Purbaya Tegaskan S&P Percaya Kebijakan Pemerintah, Peringkat Utang RI Stabil

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keputusan Standard & Poor's (S&P) Global Ratings mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil adalah bukti nyata bahwa lembaga internasional benar-benar menilai kebijakan pemerintah berjalan dengan baik dan terpercaya.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (14/7/2026). Menurutnya, penetapan rating tersebut menjadi indikasi kuat bahwa lembaga pemeringkat global yang jujur dan independen memberikan penilaian positif terhadap pengelolaan ekonomi Indonesia.

Peran Kunjungan DPR dan Pemerintah ke Amerika Serikat

Purbaya menceritakan bahwa beberapa bulan lalu, dirinya bersama sejumlah anggota DPR RI, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Ketua Komisi XI Misbakhun, dan Wakil Ketua Komisi XI Mohamad Hekal, melakukan kunjungan ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan pihak S&P Global Ratings dan para investor global.

Dalam pertemuan tersebut, pihak pemerintah dan DPR berupaya meyakinkan para investor bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dijalankan secara sinergis dan didukung oleh kerja sama harmonis antara eksekutif dan legislatif.

• Kunjungan ini bertujuan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berorientasi pada kemakmuran rakyat.
• Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang disahkan oleh Parlemen.
• Membangun kepercayaan bahwa Indonesia bergerak ke arah yang benar secara ekonomi dan fiskal.

"Dengan kerja sama yang tadi itu, ketika kita ke Amerika, mereka menjadi yakin bahwa kita memang bergerak ke arah yang benar," ujar Purbaya.

Melawan Berita Negatif dan Mitos Pengelolaan Anggaran

Purbaya juga menjelaskan bahwa sejak awal tahun hingga kini, Indonesia kerap diterpa kabar negatif, termasuk rumor penurunan peringkat utang oleh S&P. Ada pula anggapan yang menyebut pemerintah melakukan pengelolaan anggaran secara ugal-ugalan sehingga berpotensi menurunkan rating utang negara.

Namun, keputusan S&P mempertahankan rating dengan outlook stabil justru menjadi bukti kuat bahwa lembaga internasional tersebut memberikan kepercayaan penuh terhadap kebijakan pemerintah.

Ke depannya, Purbaya menegaskan pemerintah akan terus meminta dukungan kerja sama dari DPR agar pengelolaan anggaran tetap prudent dan sesuai ketentuan undang-undang, sehingga tidak menimbulkan penyelewengan.

Proyeksi Ekonomi Indonesia Menurut S&P

Dalam laporan resminya, S&P memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai sekitar 5 persen per tahun selama dua hingga tiga tahun mendatang. Berikut rincian proyeksi S&P:

1. Pertumbuhan ekonomi riil sebesar 5,1 persen pada 2026.
2. Rata-rata pertumbuhan sebesar 4,9 persen untuk periode 2026-2029.
3. Pendapatan per kapita diperkirakan mencapai sekitar US$5.200 pada tahun ini, naik dari US$5.100 pada 2025.
4. Defisit APBN diperkirakan tetap berada di bawah 3 persen terhadap PDB sesuai ketentuan undang-undang, meski ada peningkatan belanja subsidi energi.

"Pelemahan rupiah sedikit mengurangi dampak pertumbuhan nominal PDB, namun proyeksi tetap positif," tambah Purbaya.

Keputusan S&P ini menjadi kabar baik bagi Indonesia yang tengah berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara di tengah tantangan global dan domestik.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, keputusan S&P mempertahankan peringkat utang Indonesia dengan outlook stabil bukan hanya soal angka dan rating semata, tetapi juga cerminan bahwa pemerintah mampu menjaga konsistensi kebijakan fiskal dan ekonomi yang prudent. Hal ini tentu menjadi sinyal positif bagi para investor global dan memberikan ruang bagi Indonesia untuk melanjutkan agenda pembangunan secara berkelanjutan.

Namun, publik juga harus mewaspadai potensi risiko yang belum banyak dibahas, seperti ketergantungan pada subsidi energi yang terus meningkat dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang bisa memengaruhi performa ekonomi secara keseluruhan. Kerja sama antara eksekutif dan legislatif yang terus dibangun harus dijaga agar pengelolaan anggaran tidak terjebak pada praktik yang merugikan negara.

Ke depan, perkembangan peringkat utang Indonesia dari lembaga internasional lain juga perlu menjadi perhatian. Indonesia harus terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara untuk mempertahankan kepercayaan pasar dan investor.

Untuk informasi lengkap dan data resmi terkait keputusan S&P, Anda dapat membaca laporan langsung dari CNN Indonesia serta update berita ekonomi nasional di Kompas.

Dengan momentum positif ini, pemerintah harus terus menjaga kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan memperkuat sinergi antar lembaga agar kepercayaan internasional tetap terjaga dan ekonomi Indonesia tumbuh stabil di masa mendatang.