KUHP Baru Berlaku, DPR Klaim Kepastian Hukum Lebih Jelas: Ini Tanggapan Pakar

Sejak 1 Februari 2026, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) baru resmi berlaku di Indonesia. DPR menegaskan bahwa dengan diberlakukannya KUHP baru ini, kepastian hukum di Indonesia menjadi lebih jelas dan tegas. Namun, bagaimana realitas implementasi KUHP baru tersebut dan apa pandangan pakar hukum pidana terkait perubahan ini? Artikel ini mengulas secara mendalam klaim DPR dan sorotan dari para ahli hukum.

Klaim DPR tentang Kepastian Hukum yang Lebih Jelas

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa KUHP baru merupakan pembaruan yang sangat penting untuk memperbaiki sistem hukum pidana yang selama ini dianggap kurang jelas dan tumpang tindih. Menurutnya, KUHP baru memberikan kerangka hukum yang lebih sistematis dan mengakomodasi dinamika sosial serta perkembangan hukum internasional.

"KUHP baru ini kami yakini dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Habiburokhman dalam sebuah wawancara eksklusif di Kompas TV.

DPR juga menilai bahwa KUHP baru mampu menjawab tantangan hukum modern, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi dan masyarakat digital yang semakin berkembang pesat.

Sorotan Pakar Hukum: Apa Kata Yenti Garnasih?

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Yenti Garnasih, memberikan pandangannya mengenai pemberlakuan KUHP baru. Menurut Yenti, meskipun ada klaim kepastian hukum yang lebih jelas, masih ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam praktik di lapangan.

"KUHP baru memang membawa beberapa pembaruan, tapi bukan berarti semua persoalan hukum pidana langsung selesai. Implementasi dan sosialisasi yang tepat sangat krusial agar tidak menimbulkan multitafsir," jelas Yenti.

Yenti juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi aparat penegak hukum dan penyuluhan kepada masyarakat agar pemahaman terhadap KUHP baru bisa merata. Hal ini untuk memastikan bahwa perubahan regulasi tidak hanya berupa teks, tetapi juga nyata dalam praktik keadilan.

Implikasi KUHP Baru terhadap Kehidupan Hukum Nasional

Dengan diberlakukannya KUHP baru, arah kebijakan hukum pidana nasional diharapkan semakin modern dan adaptif terhadap perubahan sosial. Berikut beberapa implikasi penting dari KUHP baru:

• Penguatan perlindungan hak asasi manusia yang lebih eksplisit dalam ketentuan pidana.
• Pembaruan sanksi pidana yang disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran.
• Penyesuaian terhadap kejahatan siber dan teknologi informasi.
• Peningkatan efisiensi proses hukum dengan ketentuan yang lebih jelas dan tidak multitafsir.
• Peningkatan peran restoratif justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.

Namun, kejelasan hukum ini juga menuntut kesiapan sistem peradilan dan penegak hukum untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut secara cepat dan tepat.

Langkah-Langkah yang Harus Diperhatikan ke Depan

Berbagai pihak, termasuk DPR dan pakar hukum, sepakat bahwa pemberlakuan KUHP baru hanyalah langkah awal. Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar tujuan kepastian hukum benar-benar tercapai:

1. Sosialisasi intensif kepada masyarakat dan aparat penegak hukum.
2. Pelatihan dan pembekalan bagi penegak hukum agar memahami isi dan semangat KUHP baru.
3. Pengawasan dan evaluasi implementasi KUHP secara berkala untuk mengidentifikasi kekurangan dan kendala.
4. Dialog terbuka antara pemerintah, DPR, akademisi, dan masyarakat untuk menyempurnakan penerapan KUHP.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, keberlakuan KUHP baru adalah sebuah momentum penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. Namun, klaim DPR mengenai kepastian hukum yang lebih jelas harus dibarengi dengan kesiapan institusi hukum dan pemahaman masyarakat. Tanpa itu, risiko multitafsir dan ketidakpastian justru dapat muncul di lapangan.

Selanjutnya, KUHP baru ini harus dilihat sebagai bagian dari proses panjang modernisasi hukum yang membutuhkan commitment dari seluruh elemen negara. Potensi perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana bisa menjadi katalis untuk meningkatkan keadilan dan perlindungan masyarakat, tetapi juga menuntut pengawasan ketat agar prinsip-prinsip hukum tetap terjaga.

Publik perlu terus mengawasi bagaimana KUHP baru ini diimplementasikan dan dampaknya terhadap kehidupan hukum nasional. Penguatan pendidikan hukum dan transparansi proses hukum menjadi kunci agar KUHP baru tidak sekadar menjadi regulasi di atas kertas, melainkan instrumen efektif dalam penegakan hukum.

Dengan begitu, pembaca diharapkan tetap mengikuti perkembangan terkait implementasi KUHP baru ini dan menyimak berbagai respons serta evaluasi yang akan muncul ke depan.