Separuh Negara Bagian AS Gugat Kebijakan Tarif Impor Trump yang Dinilai Ilegal

Kebijakan tarif impor yang dicanangkan Presiden Donald Trump kembali menghadapi tantangan hukum besar. Sebanyak 24 negara bagian Amerika Serikat atau hampir setengah dari total negara bagian di AS menggugat pemerintah pusat karena kebijakan tarif impor yang baru diumumkan dianggap melanggar hukum federal dan prinsip pemisahan kekuasaan.

Gugatan Negara Bagian AS Tolak Tarif Impor Trump

Gugatan ini dipimpin oleh negara bagian Oregon bersama 23 negara bagian lain yang mengajukan tuntutan ke United States International Trade Commission atau Pengadilan Perdagangan Internasional AS pada Kamis (5/3/2026). Para penggugat menilai kebijakan tarif yang dimaksud merupakan langkah sepihak dari pemerintahan Trump tanpa persetujuan Kongres, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum di AS.

"Fokus pemerintah saat ini seharusnya mengembalikan uang kepada masyarakat, bukan justru menggandakan tarif yang ilegal," kata Jaksa Agung Oregon Dan Rayfield.

Rayfield menambahkan, kenaikan tarif impor ini membebani masyarakat, terlebih pada kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan pakaian yang harganya sudah melonjak. Dia juga menegaskan bahwa kebijakan tarif yang telah berlangsung lebih dari satu tahun ini tidak didukung oleh dasar hukum yang kuat.

Dasar Hukum Tarif yang Dipersoalkan

Awalnya, Presiden Trump mengandalkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) sebagai dasar kewenangan untuk mengenakan tarif impor secara luas dan tanpa batas waktu. Namun, pada 20 Februari 2026 lalu, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa penggunaan IEEPA untuk kebijakan tarif tersebut tidak sah.

Setelah putusan itu, Trump beralih menggunakan Section 122 dari Trade Act 1974 sebagai dasar hukum baru untuk memberlakukan tarif impor sebesar 15 persen terhadap sebagian besar produk impor global dengan alasan menekan defisit perdagangan AS.

Namun, para penggugat menilai bahwa Section 122 hanya berlaku dalam kondisi tertentu, seperti adanya defisit neraca pembayaran yang sangat serius. Sementara defisit perdagangan yang ada saat ini dianggap tidak memenuhi syarat tersebut.

"Defisit perdagangan tidak memenuhi kondisi tersebut, sehingga sekali lagi presiden bertindak melampaui kewenangannya," tulis para penggugat dalam dokumen gugatan.

Dampak Ekonomi Kebijakan Tarif

Selain persoalan hukum, gugatan ini juga menyoroti dampak ekonomi dari kebijakan tarif impor yang baru. Analisis dari peneliti Federal Reserve Bank of New York menunjukkan bahwa hampir 90 persen biaya tarif pada tahun 2025 akan ditanggung oleh konsumen dan pelaku usaha di AS.

Studi tersebut memperkirakan bahwa tarif baru ini dapat meningkatkan biaya hidup rata-rata keluarga di Oregon sampai lebih dari US$1.200 per tahun. Ini menambah beban masyarakat yang sejak lama menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan inflasi.

• Gugatan diajukan oleh 24 negara bagian AS, dipimpin Oregon.
• Kebijakan tarif dianggap melanggar hukum federal dan konstitusi AS.
• Mahkamah Agung menolak dasar hukum IEEPA untuk tarif impor.
• Trump gunakan Trade Act 1974, dianggap tidak sah oleh penggugat.
• Dampak ekonomi: biaya hidup keluarga meningkat hingga US$1.200 per tahun.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, gugatan ini bukan sekadar persoalan hukum administratif, melainkan juga mencerminkan ketegangan yang lebih dalam antara cabang eksekutif dan legislatif dalam mengatur kebijakan perdagangan luar negeri. Langkah sepihak presiden mengenakan tarif tanpa persetujuan Kongres berpotensi merusak prinsip checks and balances yang menjadi fondasi demokrasi Amerika.

Lebih jauh, dampak ekonomi dari kebijakan tarif ini sangat nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Kenaikan biaya hidup yang signifikan dapat memperburuk ketidakpuasan publik dan menimbulkan tekanan sosial ekonomi yang besar. Sementara itu, ketidakpastian hukum atas dasar pemberlakuan tarif ini juga berisiko merusak kepercayaan pelaku usaha dan investor.

Ke depan, perhatian publik dan pengamat akan tertuju pada bagaimana proses hukum ini berjalan dan apakah akan memaksa pemerintahan Trump untuk mengubah strategi kebijakan tarifnya. Jika pengadilan memutuskan mendukung para penggugat, maka ini bisa menjadi preseden penting dalam membatasi kewenangan presiden dalam hal kebijakan perdagangan.

Selain itu, dinamika politik di Kongres juga perlu diperhatikan karena persetujuan legislatif menjadi kunci agar kebijakan tarif bisa diterapkan secara sah dan berkelanjutan.

Para pembaca disarankan untuk terus mengikuti perkembangan gugatan ini karena implikasinya tidak hanya terbatas pada kebijakan perdagangan, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.