Mengapa Jokowi Kuasai Golkar? Peran Febrie Adriansyah dalam Kasus Asabri-Jiwasraya

Joko Widodo (Jokowi) dikenal sebagai sosok yang kuat menguasai partai-partai besar di Indonesia, terutama Partai Golkar. Namun, baru-baru ini terungkap strategi di balik kekuatan tersebut yang melibatkan Febrie Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Guru Besar Universitas Airlangga, Henri Subiakto, mengungkapkan bahwa Febrie berperan sebagai tangan besi Jokowi dalam menundukkan Golkar melalui kasus-kasus besar seperti Asabri dan Jiwasraya.

Peran Febrie Adriansyah dalam Kuasai Golkar

Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari akun pribadi Henri Subiakto di X pada Senin, 13 Juli 2026, disebutkan bahwa "Ada peran Kejaksaan khususnya Febrie Ardiansyah yang sangat sadis dalam menundukkan atau menyandera Golkar di kasus Asabri dan Jiwasraya." Pernyataan ini mengacu pada peran Febrie dalam mengendalikan dua tokoh sentral Golkar, yakni Airlangga Hartarto dan Aburizal Bakrie, melalui proses hukum yang ketat dan strategis.

Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, mantan intelijen, bahkan menyebut Febrie sebagai algojo Presiden ke-7 tersebut, yang memanfaatkan kasus-kasus korupsi besar untuk menguasai partai tersebut. Menurut Radjasa, dana yang diduga disalahgunakan Airlangga berasal dari Asabri, sedangkan Aburizal Bakrie terkait dengan Jiwasraya. Dengan menempatkan kedua tokoh ini sebagai 'sandera' politik, Jokowi mampu mengamankan pengaruhnya di Golkar.

Strategi Politik Jokowi dan Dampaknya pada Partai-partai Besar

Henri Subiakto menilai bahwa pendekatan ini menjelaskan mengapa Jokowi bisa begitu kuat mencengkeram partai-partai besar di Indonesia. "Argumentasi pak kolonel mantan intelijen ini masih cukup rasional untuk memahami sebagian peta politik kenapa Jokowi begitu kuat menguasai partai partai besar," tambah Henri. Strategi ini bukan hanya soal kekuasaan saat ini, tetapi juga persiapan Jokowi untuk masa depan politik, termasuk kemungkinan wacana masa jabatan tiga periode.

Dengan menguasai Golkar, Jokowi memiliki kendaraan politik yang kuat sebagai back-up setelah masa jabatannya berakhir. Namun, dinamika baru muncul ketika Febrie Adriansyah sendiri kini mulai disingkirkan dari lingkaran kekuasaan Jokowi. Henri mencatat bahwa loyalitas Febrie mulai bergeser ke presiden baru, memunculkan spekulasi tentang perubahan politik mendatang.

Status Hukum Febrie Adriansyah dan Implikasi Politik

Pada 11 Juli 2026, Kepolisian Republik Indonesia melalui Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) resmi menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penetapan ini dilakukan setelah pemeriksaan belasan saksi dan penggeledahan di 12 lokasi strategis.

Febrie diduga terkait dengan berbagai kasus, termasuk pasokan batu bara untuk PLTU, kasus di PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Beberapa jam sebelum pengumuman status tersangka, Febrie mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampidsus untuk menjaga netralitas proses hukum.

Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah mencegah Febrie bepergian ke luar negeri selama 20 hari berdasarkan permintaan Polda Metro Jaya. Penanganan perkara kini dilimpahkan sepenuhnya ke Kejaksaan Agung untuk proses hukum lebih lanjut.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, terungkapnya peran Febrie Adriansyah sebagai instrumen Jokowi dalam mengendalikan Golkar membuka tabir strategi politik yang selama ini terbilang tertutup. Kasus Asabri dan Jiwasraya yang selama ini dipandang sebagai upaya pemberantasan korupsi, ternyata juga memiliki dimensi politik yang sangat kuat dan terencana.

Penggunaan proses hukum sebagai alat politik bukan hal baru dalam sejarah politik Indonesia, namun keterkaitan langsung dengan tokoh-tokoh utama partai sebesar Golkar menunjukkan betapa dalamnya pengaruh presiden terhadap poros kekuasaan di tanah air. Hal ini berpotensi menciptakan iklim politik yang semakin kompleks dan penuh intrik, terutama menjelang pergantian kepemimpinan nasional.

Ke depannya, publik perlu mencermati bagaimana dinamika politik akan berubah dengan munculnya presiden baru dan pergeseran loyalitas para aktor kunci seperti Febrie. Selain itu, proses hukum terhadap Febrie juga akan menjadi barometer serius terkait independensi penegakan hukum di Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap, simak liputan mendalam di Warta Ekonomi dan berita politik terkini di Kompas.