Demis Hassabis Google DeepMind Desak AS Pimpin Badan Standar AI Nasional

Kepala divisi kecerdasan buatan Google, Demis Hassabis, pada Selasa lalu menyerukan pembentukan badan standar yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk menguji model-model AI terbaru yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan nasional.

Menurut laporan CNBC, Hassabis bersama beberapa pemimpin teknologi lainnya telah mengajukan gagasan pembentukan koalisi AI pimpinan AS pada pertemuan G7 yang dihadiri para kepala negara termasuk Presiden AS saat itu, Donald Trump.

Urgensi Pembentukan Badan Standar AI di AS

Dalam sebuah artikel yang dipublikasi di platform X (sebelumnya Twitter), Hassabis, yang juga seorang pemenang penghargaan Nobel, menegaskan bahwa "tindakan mendesak" diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang muncul dari kecerdasan buatan tingkat lanjut, khususnya Artificial General Intelligence (AGI) — tahap ketika AI mampu menyamai atau melampaui kecerdasan manusia.

"Kita sudah menyaksikan berbagai tantangan yang ditimbulkan model AI terdepan terhadap keamanan siber, dan ancaman lain seperti risiko nuklir dan biologis kemungkinan akan muncul seiring kemajuan kemampuan AI," kata Hassabis.

Hassabis mengusulkan agar pembentukan badan standar AI ini berbentuk kemitraan publik-swasta yang diawasi oleh pemerintah federal AS. Beberapa lembaga pemerintah seperti Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Perdagangan telah dimintai komentar terkait gagasan ini.

Koalisi AI dan Tantangan Regulasi

Usulan ini muncul di tengah perlombaan sengit antara AS dan China dalam mengembangkan dan menerapkan model-model AI canggih. Sejumlah perusahaan teknologi China seperti DeepSeek dan Z.ai dinilai mulai menyaingi sistem AI terdepan dari Anthropic dan OpenAI, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pembuat kebijakan AS.

Dalam beberapa pekan terakhir, perusahaan AI seperti Anthropic tengah bernegosiasi dengan otoritas AS terkait kontrol ekspor atas model-model AI yang dianggap sensitif. OpenAI juga menghadapi pembatasan terkait peluncuran model terbaru yang sempat diminta ditunda oleh pemerintah AS.

Hassabis berpendapat bahwa posisi ekonomi dan teknis AS sangat memungkinkan untuk memimpin pengembangan kerangka kerja AI yang efektif.

"AS dapat membentuk badan standar baru yang mirip dengan model kemitraan publik-swasta yang diawasi federal, atau organisasi swadaya pengatur seperti Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), yang memiliki dewan beranggotakan ahli teknis independen dan perwakilan open-source," jelasnya. FINRA sendiri adalah badan pengawas pasar modal dan perusahaan pialang di AS.

Fungsi dan Pendanaan Badan Standar AI

Badan standar yang diusulkan akan menerima model-model AI dari laboratorium terdepan secara sukarela untuk diuji selama maksimal 30 hari sebelum dirilis ke publik. Setelah terbukti efektif, pengujian ini akan menjadi kewajiban bagi model yang hendak beredar di pasar AS.

Pengujian tersebut akan meliputi tes khusus untuk mendeteksi upaya melewati batas keamanan, indikasi penipuan, serta memastikan praktik terbaik seperti watermark digital pada gambar yang dihasilkan AI dan keluaran token yang dapat dibaca manusia untuk memahami proses berpikir model AI.

Hassabis menekankan pentingnya pendanaan yang cukup besar agar badan ini mampu menarik talenta teknis terbaik dan menyediakan sumber daya komputasi yang memadai untuk pengujian skala besar. Sumber dana diperkirakan berasal dari industri.

Persaingan AI AS dan China

Perlombaan teknologi AI antara AS dan China semakin memanas. Model-model AI asal China makin diminati oleh perusahaan AS di tengah kenaikan biaya pengembangan AI domestik.

Namun, para pembuat kebijakan AS sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk membatasi penggunaan model AI China oleh perusahaan-perusahaan lokal karena menimbulkan "keprihatinan serius" terkait keamanan dan kedaulatan teknologi, sebagaimana dikemukakan oleh Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya kepada CNBC.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, seruan Demis Hassabis ini menegaskan betapa pentingnya AS mengambil peran sentral dalam mengatur perkembangan AI yang kian cepat dan kompleks. Dengan posisi ekonomi dan teknologi yang kuat, AS memiliki kesempatan untuk memimpin standar global yang tidak hanya memitigasi risiko keamanan nasional, tetapi juga menata bagaimana AI dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab.

Namun, tantangan utama adalah menyatukan kepentingan sektor publik dan swasta serta menjamin transparansi dalam pengujian dan regulasi model AI frontier. Model kemitraan publik-swasta yang diajukan Hassabis bisa menjadi solusi inovatif, tetapi implementasinya memerlukan komitmen politik dan pendanaan substansial agar dapat berjalan efektif.

Selain itu, perlombaan antara AS dan China di bidang AI menambah dimensi geopolitik yang kompleks, di mana regulasi teknologi juga berfungsi sebagai alat strategi nasional. Pembaca harus terus mengikuti perkembangan ini karena keputusan yang diambil sekarang akan menentukan arah masa depan AI global dan implikasi keamanan teknologi di dunia.