Kapolda NTB Perkuat Sinergi dengan Kejati untuk Penegakan Hukum Profesional

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) semakin menguatkan sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sebagai bagian dari langkah strategis dalam membangun sistem penegakan hukum yang profesional, efektif, dan berintegritas di wilayah NTB.

Hal ini terlihat dari kunjungan silaturahmi yang dilakukan oleh Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., bersama jajaran Pejabat Utama Polda NTB ke kantor Kejati NTB di Kota Mataram pada Selasa, 14 Juli 2026. Kapolda disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Wahyudi, beserta pejabat terkait.

Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum. Sinergi ini diharapkan mendukung terciptanya sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) yang semakin solid dan terpercaya di masyarakat.

Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi yang erat antara kepolisian dan kejaksaan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan dan profesional.

“Di dalam pelaksanaan tugas, kolaborasi itu sangat penting. Kami memiliki hubungan yang baik sejak lama, bahkan pernah sama-sama bertugas di Jawa Barat. Mudah-mudahan sinergitas yang selama ini sudah terjalin dengan baik di NTB dapat terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi,” ujar Irjen Kalingga.

Menurutnya, koordinasi yang kuat adalah kunci untuk memberikan pelayanan hukum optimal sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Peran Strategis Kejaksaan dan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana

Sementara itu, Kajati NTB Wahyudi menyambut baik kunjungan Kapolda NTB sebagai bukti komitmen bersama mempererat hubungan kelembagaan yang sudah harmonis selama ini.

Ia menegaskan bahwa komunikasi intensif antara kepolisian dan kejaksaan sangat penting dalam menunjang efektivitas penanganan perkara pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga penuntutan.

“Ini merupakan bagian dari Criminal Justice System. Selama ini komunikasi antara kepolisian dan kejaksaan telah berjalan dengan baik dalam setiap penanganan perkara, dan tentu kami berharap koordinasi tersebut dapat terus ditingkatkan,” kata Wahyudi.

Kajati juga menyatakan bahwa kehadiran Kapolda NTB yang baru menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama lintas institusi demi menghadirkan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan peran masing-masing lembaga:

• Polisi bertanggung jawab pada fungsi penyelidikan dan penyidikan.
• Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penuntutan perkara.
• Kedua fungsi ini harus berjalan selaras agar penegakan hukum maksimal dan adil.

Komitmen Bersama untuk Meningkatkan Profesionalisme Penegakan Hukum di NTB

Dalam pertemuan tersebut, Polda NTB dan Kejati NTB menegaskan komitmen untuk terus menjaga soliditas, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum.

Melalui sinergi yang semakin erat, kedua institusi berharap dapat menghadirkan:

• Kepastian hukum bagi masyarakat NTB.
• Peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada publik.
• Stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Menurut laporan resmi di tribratanews.ntb.polri.go.id, sinergi ini merupakan fondasi penting dalam memperkuat sistem peradilan pidana di daerah.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penguatan sinergi antara Kepolisian Daerah NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB bukan sekadar bentuk kerjasama administratif, tetapi strategi fundamental untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum yang selama ini menjadi perhatian publik. Dengan tantangan hukum yang semakin kompleks, kolaborasi ini memastikan proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi yang dapat merusak kredibilitas institusi.

Lebih jauh, sinergi ini juga berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum yang selama ini kerap dipandang kurang optimal. Jika terus ditingkatkan, bukan tidak mungkin NTB akan menjadi contoh daerah dengan sistem peradilan pidana yang sehat dan berintegritas di tingkat nasional.

Ke depan, publik perlu mengawasi implementasi nyata dari komitmen ini, terutama dalam hal penanganan kasus-kasus korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Upaya penguatan koordinasi harus diterjemahkan dalam langkah-langkah konkrit agar memberikan dampak signifikan bagi penegakan hukum di NTB.