Ketimpangan Gender di Indonesia Membaik, Tapi Wanita Masih Hadapi Tantangan Kerja

Indonesia menunjukkan perbaikan signifikan dalam ketimpangan gender menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat turun menjadi 0,402 pada 2025, menandakan adanya kemajuan dalam mengurangi disparitas antara perempuan dan laki-laki secara agregat. Namun, meski ada kemajuan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di dunia kerja.

Penurunan Indeks Ketimpangan Gender dan Dimensinya

Berdasarkan hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, nilai IKG Indonesia turun sebesar 0,019 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala BPS, Amalia Adhininggar Widysanti, menyatakan bahwa tren penurunan selama lima tahun terakhir ini mencerminkan perbaikan dalam ketimpangan gender secara menyeluruh.

IKG sendiri dihimpun dari tiga dimensi utama, yaitu:

• Dimensi kesehatan yang mengukur indikator seperti proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan tanpa fasilitas kesehatan dan persentase perempuan melahirkan anak pertama di bawah usia 20 tahun.
• Dimensi pemberdayaan yang mencerminkan akses pendidikan menengah dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.
• Dimensi pasar tenaga kerja yang mengukur partisipasi perempuan dan laki-laki dalam aktivitas ekonomi melalui tingkat partisipasi angkatan kerja.

Perbaikan di Dimensi Kesehatan dan Pendidikan

Dimensi kesehatan menunjukkan perbaikan yang cukup menggembirakan. Pada 2025, proporsi perempuan usia produktif yang melahirkan tanpa fasilitas kesehatan tercatat sebesar 7,7%, turun dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, perempuan yang melahirkan anak pertama di bawah usia 20 tahun juga turun menjadi 23,5%.

"Penurunan kedua indikator ini mencerminkan perbaikan akses layanan kesehatan maternal dan kualitas persalinan yang lebih baik," ujar Amalia.

Dalam aspek pemberdayaan, terdapat peningkatan signifikan dalam pendidikan. Persentase perempuan berusia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA meningkat menjadi 38,35% pada 2025, yang pertumbuhannya lebih progresif dibanding laki-laki. Hal ini menyebabkan kesenjangan gender di bidang pendidikan semakin menyempit.

Namun, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih menjadi pekerjaan rumah. Saat ini, perempuan hanya menduduki 22,28% kursi legislatif, masih di bawah target afirmasi 30%. Meski begitu, kesenjangan ini mulai menyempit sejak 2020.

Partisipasi Perempuan di Pasar Tenaga Kerja Masih Tinggal Jauh

Dimensi pasar tenaga kerja memperlihatkan tren peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan mencapai 56,63% pada 2025, naik lebih cepat dibanding laki-laki yang sebesar 84,40%. Namun, meski ada kemajuan, kesenjangan partisipasi kerja antara perempuan dan laki-laki masih cukup besar.

Tingkat kesempatan kerja perempuan juga naik menjadi 95,16% pada 2025 dari sebelumnya di 2020. Sementara itu, jumlah bukan angkatan kerja turun 1,6 poin menjadi 47,05 juta orang, menunjukkan lebih banyak perempuan yang aktif berkontribusi dalam perekonomian.

Ketimpangan Gender Belum Merata dan Perbedaan Wilayah

Meskipun IKG secara nasional membaik, ketimpangan gender masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi di Indonesia bagian timur cenderung memiliki IKG lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.

• Sebanyak 21 provinsi memiliki nilai IKG di atas angka nasional 0,402.
• 17 provinsi lainnya berada di bawah atau sama dengan angka nasional.
• Provinsi dengan perbaikan ketimpangan terbesar antara lain Jawa Tengah, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung.
• Sementara provinsi yang mengalami pelebaran ketimpangan adalah Bengkulu, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penurunan Indeks Ketimpangan Gender menjadi 0,402 merupakan langkah positif yang menunjukkan kemajuan Indonesia dalam mengatasi isu-isu gender. Namun, data ini juga mengungkap bahwa perbaikan tersebut belum merata dan kesenjangan di dunia kerja masih menjadi tantangan besar bagi perempuan. Partisipasi perempuan yang masih jauh di bawah laki-laki di pasar tenaga kerja menunjukkan adanya hambatan struktural dan budaya yang belum teratasi.

Tak kalah penting, disparitas antar-provinsi mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih spesifik dan terfokus pada daerah-daerah dengan ketimpangan tinggi, khususnya di wilayah timur Indonesia. Jika tidak, kesenjangan ini dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di tingkat regional.

Ke depan, pemerintah dan pemangku kepentingan harus memperkuat upaya pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, kesehatan, dan terutama akses ke lapangan kerja yang layak dan setara. Melanjutkan pengukuran dan pelaporan ketimpangan gender juga penting sebagai dasar pengambilan kebijakan yang efektif. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca laporan lengkap di CNBC Indonesia dan melihat data dari BPS.