlambatan pengesahan selama 10 bulan tanpa alasan jelas sangat tidak wajar dan menunjukkan potensi intervensi yang merusak prinsip negara hukum.

Ke depan, publik dan pengamat politik harus mengawal ketat proses pengesahan dan administrasi partai politik untuk memastikan tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Berita resmi Liputan6 menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam hal ini.

Selain itu, sikap Presiden Prabowo Subianto sebagai tokoh nasional sangat menentukan iklim demokrasi ke depan. Jika beliau berhasil memastikan jajarannya menjaga netralitas, maka ini bisa menjadi titik balik menguatkan demokrasi Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk pembaca, penting terus mengikuti perkembangan kasus ini karena akan berdampak langsung pada persiapan Pemilu 2029 dan dinamika politik nasional.