Sekda Kalbar Tegaskan Pentingnya Kepatuhan PBJ untuk Cegah Masalah Hukum

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson, menegaskan pentingnya penguatan kompetensi dan kepatuhan aparatur dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk mencegah kesalahan administratif hingga potensi masalah hukum yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.

Dalam sambutannya pada pembukaan Pelatihan Kompetensi Mengelola Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Level 2 yang berlangsung di Pontianak pada Senin, Harisson mengingatkan bahwa regulasi pengadaan harus benar-benar dipahami dan dijalankan secara ketat tanpa mengabaikan tahapan prosedur apapun.

"Pengadaan barang dan jasa ini harus benar-benar dipahami aturannya. Semua regulasi wajib dibaca, dipahami, lalu dijalankan sesuai prosedur. Jangan sampai ada tahapan yang diabaikan karena setiap proses harus memiliki bukti administrasi yang lengkap," tegas Harisson.

Penguatan Kepatuhan dan Transparansi dalam PBJ

Harisson menekankan bahwa pemahaman mendalam terhadap regulasi PBJ merupakan kunci agar seluruh proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan bermanfaat maksimal bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pengadaan bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi juga soal kepatuhan hukum yang jika dilanggar dapat berujung pada pemeriksaan dan sanksi hukum.

Kelengkapan administrasi menjadi aspek sangat krusial dalam pengelolaan kontrak. Kesalahan kecil dalam dokumen yang sering dianggap remeh bisa menjadi celah yang dimanfaatkan aparat penegak hukum dalam pemeriksaan.

"Ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, mereka akan melihat detail. Celah kecil dalam administrasi bisa menjadi masalah besar," katanya.

Peran Pejabat dan Pengawasan Internal

Selain itu, Harisson juga menyoroti masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan, terutama dalam hal verifikasi dokumen dan pengawasan internal yang harus diperbaiki secara serius.

Ia mengingatkan bahwa semua proses pengadaan, termasuk yang bernilai kecil, wajib mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak boleh dianggap remeh atau berisiko kecil.

"Jangan menganggap pengadaan kecil tidak berisiko. Semua harus mengikuti aturan yang sama," ujarnya.

Harisson juga menekankan pentingnya peran pengguna anggaran (PA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam memastikan semua dokumen kontrak diperiksa secara cermat sebelum ditandatangani, karena tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang menandatangani.

"Ketelitian sangat penting. Jangan sampai ada dokumen yang lolos tanpa dicek ulang karena tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang menandatangani," tambahnya.

Sistem Pengadaan Elektronik dan Integritas ASN

Seiring perkembangan teknologi, sistem pengadaan pemerintah kini sudah berbasis elektronik, memungkinkan proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dapat dipantau secara transparan oleh lembaga pengawas.

"Sekarang semua sudah elektronik, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Data bisa ditelusuri kapan saja, sehingga kita harus bekerja jujur dan sesuai aturan," jelas Harisson.

Dalam kesempatan itu, Harisson juga mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk berani menolak segala bentuk intervensi yang tidak sesuai prosedur demi menjaga integritas dan keamanan hukum.

"Jika ada arahan yang tidak sesuai aturan, harus berani menolak. Yang penting kita aman secara hukum," tegas dia.

Pelatihan Kompetensi ASN Pengelola PBJ

Pelatihan tersebut diikuti oleh 30 ASN yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, mulai dari pejabat pengadaan, PPK, anggota tim teknis, hingga pengelola pengadaan jasa dan barang.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar, Windy Prihastari, menyatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan teknis ASN agar mampu mengelola kontrak pengadaan dengan prinsip kepatuhan hukum, ketepatan waktu, kualitas, dan efisiensi biaya.

"Pelatihan ini penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prinsip kepatuhan hukum, ketepatan waktu, kualitas, dan efisiensi biaya," ujar Windy.

Materi pelatihan mencakup penyusunan kontrak sederhana, pengendalian kontrak, hingga evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa. Metode yang digunakan adalah blended learning, menggabungkan pembelajaran daring melalui Learning Management System (LMS) dengan sesi tatap muka, praktik, simulasi, dan studi kasus.

Windy menambahkan bahwa peserta berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang bertanggung jawab langsung dalam proses pengadaan.

"Harapan kami, peserta tidak hanya mengikuti pelatihan sebagai formalitas, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan di lingkungan pemerintah daerah," tandasnya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penekanan Sekda Kalbar terhadap kepatuhan dan kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan langkah strategis yang sangat penting mengingat potensi risiko hukum dan kerugian negara yang bisa muncul dari kelalaian administratif. Dengan sistem pengadaan yang kini berbasis elektronik, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun hal ini harus diimbangi dengan peningkatan integritas dan profesionalisme ASN pengelola PBJ.

Masih adanya kelemahan dalam verifikasi dan pengawasan internal mengindikasikan perlunya penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan. Selain itu, keberanian ASN dalam menolak intervensi yang tidak sesuai prosedur menjadi kunci menjaga tata kelola yang bersih dan terhindar dari praktik korupsi atau maladministrasi.

Ke depan, pemerintah daerah harus terus mengawal pelatihan dan pengembangan kompetensi PBJ agar pengadaan barang dan jasa bukan hanya formalitas semata, tetapi benar-benar menjadi instrumen efektif untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat dan mencegah potensi masalah hukum. Pembaca dapat mengikuti perkembangan selanjutnya melalui laman resmi pemerintah atau media terpercaya, termasuk sumber asli berita ini.