Hamas Bubarkan Pemerintah Gaza, Israel Curiga Ini Taktiknya

Kelompok perlawanan Hamas secara resmi membubarkan pemerintahannya di Jalur Gaza, langkah yang diumumkan pada Senin (6/7/2026) ini menjadi babak baru dalam konflik panjang di wilayah tersebut. Namun, Israel justru menyikapi keputusan ini dengan kecurigaan, menilai bahwa pembubaran tersebut hanyalah taktik agar Hamas tidak dilucuti senjatanya.

Hamas Umumkan Pembubaran Pemerintah Gaza

Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan bahwa kelompoknya mengambil keputusan untuk mundur dan tidak lagi bertanggung jawab atas pemerintahan di Jalur Gaza. Dalam pernyataannya, Qassem menyampaikan bahwa langkah ini merupakan upaya baru agar Hamas melepaskan diri dari tanggung jawab pemerintahan secara langsung.

Sementara itu, Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al Thawabta, mengonfirmasi kepada AFP bahwa Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed Al Farra, telah mengajukan pengunduran diri secara resmi. "Keputusan ini untuk memperlancar pembangunan kembali Gaza melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah komite teknokrat yang berbasis di Kairo," ujarnya.

NCAG sendiri dibentuk oleh Board of Peace (BOP), sebuah badan yang didirikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menjadi mediator gencatan senjata pada Oktober 2025. Pembentukan komite teknokrat ini diharapkan dapat mengatasi masalah birokrasi dan mempercepat proses rekonstruksi Gaza yang porak-poranda akibat konflik berkepanjangan.

Israel Curiga, Anggap Pembubaran Hanya Taktik

Meski Hamas berupaya menunjukkan langkah baru yang lebih teknokratis, pemerintah Israel tidak merespons positif keputusan tersebut. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menyatakan melalui unggahan di platform X bahwa pembubaran ini hanyalah cara Hamas agar tidak dilucuti senjatanya.

"Kesediaan kelompok tersebut untuk 'memberi ruang' bagi pemerintahan teknokrat dirancang untuk mencegah perlucutan senjata mereka sendiri," ujar Saar.

Dia menambahkan bahwa selama Hamas masih memiliki senjata, maka pemerintah sipil mana pun yang bekerja di Gaza akan tetap beroperasi sesuai arahan Hamas. Israel menegaskan bahwa rencana gencatan senjata yang dibuat oleh pemerintahan Trump harus diimplementasikan sepenuhnya, termasuk kewajiban Hamas untuk meletakkan senjatanya.

"Penilaian kami akan didasarkan pada tindakan, bukan janji, untuk memenuhi kebutuhan penting rakyat Gaza," tegas Saar.

Riwayat Konflik dan Tuduhan Hamas kepada Israel

Sejak berkuasa di Gaza, Hamas dikenal sebagai kelompok paling keras menentang kebijakan Israel. Mereka secara tegas mengutuk rencana Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk merebut Gaza City, menyebutnya sebagai "kejahatan perang".

Hamas juga mengkritik pemerintah Israel yang menggunakan istilah "mengontrol" alih-alih "menduduki" Gaza, karena menurut mereka ini merupakan upaya untuk menghindari tanggung jawab hukum atas akibat-akibat brutal terhadap warga sipil.

Selain itu, Hamas menuduh Israel tidak peduli terhadap nasib para tawanan di Gaza yang berpotensi menjadi korban jika agresi Israel diperluas.

"Mereka menyadari bahwa memperluas agresi berarti mengorbankan mereka,"

demikian pernyataan Hamas yang dikutip dari Al Jazeera.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pembubaran pemerintah oleh Hamas di Gaza tidak bisa semata-mata dilihat sebagai langkah positif menuju stabilitas. Langkah ini lebih berpotensi sebagai strategi politik yang kompleks, di mana Hamas mencoba menjaga kekuatan militernya sambil menyerahkan pekerjaan administratif kepada komite teknokrat yang lebih netral.

Israel, yang selama ini sangat waspada terhadap kekuatan Hamas, tentu akan terus mengawasi perkembangan ini dengan kecurigaan tinggi. Jika Hamas benar-benar mempertahankan arsenal senjatanya, maka upaya perdamaian dan rekonstruksi Gaza bisa gagal total.

Ke depan, publik dan komunitas internasional harus mencermati bagaimana implementasi rencana rekonstruksi Gaza oleh NCAG berjalan dan apakah benar ada penurunan intensitas konflik akibat perubahan ini. Jika tidak, maka langkah pembubaran pemerintah ini hanya akan menjadi manuver politik tanpa hasil nyata bagi warga Gaza.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca berita asli di CNN Indonesia dan perkembangan terbaru dari Al Jazeera.