Setengah Anggota Partai Demokrat Dukung Penghentian Bantuan Militer AS ke Israel

Washington, D.C. – Pada Rabu, 15 Juli 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) menolak rancangan undang-undang (RUU) yang berupaya menghapus bantuan militer dan kemanusiaan AS kepada Israel. Meski RUU tersebut gagal di DPR dengan suara 104 mendukung dan 314 menolak, hampir separuh anggota Partai Demokrat memberikan dukungan pada langkah tersebut, menandai pergeseran politik signifikan dalam partai yang selama ini dikenal memberikan dukungan kuat kepada Israel.

RUU yang diajukan bertujuan untuk memangkas seluruh bantuan militer dan kemanusiaan senilai USD 3,3 miliar yang selama ini dialokasikan dalam rancangan undang-undang pengeluaran urusan luar negeri. Namun, mayoritas suara menolak dari Partai Republik dan sebagian anggota Demokrat membuat RUU ini gagal disahkan.

Perpecahan dalam Partai Demokrat soal Bantuan ke Israel

Menariknya, hampir semua anggota Partai Republik menolak RUU kecuali satu, yakni Thomas Massie dari Kentucky. Di sisi lain, lebih banyak anggota Partai Demokrat mendukung daripada menentang, termasuk sejumlah anggota yang keberatan dengan pemotongan bantuan kemanusiaan namun tetap memilih mendukung RUU tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Israel di wilayah konflik seperti Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon.

"Rakyat Amerika menyerukan diakhirinya subsidi uang pajak AS untuk militer Israel," ujar Greg Casar, anggota DPR Partai Demokrat dari Texas dan ketua Kaukus Progresif Kongres, dalam suratnya kepada anggota kaukus.

Perpecahan ini juga terlihat dalam barisan pimpinan Partai Demokrat. Sementara Hakeem Jeffries (pemimpin minoritas DPR) dan Pete Aguilar menentang RUU, Katherine Clark (ketua fraksi minoritas) mendukungnya. Nancy Pelosi, mantan ketua DPR, menyebut amandemen tersebut sebagai "pilihan yang disayangkan" tetapi memilih mendukung untuk mengirim pesan penting.

Kontroversi dan Dampak Politik

Jumlah anggota Demokrat yang memilih mendukung pemotongan bantuan mencapai 103 suara, sementara 98 menolak dan 10 abstain. Dengan demikian, lebih dari setengah Kaukus Demokrat tidak menolak secara langsung RUU penghentian bantuan tersebut.

Dalam beberapa minggu sebelum pemungutan suara, Partai Demokrat kesulitan untuk menentukan sikap. Thomas Massie, yang menentang intervensi asing, dinilai menggunakan RUU ini sebagai taktik politik yang memicu ketegangan dalam partai.

Jeffries yang selama ini dikenal sebagai pendukung Israel juga mengadakan dua pertemuan kaukus untuk membahas isu ini, menegaskan betapa sensitifnya topik bantuan militer ke Israel di kalangan Demokrat. Dalam surat penolakannya, Jeffries menyerukan "penataan ulang besar-besaran" hubungan AS-Israel, serta menegaskan bahwa masa depan bantuan keamanan akan bergantung pada komitmen Israel terhadap hak asasi manusia Palestina.

Banyak anggota Demokrat yang mendukung RUU dengan alasan moral dan politik. Joaquin Castro dari Texas menyatakan, "Pembelaan diri tidak termasuk pengeboman rumah secara membabi buta." Seth Moulton, Demokrat dari Massachusetts dan mantan pendukung Israel, juga menyatakan dukungan untuk pemotongan bantuan dengan alasan bahwa kebijakan Perdana Menteri Netanyahu bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional AS dan nilai-nilai moral.

Respon dan Kontroversi Internal

• Brad Sherman, anggota DPR Demokrat dari California, menilai RUU ini bertujuan memecah belah Partai Demokrat dengan menempatkan mereka di posisi yang dianggap meragukan keberadaan Israel.
• Steny Hoyer, sekutu lama AIPAC, mendorong anggota Partai Demokrat untuk menolak RUU dengan alasan bahwa suara mendukung akan melemahkan keamanan nasional AS.
• Jajak pendapat New York Times/Siena National pada Mei 2026 menunjukkan 74% pemilih Demokrat menolak dukungan tambahan kepada Israel, termasuk mayoritas dari semua kelompok umur.

Menurut laporan Metrotvnews.com, perubahan sikap ini juga dipicu oleh kekalahan tiga anggota Demokrat petahana dalam pemilihan pendahuluan yang dipicu oleh rekam jejak mereka dalam mendukung Israel.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, perpecahan tajam dalam Partai Demokrat ini mencerminkan perubahan paradigma yang sedang berlangsung di politik Amerika Serikat terkait hubungan dengan Israel. Selama puluhan tahun, dukungan AS terhadap Israel hampir tidak tergoyahkan, namun kini tekanan dari konstituen muda dan sayap progresif mengubah peta politik internal partai.

Perubahan sikap ini bukan hanya simbolik, tetapi berpotensi mengubah kebijakan luar negeri AS terhadap Timur Tengah secara fundamental. Jika Partai Demokrat berhasil merebut mayoritas di Kongres mendatang, mereka mungkin menerapkan kebijakan yang lebih ketat dan bersyarat terhadap bantuan militer ke Israel berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia Palestina.

Namun, dinamika ini juga menimbulkan risiko polarisasi yang lebih dalam, baik di dalam partai maupun di arena politik nasional. Para pemilih dan politisi harus mencermati perkembangan ini dengan seksama karena dampaknya tidak hanya pada hubungan bilateral AS-Israel, tetapi juga pada stabilitas politik domestik dan keamanan regional.

Ke depan, keputusan politik dan kebijakan Kongres AS terkait bantuan Israel akan menjadi barometer penting dalam menentukan arah hubungan kedua negara dan posisi AS di dunia.